DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal; ketentuan umum; kebijakan dan pengembangan penanaman modal; promosi penanaman modal; kerja sama dan kemitraan penanaman modal; pelayanan penanaman modal; hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; gugus tugas penamaman modal; ketenagakerjaan; peran serta masyarakat dan dunia usaha; pengeloaan data dan sistem informasi penamaman modal; pengendalian pelaksanaan dan evaluasi penanaman modal; pengenaan sanksi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian nasional, Pemerintah Daerah harus ikut serta dalam menciptakan iklim penanaman modal yang konsudif, akomodatif, efektif, dan efisien;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 3
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
11.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
12.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Peraturan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 4
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
6.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah. 5
8.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10.Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
15.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
16.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
17.Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 6
18.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
20.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
21.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
22.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
23.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
24.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
25.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
26.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. 7
27.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
28.Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
29.Peta Potensi Peluang Penanaman Modal adalah sistem informasi berbasis geospasial dan peluang penanaman modal di Daerah.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:

a.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
c.meningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
e.menciptakan lapangan kerja;
f.mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; 8
g.mendorong kemitraan usaha antara usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar;
h.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha; dan
i.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal yaitu:

a.meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif;
b.meningkatkan sarana prasarana pendukung Penanaman Modal;
c.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
d.meningkatkan jumlah penanam Modal; dan
e.meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kebijakan dan pengembangan Penanaman Modal;
b.promosi Penanaman Modal;
c.kerja sama dan kemitraan Penanaman Modal;
d.pelayanan Penanaman Modal;
e.hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam Modal;
f.pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal;
g.gugus tugas Penanaman Modal;
h.ketenagakerjaan;
i.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
j.pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
k.pengendalian pelaksanaan dan evaluasi Penanaman Modal; dan
l.pengenaan sanksi. 9

BAB II

KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal dalam rangka penguatan daya saing perekonomian Daerah;
2. b.mempercepat peningkatan Penanaman Modal;
3. c.memastikan kontribusi Penanaman Modal terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
4. d.menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
1. a.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak perencanaan Penanaman Modal sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.mengembangkan iklim Penanaman Modal;
3. c.meningkatkan efisiensi dan daya saing terhadap Penanaman Modal, serta kemudahan perizinan;
4. d.promosi investasi yang efisien dan efektif;
5. e.optimalisasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan Penanaman Modal;
6. f.peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan
7. g.penerapan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.
(3)Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam RUPMD.
(4)RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah. 10
(5)RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan berdasarkan:
1. a.rencana umum penanaman modal nasional;
2. b.rencana umum penanaman modal Provinsi Bangka Belitung;
3. c.rencana pembangunan Daerah;
4. d.rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
5. e.prioritas pengembangan potensi Daerah.
(6)RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Dinas.
(7)RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.asas dan tujuan;
3. c.visi dan misi;
4. d.arah kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
  1. 1.perbaikan Iklim Penanaman Modal;
  2. 2.persebaran Penanaman Modal;
  3. 3.fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
  4. 4.Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
  5. 5.pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
  6. 6.pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
  7. 7.promosi Penanaman Modal.
5. e.peta panduan (Roadmap) implementasi rencana umum Penanaman Modal, yang terdiri dari :
  1. 1.fase pengembangan PenanamanModal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
  2. 2.fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
  3. 3.fase pengembangan industri skala besar; dan
  4. 4.fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. 11
(8)Ketentuan mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
1. a.penetapan pemberian fasilitasi/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. b.pembuatan Peta Potensi Peluang Penanaman Modal;
3. c.penyediaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
4. d.pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal secara mudah, cepat, nyaman dan tepat sesuai mekanisme;
5. e.membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanaman Modal dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal;
6. f.mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan Penanaman Modal;
7. g.memfasilitasi kerja sama dibidang Penanaman Modal;
8. h.meningkatkan daya saing Penanaman Modal;
9. i.melakukan penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya pelayanan Penanaman Modal berdasarkan peraturan perudang-undangan.
10. j.pemberian kemudahan, pemberdayaan, perlindungan bagi koperasi dan Usaha Mikro; dan
11. k.meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia di bidang Penanaman Modal.
(2)Peta Potensi Peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
1. a.sumber daya alam;
2. b.sarana dan prasarana pendukung;
3. c.kelembagaan;
4. d.sumber daya manusia; 12
5. e.usaha mikro, kecil menengah dan koperasi;
6. f.industri kreatif; dan
7. g.usaha lainnya.
(3)Peta Potensi Peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Dinas.
(4)Ketentuan mengenai Peta Potensi Peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang koperasi dan usaha mikro.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Penanaman Modal terhadap koperasi dan usaha mikro melalui:

a.peningkatan hubungan kemitraan antara usaha menengah dan besar dengan koperasi dan usaha mikro;
b.pelatihan sumber daya manusia;
c.meningkatkan daya saing;
d.pemberian dukungan inovasi dan perluasan pasar;
e.akses pembiayaan; dan
f.penyebaran informasi Penanaman Modal.

BAB III

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan promosi Penanaman Modal.
(2)Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berupa:
1. a.mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal;
2. b.penyiapan sarana dan prasarana promosi Penanaman Modal; 13
3. c.pemberikan bimbingan, dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
4. d.inovasi strategi promosi investasi yang efisien dan efektif;
5. e.meningkatkan minat investasi melalui image building sebagai daerah tujuan Penanaman Modal yang menarik;
6. f.pengembangan hasil kegiatan promosi menjadi realiasasi Penanaman Modal; dan
7. g.penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi produk unggulan daerah dan memberikan nilai tambah daerah.
(3)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.bimbingan dan konsultasi;
2. b.pameran;
3. c.temu usaha;
4. d.seminar investasi;
5. e.misi dagang; dan
6. f.penyelenggaraan promosi dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka menciptakan iklim Penanaman Modal, peningkatan kualitas pelayanan Penanaman Modal dan meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 14

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…