DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 34.700.000.000,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama dan investasi, Pemerintah Daerah perlu menambah jumlah penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung;
c.bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan kerja sama dan investasi berupa penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 5 Seri A);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung adalah bank konvensional yang lingkup operasinya juga meliputi wilayah Kabupaten Bangka Barat.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung dengan suatu imbalan tertentu.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk uang.
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

Total Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp34.700.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah). 5

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2027 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan akan direalisasikan secara bertahap, yaitu:
1. a.Tahun 2024 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
2. b.Tahun 2025 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
3. c.Tahun 2026 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
4. d.Tahun 2027 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan mempertimbangkan kinerja PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung.
(4)Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyertaan Modal melakukan analisis investasi apabila terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam kajian sebelumnya.
(5)Pelaksanaan Penyertaan Modal pada tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat. Ditetapkan di Mentok pada tanggal 8 Desember 2023 BUPATI BANGKA BARAT, ttd. H. SUKIRMAN Diundangkan di Mentok pada tanggal 8 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, ttd. MUHAMMAD SOLEH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (NOMOR URUT PERDA 12.57 /TAHUN 2023) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG I. UMUM Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah. Hasil dari penyertaan modal tersebut adalah berupa dividen yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari badan usaha milik daerah yang dilakukan penyertaan modal. Dividen merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Dividen yang diterima dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah sebagaimana telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tentang penyertaan modal pada badan usaha milik daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah dapat dilaksanakan apabila peraturan daerah mengenai penyertaan modal telah ditetapkan yang selanjutnya besaran nilai penyertaan modal tersebut dituangkan dalam peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan penyertaan modal ke PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2020 dengan total penyertaan modal sebesar Rp34.700.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah). Penyertaan modal tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011. 8 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berencana akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung. Rencana ini cukup mendasar mengingat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang sudah tentu sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Bangka Barat maupun untuk meningkatkan perekomomian serta kesejahteraan masyarakat Bangka Barat, misalnya melalui penyaluran kredit. Penyertaan modal dimaksud sudah tentu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan kinerja PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Daerah, setiap penyertaan modal Pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah harus dilakukan analisis investasi atau kajian terlebih dahulu. Terkait rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada untuk melakukan analisis investasi. Dari hasil analisis investasi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dinilai mampu untuk melakukan penyertaan modal kepada PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung dan PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung dinilai layak untuk dilakukan penyertaan modal. Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berencana akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah ini. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Total penyertaan modal sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp34.700.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 9 Tahun Nilai (Rp) 2006 2.000.000.000,00 2007 3.500.000.000,00 2008 2.500.000.000,00 2009 2.000.000.000,00 2010 2.500.000.000,00 2011 2.000.000.000,00 2012 4.600.000.000,00 2013 3.300.000.000,00 2014 3.300.000.000,00 2018 3.000.000.000,00 2019 3.000.000.000,00 2020 3.000.000.000,00 Total 34.700.000.000,00

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berencana akan menambah penyertaan modal kepada PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung. Penambahan penyertaan modal ini juga akan mempengaruhi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung yang ditargetkan kurang lebih menjadi 4,5%. Meningkatnya persentase kepemilikan saham ini juga akan mempengaruhi dana corporate social responsibility (CSR) yang akan dialokasikan oleh PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung untuk Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Dana CSR ini sangat penting untuk mendukung program- program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangka Barat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merencanakan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2027.

Pasal 5

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 11

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…