DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Maksud dan Tujuan; Nama, Objek, dan Subjek Retribusi; Cara Mengukur Tingka Pelayanan; Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi; Struktur Tarif Retribusi; Besaran dan Penyesuaian Tarif Retribusi; Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran Retribusi; Saat Terutangnya Retribusi; Tata Cara Penagihan; Sanksi Administratif; Masa Berlaku Alat UTTP dan Masa Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihanan Retribusi; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Insentif Pemungutan; Pendelegasian Pelayanan; Ketentuan Penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang 3 Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang SertaSyarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGRETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Instansi Pelaksanaadalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan tera/tera ulang.
5.Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang 4 ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badanlainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur- mengukur secara luas.
8.Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berwenang untuk membandingkan alat ukur dengan standard untuk satuan ukuran yang disesuaikan guna menetapkan sifat ukur (sifat metrologi) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.
9.Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
10.Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
11.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
12.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
14.Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya 5 disingkat BDKT adalah barang atau komodits tertentu yang dimasukkan ke ddalam kemasan tertutup, danuntuk mempergunakannya harus meerusak kemasanatau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
15.Pelayanan adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera dan menera ulang alat UTTP Kalibrasi alat UTTP serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16.Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukannyaberdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
17.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keteranganketerangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
18.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
20.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi 6 diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
22.Subjek Retribusi adalah pemilik dan pengguna Alat UTTP yang memperoleh Pelayanan Kemetrologian.
23.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusidan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang.
27.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 7 profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
29.Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
30.Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen pemungutan berupa Kuitansi, Karcis Tera/Tera Ulang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan peraturan daerah inisebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan peraturan daerah ini untuk :

a.terwujudnya tertib ukur alat UTTP yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
b.terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya;
c.terwujudnya pasar tradisional dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur;
d.meningkatkan pelayanan kegiatan niaga dan jasa;
e.meningkatkan PAD dari retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP.

BAB III

8 NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dipungutatas pelayanan Tera/Tera alat UTTP.

Pasal 5

(1)Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat UTTP serta Pelayanan pengujian BDKT.
(2)Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.alat ukur panjang;
2. b.takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi);
3. c.alat ukur dari gelas;
4. d.bejana ukur (tidak standard);
5. e.tangki ukur;
6. f.tangki ukur gerak;
7. g.timbangan otomatis;
8. h.timbangan bukan otomatis;
9. i.anak timbangan;
10. j.alat ukur gaya dan tekanan;
11. k.meter kadar air;
12. l.alat ukur cairan dinamis;
13. m.alat ukur gas;
14. n.meter kWh (Kilowatt hour).

Pasal 6

(1)Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang UTTP dan Pelayanan Pengujian BDKT dari Instansi Pelaksana.
(2)Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengujian BDKT termasuk golongan retribusijasa umum.

BAB IV

9 CARA MENGUKUR TINGKAT PELAYANAN

Pasal 7

Tingkat pelayanan dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi yang ditetapkan dengan memperhatikan biaya pelayanan yang bersangkutan, kemampuan Masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur retribusi terdiri dari :

a.biaya investasi;
b.biaya operasional;
c.biaya penyegelan dan pembubuhan tanda tera; dan
d.biaya pengawasan dan penyuluhan.

BAB VII

BESARAN DAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Besaran tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…