DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Peran Pemerintah Daerah, Hak Dan Kewajiban Perusahaan, Pelaksana Dan Program Tjslp, Forum Tjslp, Prosedur Pelaksanaan Program Tjslp, Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Penerima Tjslp, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Penyelesaian Sengketa, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah sebagai bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675)
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 3 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7.Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9.Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut Vennootschap Onde Firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV) dan badan usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang merupakan harta kekayaan perusahaan yang tidak terpisah dengan harta kekayaan pendiri atau pemilik dan pendiriannya berdasarkan peraturan perundang- undangan. 5
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
12.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
13.Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
14.Forum TJSLP adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah daerah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di Kabupaten;
b.melindungi perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab. 6

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kabupaten;
b.terciptanya pembangunan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sesuai tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 4

Asas pelaksanaan TJSLP di kabupaten meliputi:

a.kepastian hukum;
b.partisipatif dan aspiratif;
c.kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.keberlanjutan;
f.kemandirian;
g.kebersamaan; dan
h.berwawasan lingkungan.

Pasal 5

(1)Prinsip pelaksanaan TJSLP di Kabupaten meliputi:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.mutualistik dan non-diskriminasi; dan
10. j.koordinatif. 7
(2)Prinsip pelaksanaan TJSLP di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.professional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan dan berkelanjutan;
8. h.keadilan yang bijak; dan
9. i.kebijakan yang adil.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.peran Pemerintah Daerah;
b.hak dan kewajiban perusahaan;
c.pelaksana dan program TJSLP;
d.forum pelaksana TJSLP;
e.prosedur penyelenggaraan TJSLP;
f.perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g.penerima TJSLP;
h.peran serta masyarakat;
i.penghargaan;
j.penyelesaian sengketa; dan
k.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam pelaksanaan TJSLP di Kabupaten, Pemerintah Daerah berperan :

a.memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada sosial dan lingkungan di kabupaten; 8
b.menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;
c.merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten;
d.memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
e.menyampaikan program skala prioritas pembangunan kabupaten dan usulan rekapan musrenbang Desa atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada “Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”;
f.memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLP.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TJSLP di kabupaten, perusahaan berhak:

a.menyusun program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP;
b.menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TJSLP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP;
c.mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP; dan
d.berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSLP di kabupaten. 9

Pasal 9

Dalam pelaksanaan TJSLP di kabupaten perusahaan berkewajiban:

a.merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan kabupaten dan peraturan perundang- undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di kabupaten;
c.melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan;
d.menyusun laporan, program/kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP;
e.melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada Forum TJSLP secara periodik; dan
f.menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB IV

PELAKSANA DAN PROGRAM TJSLP

Pasal 10

(1)Pelaksana TJSLP merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya di kabupaten.
(2)Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu perseroan; 10
2. b.perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma dan persekutuan komanditer; dan
3. c.perusahaan perorangan.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
(5)Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.
(6)Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMD dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa di kabupaten melaksanakan TJSLP.
(7)Ketentuan mengenai pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…