DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Ruang Lingkup; Perencanaan dan Pelaksanaan; Pengorganisasian; Pelaporan; Pemantauan dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki diperlukan upaya terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Peruahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4
6.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untukmengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat dan sesuai perkembangan zaman.
8.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam pembangunan
10.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahamipembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
11.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan danlaki- laki.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka periode selama lima tahunan yang berisi penjabaran dari visi,misi,dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah serta memperhatikan rencana jangka menengah nasional. 5
13.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
14.Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah alur kerja Analisis Gender.
15.Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
16.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
17.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di kabupaten yang berperspektif Gender. 6

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender.
(2)Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPJMD, rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.
(3)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 4

(1)Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
(2)Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, rencana strategis Perangkat Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 5

(1)Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS. 7
(2)Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan mengoordinasikan penyusunan RPJMD, rencana strategis Perangkat Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah yang responsif Gender.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten menyusun PPRG yang dituangkan kedalam dokumen kebijakan umum anggaran/prioritas plafon anggaran sementara, rencana kerja Perangkat Daerah, dan dokumen pelaksana anggaran Perangkat Daerah.
(2)PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen GAP, GBS, kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran yang responsif Gender.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah mengoordinasikan penyusunan dokumen kebijakan umum anggaran/prioritas plafon anggaran sementara, rencana kerja Perangkat Daerah, dan dokumen pelaksana anggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender. 8

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Kabupaten.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan PUG di Kabupaten.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…