DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang meliputi antara lain ketentuan umum, kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, hak dan kewajiban, tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, jangka waktu pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan evaluasi, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap memberikan perlindungan bagi usaha mikro dan kecil serta koperasi serta guna meningkatkan daya saing ekonomi dalam menghadapi era perdagangan bebas perlu adanya satu sistem regulasi mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bangka Barat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Peraturan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 4
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
7.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
8.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
11.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 5
12.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
15.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
16.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
17.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 6
18.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
19.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
20.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan kemudahan penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.menciptakan daya tarik dan daya saing Daerah bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
b.memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal;
c.meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
d.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; 7
e.menciptakan lapangan kerja;
f.meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
g.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
h.mewujudkan kesejahteraan Masyarakat;
i.mendorong meningkatnya Penanaman Modal; dan
j.meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.tranparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi nilai kriteria sebagai berikut:

a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat;
b.menyerap banyak tenaga kerja lokal Daerah;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.termasuk skala prioritas tinggi;
h.termasuk pembangunan infrastruktur;
i.melakukan alih teknologi; 8
j.melakukan industri pionir;
k.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan inovasi;
l.bermitra dengan usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
m.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
n.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.percepatan pelayanan perizinan;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi; 9
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi pameran dan promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Jenis-jenis pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan, kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-udangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 7

(1)Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
(2)Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
1. a.pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
2. b.pendidikan; 10
3. c.pertanian dan peternakan;
4. d.perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
5. e.perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
6. g.energi;
7. h.industri kreatif; dan
8. i.infrastruktur.
(3)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu yang meliputi:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah Daerah. 11

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Masyarakat dan/atau Penanam Modal berhak mendapatkan:

a.kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b.informasi terbuka di bidang usaha yang dijalankan;
c.hak pelayanan; dan
d.berbagai bentuk fasilitas yang mudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Masyarakat dan/atau Penanam modal wajib:
1. a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. c.menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah;
4. d.menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal atau di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. e.menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;
6. f.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
7. g.menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan/atau
8. h.mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan. 12
(2)Setiap Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan/atau
2. b.penghentian pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

(1)Masyarakat dan/atau Penanam Modal mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal secara tertulis kepada Bupati.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.alamat pemohon;
3. c.bidang usaha atau kegiatan investasi; dan
4. d.bentuk insentif dan/atau kemudahan.
(3)Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penanam Modal baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:
  1. 1.profil perusahaan;
  2. 2.rencana usaha; dan
  3. 3.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
2. b.Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan memuat:
  1. 1.profil perusahaan;
  2. 2.kinerja perusahaan; 13
  3. 3.perkembangan usaha;
  4. 4.lingkup usaha; dan
  5. 5.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…