DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi Ketentuan Umum, ruang lingkup, pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan keolahragaan, pelaku olahraga, penyelenggaraan kejuaraan, pekan, dan festival olahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga, pembinaan dan pengembangan industtri olahraga, pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan, penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan, pengawasan dan pencegahan terhadap doping, penghargaan, koordinasi dan pengawasan keolahragaan, peran serta masyarakat, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembinaan keolahragaan di daerah harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi bagi daerah, nasional maupun internasional, serta sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam bidang penyelenggaraan keolahragaan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan keolahragaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
5.Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat.
6.Instansi Terkait adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan di bidang Keolahragaan.
7.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
8.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
9.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
10.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
11.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
12.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina Olahraga dan tenaga Keolahragaan.
13.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
15.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
16.Komite Olahraga Daerah adalah Komite Olahraga Kabupaten Bangka Barat.
17.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
18.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
19.Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
20.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
21.Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
22.Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
23.Olahraga Penyandang Cacat adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
24.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan (tim) dalam kegiatan Olahraga.
25.Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
26.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
27.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
28.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
29.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi Olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia.
30.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
32.Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau Olahragawan.
33.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
34.Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga.
35.Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan Olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
36.Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok Masyarakat, atau badan hukum.
37.Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
38.Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
39.Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional Keolahragaan.
40.Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke Olahragawan profesional atau sebaliknya.
41.Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disingkat Pengembangan Iptek Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.
42.Klub, Perkumpulan, Sasana dan/atau Sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan Olahraga.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan Keolahragaan nasional serta tujuan pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah bertujuan untuk:

a.membentuk karakter insan mulia dan bermartabat, cinta tanah air, berjiwa kompetitif, setiakawan, kerja keras, jujur, dan tidak mudah menyerah;
b.meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja;
c.memacu pertumbuhan Industri Olahraga; dan
d.memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat Daerah, provinsi, wilayah, nasional, regional ASEAN, Kawasan Asia, dan dunia.

Pasal 4

Penyelenggaran Keolahragaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan;
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi Masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta Masyarakat;
g.keselamatan dan keamanan; dan
h.keutuhan jasmani dan rohani.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:

a.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
b.pengelolaan sistem Keolahragaan;
c.penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga dan Festival Olahraga;
d.pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
e.peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Olahraga;
f.Pengembangan Iptek Keolahragaan;
g.pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
h.pengawasan dan pencegahan terhadap Doping;
i.pendanaan;
j.pemberian penghargaan; dan
k.koordinasi dan pengawasan Keolahragaan.

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberdayakan seluruh potensi Keolahragaan serta memadukan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dengan semua pemangku kepentingan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 8

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga meliputi:

a.pembinaan dan pengembangan Pengolahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga;
b.penyediaan dana Olahraga;
c.penyusunan metode Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
d.penyediaan prasarana dan sarana Olahraga; dan
e.pemberian penghargaan di bidang Keolahragaan.

Pasal 9

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kegiatan:

a.Olahraga Pendidikan;
b.Olahraga Rekreasi;
c.Olahraga Prestasi;
d.Olahraga Amatir; dan
e.Olahraga Penyandang Cacat.

Pasal 10

(1)Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(2)Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah.
(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tolak ukur sebagai berikut:
1. a.rasio infrastruktur Olahraga dengan jumlah penduduk;
2. b.jumlah Organisasi Olahraga, Klub, Perkumpulan, Sarana dan/atau Sanggar Olahraga yang membina kegiatan Olahraga;
3. c.jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas Olahraga;
4. d.rasio tenaga Keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
5. e.tingkat kebugaran jasmani Masyarakat.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…