DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043 yang meliputi antara lain ketentuan umum, ruang lingkup, industri unggulan kabupaten, rencana pembangunan industri kabupaten, strategi dan program pembangunan industri unggulan kabupaten, pelaksanaan, pelaporan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806); 3
12.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019–2039 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 10 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2023-2043. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
7.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional selanjutnya disingkat RIPIN adalah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
8.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah kebijakan Industri nasional yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh Menteri Perindustrian setelah berkoordinasi dengan menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait serta mempertimbangkan masukan daripemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Presiden.
9.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2023-2043 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Bangka Barat untukperiode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2043. 5
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenBangka Barat yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
14.Industri Unggulan Kabupaten adalah industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah, pelaku industri dan pelaku usaha;
b.pedoman bagi masyarakat dalam pembangunan industri unggulan Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah; 6
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana pembangunan Industri kabupaten;
c.mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan; dan
d.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.Industri Unggulan Kabupaten;
b.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
c.Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten;
d.pelaksanaan;
e.pelaporan; dan
f.pembiayaan.

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 5

(1)Industri unggulan Kabupaten berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha adalah sebagai berikut:
1. a.Industri Pengelolaan dan Pengolahan hasil laut dan perikanan;
2. b.Industri Pengelolaan dan Pengolahan Lada;
3. c.Industri Pengelolaan dan Pengolahan Kelapa Sawit;
4. d.Industri Pengelolaan dan Pengolahan Sumber daya Mineral.
(2)Selain Industri unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan potensi unggulan Kabupaten lainnya berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. 7

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Pasal 6

(1)RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri;
3. c.BAB III : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
4. d.BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan industri;
5. e.BAB V : Penutup.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 8

Strategi pembangunan Industri Unggulan Kabupaten meliputi:

a.peningkatkan kapasitas produksi industri pengolahan komoditas unggulan;
b.peningkatkan nilai tambah komoditas unggulan;
c.pengembangan industri kecil menengah (IKM) berbasis komoditi unggulan;
d.mengembangkan kawasan industri berbasis potensi daerah dan berwawasan lingkungan;
e.perluasan akses pasar;
f.peningkatan dukungan finansial; 8
g.peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas;
h.peningkatan sarana dan prasarana bimbingan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
i.peningkatan infrastruktur dan akses ke bahan baku dan kawasan Industri.

Pasal 9

Program pembangunan Industri unggulan Kabupaten meliputi:

a.pengembangan SDM;
b.peningkatan Kapasitas Produksi dan nilai Tambah
c.pengembangan pasar;
d.penyediaan sumber pembiayaan;
e.pengembangan dan pemanfaatan teknologi; dan
f.dukungan lainnya/insentif untuk pengembangan industri Industri.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.

Pasal 11

(1)Pengembangan Industri unggulan Daerah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri. 9
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha mikro dan kecil dengan Industri unggulan Daerah yang berskala besar.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…