DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

PERBUP ini mengatur mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum yaitu meliputi Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Besarnya Modal Dasar dan Modal Disetor, Kebijakan Perusahaan Umum Daerah, Organ dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah, Direksi, Pegawai Perusahaan Umum Daerah, Satuan Pengawas Intern, Komite Audi Dan Komite Lainnya, Pembinaan dan Pengawasan, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Penetapan Tarif, Penggunaan Laba, Dana Pensiun, Pembubaran, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan amanat Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif serta dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dibentuk perusahaan umum daerah air minum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sejiran Setason; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEJIRAN SETASON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat. 4
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan merupakan organ perusahaan umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sejiran Setason, yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Sejiran Setason adalah Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang bergerak dibidang usaha Air Minum.
10.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Sejiran Setason yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirta Sejiran Setason.
11.Direksi adalah organ Perumda Tirta Sejiran Setason yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Tirta Sejiran Setason untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Sejiran Setason serta mewakili Perumda Tirta Sejiran Setason baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 5
12.Pegawai adalah pekerja Perumda Tirta Sejiran Setason yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
13.Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan investasi manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
14.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
15.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda.
16.Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda yang wajib dibayar oleh pelanggan. 6

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sejiran Setason yang berkedudukan dan berkantor pusat di Muntok Kabupaten Bangka Barat.
(2)Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan atau membuka cabang-cabang serta perwakilan di tempat lain dalam wilayah daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud didirikan Perumda Tirta Sejiran Setason adalah untuk melakukan usaha dibidang penyediaan air minum atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah.

Pasal 4

Tujuan Perumda Tirta Sejiran Setason adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi perkembangan perekonomian Daerah berupa pelayanan air minum yang mempunyai persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan. 7

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Perumda Tirta Sejiran Setason mempunyai kegiatan usaha utama dalam penyediaan air minum.
(2)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka jenis usaha baru selain penyediaan air minum.
(3)Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB V

BESARNYA MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 6

(1)Sumber modal Perumda Tirta Sejiran Setason, terdiri atas:
1. a.modal dasar; dan
2. b.modal disetor.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebanyak Rp 2.227.500.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
(3)Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya. 8

Pasal 7

(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dalam rangka penambahan modal kepada Perumda Tirta Sejiran Setason, dilakukan untuk :
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Kabupaten.
(2)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Kabupaten dan tersedianya rencana bisnis Perumda Tirta Sejiran Setason.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(4)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa uang dan Barang Milik Daerah.

Pasal 8

(1)Perumda Tirta Sejiran Setason dapat melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
(2)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan KPM.

Pasal 9

(1)Perumda Tirta Sejiran Setason dapat menerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 10

(1)Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM.
(2)Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah. 10

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015