DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat Dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7.Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 37, angka 38 dan angka 39, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 5
6.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
7.Tertib adalah keadaan teratur yang memungkinkan fasilitas umum tetap dapat terjaga dari kerusakan dan berfungsi sesuai peruntukannya termasuk terjaganya keteraturan sosial sehingga masyarakat merasa nyaman dan tenteram.
8.Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
9.Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangat telekomunikasi.
10.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta Badan usaha lainnya.
11.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata 6
12.Pemilik adalah setiap orang atau Badan Hukum yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki harta kekayaan.
13.Penghuni adalah setiap orang yang memakai atau menguasai sesuatu bangunan atau pekarangan atas nama pribadi maupun atas nama badan hukum.
14.Persil adalah sebagian tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya,milik pribadi atau badan hukum termasuk parit, selokan dan rieol di dalam/diluar persil itu.
15.Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta menggangu ketertiban umum, antara prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat- obatan terlarang dan narkotika.
16.Pekarangan adalah bagian dari persil yang tidak tertutup bangunan.
17.Sampah/limbah adalah semua bahan yang terbuang baik benda padat maupun benda cair, baik yang mudah membusuk ataupun yang tidak mudah membusuk kecuali bangkai, kotoran manusia ataupun kotoran hewan.
18.Becak motor adalah kendaraan umum seperti sepeda beroda tiga yang dijalankan dengan mesin.
19.Portal adalah batang (kayu, bambu, besi dan sebagainya) yang dipasang melintang pada jalan, pintu dan sebagainya.
20.Tanggul adalah tambak (pematang besar) ditepi jalan dan sebagainya untuk menahan air.
21.Calo adalah orang yang menjadi perantara/makelar dan memberikan jasanya berdasarkan upah. 7
22.Pasar adalah segenap pelataran, baik yang beratap maupun yang tidak beratap yang dipergunakan oleh pedagang–pedagang untuk memperdagangkan/ menjual barang dagangannya.
23.Pedagang makanan dan minuman keliling adalah pedagang makanan dan minuman yang tidak mempergunakan suatu tempat yang tetap.
24.Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang.
25.pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turunya penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta tempat perpindahan intra atau antar moda transportasi.
26.Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
27.Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
28.Tambak adalah pematang yang dibuat untuk menahan lalu lintas air.
29.Ojek adalah sepeda /sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya untuk memperoleh imbalan nafkah.
30.Tempat Umum adalah suatu tempat atau lokasi yang disediakan dapat dipergunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan bersama oleh khalayak ramai/masyarakat. 8
31.Bangunan adalah setiap kontruksi teknis yang berada diatas persil, yang digunakan untuk kegiatan, baik milik pribadi atau Badan Hukum.
32.Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
33.Jalur Hijau adalah daerah (tempat, lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan dan sebagainya.
34.Tempat Sampah adalah daerah atau tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan sampah.
35.Taman adalah sebidang tanah yang dipergunakan bagi penghijauan dan keindahan kota yang meliputi: taman bunga, taman bibit, jalur hijau, dan taman- taman lainnya yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
36.Pohon Pelindung adalah pohon-pohon yang pada umumnya ditanam dikiri kanan jalan yang ditanam dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
37.Bulan/Puasa Ramdhan adalah bulan suci bagi umat islam dalam menjalankan ibadah puasa yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk maupun dari yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
38.Tunjangan Khusus/insentif tambahan adalah kompensasi khusus berupa tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Satpol PP. 9
39.Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf k, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Kabupaten.
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.tertib Jalan, Jalur Hijau, Trotoar, Taman dan Fasilitas Umum Lainnya;
2. b.tertib Angkutan Jalan;
3. c.tertib Perairan Laut, Sungai, Saluran dan Kolam;
4. d.tertib Tempat dan Usaha Tertentu;
5. e.tertib Lingkungan;
6. f.tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan;
7. g.tertib Bangunan, reklame dan atau alat promosi lainnya;
8. h.tertib Pemilik Bangunan dan Penghuni Bangunan;
9. i.tertib Kesehatan;
10. j.tertib Usaha Pariwisata, Pemondokan, Kost, Penginapan, dan hotel; dan
11. k.tertib Bulan Ramadhan. 10
  1. 3.Ketentuan Pasal 16 ditambah 3 (tiga) huruf yaitu huruf e, huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

a.mengotori, menyiram racun (zat kimia), menyentrum dengan alat listrik dan melakukan tindakan lainnya yang dapat mengganggu/merusak pada sungai, saluran dan kolam;
b.memanfaatkan air sungai dan kolam untuk kepentingan usaha yang dapat mencemarkan lingkungan; dan
c.mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota.
d.membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman dan sungai; dan
e.melakukan penambangan ilegal di daerah aliran sungai, kawasan lindung/konservasi, hutan bakau, di tepi jalan umum dan di dekat pemukiman;
f.melakukan tindakan vandalisme;
g.memulung/mengumpulkan barang bekas ditempat- tempat tertentu seperti kawasan permukiman, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata dan kawasan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. 11
1. 4.Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A, sehingga Pasal 28A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

Pemerintah Kabupaten berwenang menertibkan setiap orang yang mengidap penyakit gangguan jiwa dan meresahkan masyarakat yang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

5.Diantara Pasal 36 dan 37 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B, sehingga Pasal 36A dan 36B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

(1)Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner, wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.
(2)Waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah waktu pemilik dan/atau penanggungjawab tempat kegiatan usaha dapat membuka dan/atau memberikan pelayanan kepada masyarakat setelah jam 14.00 WIB dan/atau menutup sebagian tempat kegiatan usaha kuliner dengan menggunakan tirai.
(3)Dikecualikan dari ketetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah fasilitas kuliner yang ada dan menyatu pada Hotel dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 12

Pasal 36B

(1)Guna menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketentraman serta menciptakan suasana kebatinan masyarakat yang sedang menjalankan aktifitas keagamanan selama bulan Ramadan, setiap bentuk dan jenis kegiatan ditempat hiburan wajib menutup tempat usahanya.
(2)Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, pub, klub malam, diskotik dan sejenisnya.

6.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 7, Pasal 8 huruf d, huruf k dan huruf r, Pasal 10, Pasal 13 ayat
(1)huruf b, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 20 huruf b, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 36A dan Pasal 36B, dikenakan sanksi :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis untuk pembinaan;
3. c.pencabutan izin.
(2)Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 36A dan Pasal 36B dan dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan tetapi tetap menjalankan usahanya, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). 13

7.Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf e, huruf n dan huruf o, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 huruf c dan huruf e, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 huruf b, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32 huruf e, dan Pasal 35, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
(2)Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8 huruf h, huruf i, huruf j dan huruf p, Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 huruf a, Pasal 23, Pasal 24 huruf a, huruf c, Pasal 29, Pasal 32 huruf a, Pasal 33, dan Pasal 36 huruf a dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
(3)Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf g, huruf l, huruf m dan huruf q, Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pasal 15, Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 huruf b, huruf d, Pasal 30, Pasal 32 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan Pasal 36 huruf b, huruf c dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 14
(4)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

8.Diantara Pasal 51 dan 52 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 51A, sehingga Pasal 51A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

(1)Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan/insentif tambahan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kepada Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan/ insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 15 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat. Ditetapkan di Muntok pada tanggal 4 Juni 2020 BUPATI BANGKA BARAT, ttd. MARKUS Diundangkan di Muntok pada tanggal 5 Juni 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, ttd. HARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (NOMOR URUT PERDA 7.5 /TAHUN 2020)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…