DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Hak dan Kewaiban, Kewajiban dan Tanggungjawab Penyelenggara, Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Kelembagaan Perlindungan Anak, Evaluasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Penyelenggara adalah keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah.
8.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10.Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
11.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah serta diskriminasi.
12.Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 5 penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13.Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh terhadap anak.
14.Penelantaran anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga menggangu atau menghambat tumbuh kembang anak termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
15.Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik mental, spiritual, maupun sosial.
16.Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
17.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.
18.Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau menganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral.
19.Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
20.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme dalam membangun kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. 6
21.Pengurangan Resiko adalah tindakan deteksi dini terhadap anak dan keluarganya yang dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
22.Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dengan segala situasi kehidupan menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
23.Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.
24.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
25.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
26.Rumah Aman adalah rumah tempat tinggal yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban.
27.Rumah singgah adalah tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut. 7

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.
(2)Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 3

(1)Setiap anak berhak mendapatkan:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.pengasuhan dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)Pemenuhan Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 8

Pasal 4

Setiap anak berkewajiban untuk:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
c.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
e.melaksanakan etika dan akhlak mulia;
f.menjaga nama baik orang tua/wali, keluarga, sekolah, bangsa dan negara;
g.mematuhi aturan formal dan non formal; dan
h.bersatu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama Negeri Sejiran Setason dengan prestasi gemilang.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA

Pasal 5

Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 6

(1)Orang tua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
1. a.merawat, mengasuh dan melindungi anak; 9
2. b.mendidik anak dalam hal:
  1. 1.menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini;
  2. 2.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. 3.menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
  4. 4.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
  5. 5.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
  6. 6.melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
  7. 7.membuat anak berprestasi.
3. c.menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak;
4. d.menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
5. e.mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
6. f.mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak.
(2)Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah. 10
(2)Menjamin adanya pemenuhan hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi.
(3)Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
2. b.mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak;
3. c.memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
4. d.membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
5. e.pendirian dan pengelolaan lembaga perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:

a.membuat kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak terutama dalam hal pemenuhan hak anak;
b.memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
c.menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
d.mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;dan
e.menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. 11

Pasal 9

Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab:

a.memberikan kontribusi dalam hal pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak;
b.menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal dalam upaya pemenuhan hak anak; dan
c.bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 10

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang:

a.Perlindungan anak di bidang Agama dan Kepercayaan;
b.Perlindungan anak di bidang Sipil dan Kebebasan;
c.Perlindungan anak di bidang Kesehatan;
d.Perlindungan anak di bidang Pendidikan;
e.Perlindungan anak di bidang Sosial; dan
f.Perlindungan anak di bidang Perlindungan Khusus.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…