DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur mengenai Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yakni terdiri dari Ketentuan Umum, ruang lingkup, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, protokol kesehatan, hak dan kewajiban, koordinasi, kerjasama penegakkan hukum dan pendisiplinan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pendanaan, sanksi administrasi, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menghadapi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan pengetatan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penaggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 4
14.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencanan Nonalam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Bupati adalah Bupati Bangka Barat
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom. 5
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut dengan Protokol Kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
6.Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi dan/atau situs yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19), antara lain penelusuran (tracing), pelacakan (tracking), pemberian peringatan (warning dan fencing) di wilayah Republik Indonesia dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (new normal).
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan sindrom pernafasan akut Corona Virus 2 (SARS Cov-2).
9.Tempat Umum adalah suatu tempat yang terdapat banyak orang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik sementara maupun terus menerus.
10.Fasilitas Umum adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum.
11.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk 6 badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
12.Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Daerah adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.
13.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk uang.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;
b.meningkatkan antisipasi terhadap perkembangan penyebaran COVID-19;
c.memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
d.memberikan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah Daerah, penanggung jawab dan/atau pengelola kegiatan/usaha dalam melaksanakan Protokol Kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pelaksanaan Protokol Kesehatan;
c.hak dan kewajiban;
d.koordinasi, kerja sama penegakan hukum dan pendisiplinan; 7
e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
f.pendanaan; dan
g.sanksi administrasi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam penerapan Protokol Kesehatan bertanggung jawab :

a.menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk penanganan COVID-19;
b.menyediakan akses informasi dan edukasi terhadap pencegahan dan pengendalian COVID-19;
c.melakukan penanganan terhadap pencegahan penyebaran COVID-19; dan
d.memprioritaskan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Protokol Kesehatan berwenang :

a.melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian COVID-19;
b.melaksanakan pengawasan kegiatan masyarakat; dan
c.melakukan penegakan disiplin kepatuhan Protokol Kesehatan. 8

BAB IV

PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 6

(1)Dalam upaya mencegah dan mengendalikan COVID- 19, Pemerintah Daerah menetapkan dan memberlakukan Protokol Kesehatan.
(2)Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pemantauan dan pelaksanaan aktivitas keseharian masyarakat; dan
2. b.memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan Protokol Kesehatan.
(3)Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.
(4)Setiap kegiatan yang dihadiri orang banyak wajib memiliki rekomendasi dari ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.
(5)kegiatan yang dihadiri orang banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.resepsi pernikahan;
2. b.kegiatan keolahragaan (turnamen);
3. c.kegiatan keagamaan;
4. d.pasar malam; dan
5. e.kegiatan keramaian lainnya.
(6)Rekomendasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan oleh ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan kepada sekretaris Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kabupaten atau Tingkat Kecamatan. 9
(7)Setiap kegiatan yang tidak memiliki rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibubarkan oleh Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kabupaten atau Tingkat Kecamatan.
(8)Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah memiliki rekomendasi, akan tetapi tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dibubarkan oleh Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kabupaten atau Tingkat Kecamatan.

Pasal 7

(1)Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Indikator Level Kewaspadaan dengan memperhatikan:
1. a.Laju suspect (orang/hari);
2. b.Laju kontak erat (orang/hari);
3. c.Laju positif COVID-19 (orang/hari);
4. d.Laju kesembuhan recovery rate (orang/hari);
5. e.Laju kematian (orang/hari).
(2)Level Kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari Level rendah, level sedang, level dan tinggi.

Pasal 8

Protokol kesehatan pada level rendah berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut :

a.aktivitas ibadah di rumah ibadah berjalan dengan normal, dengan tetap harus memberlakukan protokol kesehatan;
b.aktivitas rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal dan harus menerapkan protokol kesehatan; 10
c.aktivitas fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
d.aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
e.aktivitas hotel berjalan normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
f.aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
g.aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
h.aktivitas di tempat hiburan (gelanggang olah raga, gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam, panti pijat, taman rekreasi, karaoke) dan usaha sejenis dapat dilaksanakan dengan ketentuan jam operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten dan harus memberlakukan protokol kesehatan;
i.aktivitas di sport center atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
j.aktivitas acara pernikahan dan sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
k.aktivitas di permainan anak atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
l.aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung dan tetap memberlakukan protokol kesehatan serta melakukan rapid test, PCR/SWAB 10% dari jumlah pekerja setiap bulan; 11
m.aktivitas di warung makan/restoran/cafe dilaksanakan dengan normal dengan pembatasan jumlah pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketersediaan meja dan harus memberlakukan protokol kesehatan;
n.aktivitas di mall dilaksanakan dengan normal dan pengelola mall wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
o.aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan normal dan pengelola supermarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;
p.aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan normal dan pengelola minimarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;
q.aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan normal dan pengelola pasar tradisional wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;
r.aktivitas di sekolah dilaksanakan secara normal dan harus memberlakukan protokol kesehatan;
s.aktivitas di taman/tempat umum/fasilitas umum dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;
t.aktivitas di perpustakaan dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan; 12
u.aktivitas di terminal dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;
v.aktivitas pada saat penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan sosial budaya, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan peserta acara wajib berjarak minimal 1 meter dengan peserta lainnya dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;
w.aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
x.aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
y.aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, berjalan normal dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;
z.aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas kendaraan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan; aa. setiap pengelola usaha wajib melakukan sosialisasi melalui media spanduk/banner/videotron yang berisi himbauan untuk mentaati protokol kesehatan yang diletakkan di depan pintu masuk atau mudah dibaca oleh setiap pengunjung; bb. setiap pengelola mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional wajib menyiapkan fasilitas pendukung protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh; dan cc. setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang/pembeli wajib mematuhi protokol kesehatan dan akan dikenakan sanksi apabila didapati tidak mematuhi protokol kesehatan. 13

Pasal 9

Pelaksanaan Protokol kesehatan pada level sedang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.aktivitas bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
b.aktivitas ibadah di rumah ibadah berjalan dengan normal, denganpembatasan pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) sampai dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas rumah ibadah dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
c.aktivitas rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal dengan menerapkan protokol kesehatan;
d.aktivitas fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
e.aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
f.aktivitas hotel berjalan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
g.aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional normal,dengan menerapkan protokol kesehatan;
h.aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
i.aktivitas di tampat hiburan dan usaha sejenis dapat dilaksanakan dengan ketentuan jam operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten dan memberlakukan protokol kesehatan; 14
j.aktivitas di sport center atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
k.aktivitas wedding, event, dan sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
l.aktivitas di permainan anak atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan;
m.aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung dan tetap memberlakukan protokol Kesehatan;
n.aktivitas di warung makan/restoran/cafe dilaksanakan dengan normal dengan pembatasan jumlah pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketersediaan meja dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
o.aktivitas di mall dilaksanakan dengan normal dan pengelola mall wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
p.aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan normal dan pengelola supermarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
q.aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan normal dan pengelolaminimarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung 15 lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
r.aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan normal dan pengelola pasar tradisional wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
s.aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Belajar Dari Rumah (BDR) melalui metode daring, luring dan kombinasi;
t.aktivitas di taman/tempat umum/fasilitas umum dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
u.aktivitas di perpustakaan dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
v.aktivitas di terminal dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
w.aktivitas pada saat penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan sosial budaya, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan peserta acara wajib berjarak minimal 1 meter dengan peserta lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
x.aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal dengan tetapmemberlakukan protokol kesehatan;
y.aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
z.aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, berjalan normal dan tetap memberlakukan protokol kesehatan; 16 aa. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas kendaraan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan; bb. setiap pengelola usaha wajib melakukan sosialisasi melalui media spanduk/banner/video tron yang berisi himbauan untuk mentaati protokol kesehatan yang diletakkan di depan pintu masuk atau mudah dibaca oleh setiap pengunjung; cc. setiap pengelola mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional wajib menyiapkan fasilitas pendukung protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh; dan dd. setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang/pembeli wajib mematuhi protokol kesehatan dan akan dikenakan sanksi apabila di dapati tidak mematuhi protokol kesehatan.

Pasal 10

Pelaksanaan Protokol kesehatan pada level tinggi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.aktivitas bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
b.aktivitas ibadah di rumah ibadah berjalan dengan normal, tetapi diberlakukan pembatasan pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas rumah ibadah dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
c.aktivitas rumah sakit berjalan normal, adapun untuk poliklinik rawat jalan dibuka dengan pengaturan jadwal dan tetap memberlakukan protocol kesehatan;
d.aktivitas fasilitas kesehatan tingkat pertama berjalan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan; 17
e.aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50 % (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem Work From Home (WFH), dan menerapkan jadwal piket pegawai dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
f.aktivitas hotel berjalan secara normal dengan pembatasan 50% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
g.aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 09.00-14.00 WIB dan melayani transaksi online, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah nasabah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
h.aktivitas di lokasi wisata dilakukan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat wisata dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
i.aktivitas di tampat hiburan dan usaha sejenis serta diskotik dilarang beroperasi selama level ini;
j.aktivitas di sport center atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung sebanyak 50% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
k.aktivitas acara pernikahan/khitanan dilarang beroperasi selama level ini;
l.aktivitas di permainan anak dilarang beroperasi selama masa ATHB (Adaptasi Tatanan Hidup Baru);
m.aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional melalui pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% ( tujuh puluh lima persen) 18 dari kapasitas gedung dan tetap memberlakukan protokol Kesehatan;
n.aktivitas di warung makan/restoran/cafe berjalan normal dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
o.aktivitas di mall atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal dan pengelola mall wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
p.aktivitas di supermarket bahan makanan pokok berjalan normal dan pengelola supermarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
q.aktivitas di minimarket berjalan normal dan pengelola minimarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
r.aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan normal dan melakukan pembatasan jumlah pengunjung serta tetap memberlakukan protokol kesehatan;
s.aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak jauh(PJJ), Belajar Dari Rumah (BDR) melalui metode daring, luring dan kombinasi;
t.aktivitas di taman /tempat umum/fasilitas umum dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
u.aktivitas di perpustakaan dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan; 19
v.aktivitas di terminal dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
w.aktivitas pada saat penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan social budaya, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan peserta acara wajib berjarak minimal 1 meter dengan peserta lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
x.aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protocol kesehatan;
y.aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
z.aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, berjalan normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan; aa. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 60% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan; bb. setiap pengelola usaha wajib memasang spanduk/banner/Videotron yang berisi himbauan untuk mentaati protokol kesehatan yang diletakkan di depan pintu masuk atau mudah dibaca oleh setiap pengunjung; cc. setiap pengelola mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional wajib menyiapkan fasilitas pendukung protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh; dan dd. setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang/pembeli wajib mematuhi protokol kesehatan dan akan dikenakan sanksi apabila didapati tidak mematuhi protokol kesehatan. 20

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…