DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pemilihan Kepala Desa; Penyelenggaraan Pemilihan; Pelaksanaan Pemilihan; Pelanggaran Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan; Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa; Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negari Sipil Sebagai Calon Kepala Desa; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, perlu pengaturan pemilihan kepala desa untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang efektif dan efisien;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaran pemilihan kepala desa sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Perangkat Desa adalah adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah khusus yang diselenggarakan oleh BPD untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
10.Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
12.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan.
13.Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam jangka waktu tertentu.
14.Panitia Pemilihan Tingkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPTD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilihan.
15.Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang selanjutnya disingkat PPT Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilihan di Desa.
16.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPT Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
17.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan.
18.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
19.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
20.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23.Hari adalah Hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Pemilihan dilakukan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.
(2)Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.
(3)Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan pegawai negeri sipil di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

BAB III

PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama PPTD dan PPT Desa.
(2)Pemilihan dilaksanakan oleh PPT Desa.
(3)PPTD dan PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan mandiri.

Pasal 4

(1)Tugas PPTD meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan terhadap PPT Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada PPT Desa;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan di Kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Tugas PPT Desa meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa;
5. e.menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
11. k.menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dibentuk KPPS.
(2)Anggota KPPS berjumlah gasal, paling banyak 7 (tujuh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari anggota masyarakat di TPS bersangkutan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPT Desa.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPTD.
(5)Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota; dan
2. b.anggota.

Pasal 7

Tugas KPPS meliputi:

a.mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
b.menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi Calon Kepala Desa yang hadir;
c.melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
d.membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan menyerahkannya kepada PPT Desa dan saksi Calon Kepala Desa;
e.menjaga dan mengamankan kotak suara, surat suara, catatan pemungutan dan penghitungan suara, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS;
f.mengumumkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
g.menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada PPT Desa; dan
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan PPT Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 8

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 9

Persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

a.BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;
b.pembentukan PPT Desa oleh BPD yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh PPT Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya PPT Desa; dan
e.persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh PPT Desa.

Pasal 10

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
k.sehat jasmani dan rohani;
l.bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya; dan
m.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…