DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 16, angka 22, angka 25, angka 27, angka 28, angka 37, angka 38, angka 39, dan angka 40 diubah, angka 24, angka 26, angka 29, angka 30, dan angka 31 dihapus, Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Seri C); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Seri C) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 16, angka 22, angka 25, angka 27, angka 28, angka 37, angka 38, angka 39, dan angka 40 diubah, angka 24, angka 26, angka 29, angka 30, dan angka 31 dihapus sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku. 4
6.Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Bangka Barat.
7.Karcis adalah tanda bukti pembayaran retribusi atas suatu pelayanan.
8.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat.
9.Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat.
10.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat.
11.Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh rumah sakit umum, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang memiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk memperoleh pengobatan, pemeliharaan, pemerataan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan.
12.Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Daerah.
13.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 5
14.Puskesmas Pembantu adalah Pembantu Puskesmas yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas dan merupakan bagian integral dari puskesmas.
15.Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat), pembekalan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
16.Poskesdes adalah merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang terbentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan tujuan meningkatkan derajat kesehatan.
17.Jasa Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
18.Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh Perawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain – lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
19.Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis, dengan menggunakan obat-obatan, bahan medis habis pakai, reagen, bahan penunjang kesehatan lainnya, alat kesehatan, serta perkakas rumah tangga makan dan minum.
20.Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
21.Penjamin adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya. 6
22.Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah dan di Puskesmas Rawat Inap.
23.Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan pasien yang tidak menginap yang di laksanakan di Puskesmas Rawat Inap atau Non Rawat Inap.
24.Dihapus.
25.Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan darah, urine, tinja, sputum, dan lain – lain di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah maupun Puskesmas.
26.Dihapus.
27.Mobil Ambulance adalah Mobil yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit.
28.Mobil Jenazah adalah Mobil yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah.
29.Dihapus.
30.Dihapus.
31.Dihapus.
32.Rujukan Swasta adalah kiriman dari Dokter atau pelayanan kesehatan swasta.
33.Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau badan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian wewenang.
34.Jenis Tindakan Medis :

a.berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (Non Akut/Non Emergency) dan tindakan medis tidak terencana (Akut/Emergency).
b.berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang dan besar. 7
c.berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
1. 1.tindakan medis operatif (pembedahan) dan incisi.
2. 2.tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan non insisi.
3. 35.Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosa.
4. 36.Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
5. 37.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum maupun Puskesmas.
6. 38.Bahan dan alat adalah obat, bahan medis habis pakai, reagen maupun alat kesehatan yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah maupun Puskesmas.
7. 39.Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
8. 40.Dihapus.
9. 41.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. 42.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. 43.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi. 8
12. 44.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. 45.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
14. 46.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap penderita untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
15. 47.Pelayanan Tindakan Gawat Darurat adalah pelayanan tindakan medis yang bersifat darurat yang harus dilakukan secepatnya untu mencegah / menanggulangi risiko kematian atau cacat (Life saving).
16. 48.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan pada penderita yang masuk ruang rawat inap untuk keperluan observai, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau upaya kesehatan lainnya. 9
17. 49.Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu menegakkan diagnosa dan terapi.
18. 50.Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, bimbingan sosial medis serta rehabilitasi lainnya.
19. 51.Pelayanan lain-lain adalah pelayanan yang diselenggarakan dalam rangka menunjang kelancaran operasional fasilitas pelayanan kesehatan.
20. 52.Pelayanan Administrasi Rekam Medis adalah pelayanan untuk memperoleh dan menyajikan data rekam medis pasien guna keperluan tindakan medis maupun non medis, asuransi dan peradilan.
21. 53.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi oleh tenaga kesehatan dalam rangka usaha penyembuhan.
22. 54.Visite dokter adalah kunjungan dan pemeriksaan dokter pada pasien rawat inap dalam rangka penentuan diagnosa, terapi medis dan rencana perawatan selanjutnya.
23. 55.Tindakan keperawatan adalah tindakan yang direncanakan berdasarkan diagnosa keperawatan menggunakan ilmu keperawatan berupa tindakan pengkajian, pendidikan kesehatan, terapeutik dan tindakan kolaboratif sebatas kewenangan keperawatan.
24. 56.Pelayanan persalinan adalah pertolongan terhadap pasien yang akan melahirkan melalui jalan lahir / tanpa operasi.
25. 57.Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan untuk pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien melalui pemeriksaan, perawatan dan pengobatan gigi terhadap penderita rawat jalan / rawat inap. 10
26. 58.Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang meliputi obat-obatan, bahan medis habis pakai yang meliputi instrumen, asparatus, mesin implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta pemulihan kesehatan pada dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
27. 59.Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga gizi dalam bentuk asuhan gizi dan pelayanan makan.
28. 60.Asuhan Gizi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi status gizi, riwayat gizi, penentuan kebutuhan gizi, konseling gizi dan melaksanakan monitoring dan evaluasi gizi.
29. 61.Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujun untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan / atau untuk mendapatkan Surat Keterangan.
30. 62.Visum et Repertum adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan terhadap korban kecelakaan, korban mati, atau jenazah untuk mendapatkan surat keterangan kematian untuk kepentingan proses peradilan.
31. 63.Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan/tindakan lain yang berhubungan dengan proses selama menjalani perawatan dan pengobatan namun tidak secara langsung menunjang menegakkan diagnosa, pengobatan, dan terapi/pemeliharaan kesehatan.
32. 64.Pelayanan konsultasi dan pemeriksaan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, HIV-AIDS, medical check up/ paket pemeriksaan kesehatan dan konsultasi lainnya. 11
33. 65.Perawatan intensif adalah perawatan penderita yang memerlukan pengawasan dan tindakan intensif untuk mencegah dan menanggulangi kegawatan penderita.
34. 66.Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosa dubia.
35. 67.Ruang Isolasi adalah ruang perawatan khusus untuk pasien-pasien dengan penyakit menular.
36. 68.Instalasi Central Sterile Supply Department (CSSD) merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan sterilisasi peralatan dan bahan medis habis pakai.
37. 69.Rujukan Penderita adalah pemeriksaan penderita oleh dokter / dokter spesialis atas dasar permintaan dokter umum, dokter gigi atau dokter ahli/spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan/atau perawatan serta perawatan selanjutnya oleh dokter umum atau dokter ahli/spesialis yang memeriksanya, untuk kepentingan penyembuhan penderita. Di samping rujukan penderita oleh antar dokter umum, dokter gigi atau dokter ahli/spesialis di lingkungan RSUD, menerima rujukan penderita dari dokter umum, dokter gigi atau dokter ahli/spesialis yang bertugas di luar RSUD. 12
38. 70.Tindakan Medik SMF adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter yang merawat pasien di rumah sakit sesuai kompetensinya atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan yang berkaitan dengan kekhususan jenis tindakan tersebut dalam ruang lingkup keilmuan kedokteran atau spesialisasi pelayanan kedokteran.
39. 2.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Jenis pelayanan dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
(3)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(5)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 13 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat. Ditetapkan di Muntok pada tanggal 18 Juni 2019 BUPATI BANGKA BARAT, ttd. MARKUS Diundangkan di Muntok pada tanggal 18 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, ttd. H. YUNAN HELMI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI C NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (NOMOR URUT PERDA 7.6 /TAHUN 2019)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…