DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Retrubusi Tempat Pelelangan Ikan; Nama, Objek, dan Subjek Retribusi; Golongabn Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Sanksi Administrasi; Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Insentif Pemungutan; Ketentuan Lain- lain; Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 2
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Instansi Pelaksana adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.
6.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7.Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah kesatuan lokasi, prasarana dan sarana tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan serta prasarana, sarana dan pengolahannya dimiliki dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat pelelangan ikan yang dibangun Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada dan untuk dikelola Pemerintah Daerah.
8.Pelelangan Ikan adalah kegiatan menjual ikan dengan cara lelang di tempat pelelangan ikan oleh penyelenggara lelang.
9.Penjual adalah orang atau kelompok nelayan atau pemilik ikan yang melakukan penjualan ikan melalui pelelangan dengan menyerahkan ikan yang hendak dijual kepada penyelenggara lelang.
10.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan penangkapan ikan.
11.Koperasi Nelayan adalah koperasi yang beranggotakan Nelayan dan bergerak di bidang usaha perikanan.
12.Bakul/Pembeli ikan adalah orang atau badan usaha yang membeli ikan melalui lelang.
13.Pedagang Besar/Pengumpul Ikan adalah orang atau badan usaha yang membeli ikan langsung dari nelayan tanpa melalui proses pelelangan dengan tujuan mengumpulkan dan menjual kembali ikan tersebut ke konsumen lainnya.
14.Harga Lelang adalah harga dalam nilai rupiah untuk tiap 4 kilogram yang tercipta dari pelaksanaan pelelangan ikan dan merupakan jumlah nominal uang yang harus dibayar dari tiap kilogram ikan oleh pembeli kepada penyelenggara lelang.
15.Retribusi Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebgai pembayaran atas jasa usaha Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana, sarana/fasilitas dan mengelola pelelangan ikan.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan Ikan berupa tempat pelelangan yang secara khusus disediakan untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(2)Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 5 memanfaatkan / menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai Jenis Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayananyang ada, frekuensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1)Retribusi tempat pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga transaksi yang dibebankan kepada bakul/pembeli ikan di pelelangan.
(2)Pemungutanretribusisebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh UPT pelelangan ikan.

Pasal 9

(1)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 6
(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi TempatPelelangan Ikandipungut di dalam wilayah Daerah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009