DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penanggulangan Kemiskinan; Tujuan, Ruang Lingkup dan Asas; Hak dan Kewajiban; Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; Pembiayaan; Peran Serta Pemerintahan Desa, Masyarakat dan Pelaku Usaha; Larangan; Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, perlu dikuatkan melalui koordinasi, sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan serta pengutamaan kebijakan penanggulangan kemiskinan maka diperlukan peraturan dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesi Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelanggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3553);
10.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Miskin adalah Kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
6.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7.Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
8.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Bangka Barat.
9.Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
10.Keluarga miskin adalah keluarga yang mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi hak dasar antara lain pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
11.Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
12.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13.Basis Data Terpadu adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.
14.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
15.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan.
16.Kriteria kemiskinan adalah tolok ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh suatu keluarga dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
17.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Dinas, Badan, Lembaga, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagai pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat.
18.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TKPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten Bangka Barat.
19.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas:

a.Adil;
b.Kesetiakawanan;
c.Pemberdayaan;
d.Partisipatif;
e.Keterpaduan;
f.Berkelanjutan;
g.Profesionalitas;
h.Akuntabilitas; dan
i.Transparansi.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

a.penurunan jumlah warga miskin;
b.Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
c.Memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
d.Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

a.Hak dan kewajiban;
b.Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
c.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
d.Pembiayaan; dan
e.Peran serta pemangku kepentingan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap warga miskin mempunyai hak meliputi:

a.Hak atas kecukupan pangan;
b.Hak atas terpenuhinya perumahan layak huni;
c.Hak atas jaminan kesehatan dan keluarga berencana;
d.Hak atas pelayanan pendidikan;
e.Hak atas usaha yang layak;
f.Hak atas air bersih, sanitasi, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
g.Hak atas pelayanan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Warga miskin berkewajiban dalam:

a.memberdayakan diri dan mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
b.memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab:
1. a.Mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5; dan
2. b.Merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan program penanggulang kemiskinan.
(2)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban dan bertanggung jawab disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
(3)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Dalam Penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan kemampuannya, berkewajiban:

a.turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

a.Perencanaan;
b.Pelaksanaan; dan
c.Pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Pasal 10

Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

a.Penetapan sasaran;
b.Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan; dan
c.Kelompok program penanggulangan kemiskinan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…