DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 3 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 7 Seri E); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 7 Seri E), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6.Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah. 5
7.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
8.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
10.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
13.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15.Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
16.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. 6
17.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
18.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
19.Pengurus Barang Pengguna adalah Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
20.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
21.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
22.Pengurus Barang Pembantu adalah aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
23.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
24.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu. 7
25.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
26.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
27.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
28.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
30.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
31.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
32.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah 8 jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
33.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
34.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
35.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
36.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
37.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Bupati, atau badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
38.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
39.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 9
40.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
41.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
42.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
43.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
44.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
45.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
46.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. 10
47.Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
48.Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
49.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
50.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing- masing Kuasa Pengguna Barang.
51.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
52.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.
53.Keadaan kahar atau force majeure adalah suatu peristiwa di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga menyebabkan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
2.Ketentuan ayat (2) huruf g diubah dan ayat (2) huruf h Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; 11
2. b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
5. e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang.
8. h.Dihapus.
(3)Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
(4)Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan 12
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
  1. 3.Ketentuan ayat (6) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja SKPD.
(2)Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
1. a.standar barang;
2. b.standar kebutuhan; dan/atau
3. c.standar harga.
(3)Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
(4)Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD.
(5)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
(6)Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. 13

4.Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1)Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:
1. a.Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan meliputi ruang di bawah tanah dan/atau di atas permukaan tanah yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
2. b.Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan meliputi ruang di bawah tanah dan/atau di atas permukaan tanah yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
3. c.Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3)Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

5.Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 55 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain.
(2)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
(2a)Pelaksanaan Sewa dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14
(3)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
1. a.kerja sama infrastruktur;
2. b.kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
3. c.ditentukan lain dalam Undang-Undang.
(4)Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
(6)Besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(7)Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
3. c.tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
4. d.hak dan kewajiban para pihak.
(8)Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
(9)Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah. 15
(10)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan penetapan Faktor penyesuaian harga sesuai peraturan yang berlaku.

6.Ketentuan ayat (3) Pasal 56 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
(2)Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
(3)Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.dasar perjanjian;
3. c.identitas yang terkait dengan perjanjian;
4. d.jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
5. e.tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
6. f.hak dan kewajiban para pihak; dan
7. g.persyaratan lain yang dianggap perlu.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 16

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 79 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni (1a), sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1)Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
(1a)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perbedaan nilai material antara nilai tercatat Barang Milik Daerah dengan nilai wajarnya.
(2)Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.
(3)Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.
(4)Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah.

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 86 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni (2a) dan (2b), sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1)Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. 17
(2)Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Barang Milik Daerah yang bersifat khusus; atau
2. b.Barang Milik Daerah lainnya.
(2a)Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.Rumah Negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
2. b.kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
  1. 1.Bupati
  2. 2.Wakil Bupati
  3. 3.mantan Bupati
  4. 4.mantan Wakil Bupati;
  5. 5.pimpinan DPRD Kabupaten; dan
  6. 6.Mantan pimpinan DPRD Kabupaten.
(2b)Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
2. b.tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar;
4. d.bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
5. e.hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
6. f.selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai hasil Penilaian paling tinggi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit; atau
7. g.Barang Milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati. 18
(3)Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
(4)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit.
(5)Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui tata cara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang- undangan.

9.Ketentuan ayat (1) Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

(1)Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pemerintahan Desa.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.bukan merupakan barang rahasia negara;
2. b.bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
3. c.tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 19
(3)Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan ayat (2) Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

(1)Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
1. a.penyerahan barang milik daerah;
2. b.pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
3. c.pemindahtanganan atas barang milik;
4. d.putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
5. e.menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.pemusnahan; atau
7. g.sebab lain.
(2)Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, akibat dari keadaan kahar, dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 20 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat. Ditetapkan di Mentok pada tanggal 8 September 2025 BUPATI BANGKA BARAT, ttd. MARKUS Diundangkan di Mentok pada tanggal 8 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, ttd. MUHAMMAD SOLEH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (NOMOR URUT PERDA 2.18 /TAHUN 2025)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…