DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 236

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang meliputi antara lain ketentuan umum, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, standar teknis bangunan gedung, proses penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat, pembinaan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dengan berlandaskan pada rencana tata ruang wilayah agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional dan andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya;
c.bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung perlu diganti untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan nomenklatur perangkat daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu daerah.
7.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam 4 tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8.Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
9.Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber alam lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
10.Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah kelompok Bangunan Gedung dengan klasifikasi sederhana berupa rumah tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan H2M.
11.Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
12.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
13.Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu. 5
14.Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.
15.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
16.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
17.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
18.Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
19.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta Masyarakat hukum adat dan Masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
20.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 6
21.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
22.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
23.Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identilikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi Pembongkaran, mitigasi risiko Pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan Pembongkaran.
24.Pelaksana SBKBG adalah unit organisasi yang melaksanakan penerbitan dan pembaruan SBKBG di tingkat pusat, provinsi, atau Kabupaten/Kota.
25.Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
26.Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, Perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
27.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
28.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
29.Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung. 7
30.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
31.Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.
32.Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan Pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada.
33.Pengelola adalah unit organisasi, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan Perawatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan secara efisien dan efektif.
34.Pengelola Teknis adalah tenaga teknis kementerian dan/atau organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN, yang ditugaskan untuk membantu Kementerian/Lembaga dan/atau organisasi perangkat daerah dalam pembangunan BGN
35.Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
36.Pengunjung adalah semua orang selain Pengguna yang beraktivitas pada Bangunan Gedung.
37.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
38.Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi. 8
39.Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
40.Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan Pembongkaran.
41.Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan BGN adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan Pembongkaran pada BGN.
42.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
43.Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut persetujuan Pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis.
44.Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
45.Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh pemerintah pusat.
46.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota. 9
47.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
48.Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat RTRL adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut.
49.Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.
50.Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
51.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
52.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
53.Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. 10
54.Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
55.Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
56.Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai:

a.Fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung;
b.Standar Teknis;
c.Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
d.Peran Masyarakat; dan
e.Pembinaan.

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 3

Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan:

a.fungsi Bangunan Gedung; dan
b.klasifikasi Bangunan Gedung. 11

Pasal 4

(1)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung.
(2)Fungsi Bangunan Gedung ditentukan berdasarkan dari aktivitas pada bangunan.
(3)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.fungsi hunian;
2. b.fungsi keagamaan;
3. c.fungsi usaha; dan
4. d.fungsi sosial dan budaya.
(4)Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.
(5)Bangunan Gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
1. a.Bangunan Gedung rumah tinggal Tunggal;
2. b.Rumah tinggal deret;
3. c.Rumah susun; dan
4. d.Rumah tinggal sementara.
(6)Bangunan Gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berbentuk :
1. a.bangunan masjid, musala, langgar, surau;
2. b.bangunan gereja, kapel;
3. c.bangunan pura;
4. d.bangunan vihara;
5. e.bangunan kelenteng; dan
6. f.bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara. 12
(7)Bangunan Gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari :
1. a.Bangunan Gedung perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;
2. b.Bangunan Gedung perdagangan seperti warung, toko, pasar, dan mal;
3. c.Bangunan Gedung Perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
4. d.Bangunan peternakan, seperti ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam, sarang burung walet, atau bangunan sejenis lainnya;
5. e.Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk dalam fungsi usaha adalah laboratorium yang bukan merupakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan;
6. f.Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, dan hotel;
7. g.Bangunan wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan;
8. h.Bangunan Gedung terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut; dan
9. i.Bangunan Gedung tempat penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.
(8)Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berbentuk :
1. a.Bangunan Gedung pelayanan pendidikan termasuk dasar, menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan sekolah terpadu;
2. b.Bangunan Gedung kesehatan termasuk puskesmas, klinik bersalin, tempat praktek dokter bersama, rumah sakit, dan laboratorium;
3. c.Bangunan Gedung kebudayaan, termasuk museum, gedung pameran, dan gedung kesenian; dan
4. d.Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya. 13
(9)Bangunan Gedung dengan fungsi campuran kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
1. a.bangunan rumah dengan toko (ruko);
2. b.bangunan rumah dengan kantor (rukan);
3. c.Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran;
4. d.Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran- perhotelan;
5. e.dan sejenisnya didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan sekitarnya serta mengikuti Standar Teknis dari masing-masing fungsi yang digabung.
(10)Penetapan fungsi utama berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada Bangunan Gedung.
(11)Fungsi campuran terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Bangunan Gedung.
(12)Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(13)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan pembangunan;
3. c.penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
4. d.penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
5. e.pembekuan PBG;
6. f.Pencabutan PBG;
7. g.pembekuan SLF Bangunan Gedung;
8. h.pencabutan SLF Bangunan Gedung;
9. i.perintah Pembongkaran Bangunan Gedung; dan/atau
10. j.denda administratif.
(14)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf j dapat dikenai paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. 14
(15)Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
(16)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (14) disetor ke rekening kas Pemerintah Daerah.
(17)Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(12)dan ayat (13) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan TPA.

Pasal 5

(1)Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi ketentuan fungsi utama bangunan.
(2)Fungsi utama Bangunan Gedung ditentukan berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan.
(3)Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam :
1. a.fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia;
2. b.fungsi keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah;
3. c.fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha; dan
4. d.fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya.

Pasal 6

Bangunan Gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan Bangunan Gedung yang dibangun dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan berusaha. 15

Pasal 7

(1)Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan di sekitarnya.
(2)Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti seluruh Standar Teknis dari masing-masing fungsi yang digabung.

Pasal 8

(1)Bangunan Gedung dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) harus didirikan pada lokasi yang sesuai dengan ketentuan RDTR.
(2)Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun dan/atau belum tersedia maka fungsi Bangunan Gedung digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang.

Pasal 9

(1)Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan berdasarkan :
1. a.tingkat kompleksitas;
2. b.tingkat permanensi;
3. c.tingkat risiko bahaya kebakaran;
4. d.lokasi;
5. e.ketinggian Bangunan Gedung;
6. f.kepemilikan Bangunan Gedung; dan
7. g.klas bangunan.
(2)Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.Bangunan Gedung sederhana;
2. b.Bangunan Gedung tidak sederhana; dan
3. c.Bangunan Gedung khusus. 16
(3)Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.Bangunan Gedung permanen; dan
2. b.Bangunan Gedung nonpermanen.
(4)Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah.
(5)Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Bangunan Gedung di lokasi padat, Bangunan Gedung di lokasi sedang, dan Bangunan Gedung di lokasi renggang.
(6)Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Bangunan Gedung super tinggi, Bangunan Gedung pencakar langit, Bangunan Gedung bertingkat tinggi, Bangunan Gedung bertingkat sedang, dan Bangunan Gedung bertingkat rendah.
(7)Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi BGN dan Bangunan Gedung selain milik Negara.

Pasal 10

(1)Klasifikasi berdasarkan klas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g meliputi :
1. a.klas 1 dengan sub klas 1a yaitu bangunan biasa yang berupa satu rumah tunggal, satu atau lebih rumah gandeng yang dipisahkan dinding tahan api;
2. b.Klas 2 yaitu Bangunan Gedung hunian yang terdiri atas dua atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah;
3. c.Klas 3 yaitu Bangunan Gedung hunian diluar bangunan klas 1 atau 2, yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan; 17
4. d.Klas 4 yaitu Bangunan Gedung hunian yang berada didalam satu bangunan klas 5,6,7,8 atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan tersebut;
5. e.Klas 5 yaitu Bangunan Gedung yang dipergunakan untuk tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial, diluar bangunan bangunan kelas 6,7,8, atau 9;
6. f.Klas 6 yaitu Bangunan Gedung toko atau Bangunan Gedung lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada Masyarakat;
7. g.Klas 7 yaitu Bangunan Gedung yang dipergunakan sebagai penyimpanan;
8. h.Klas 8 yaitu Bangunan Gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk pemprosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang- barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan;
9. i.Klas 9, dengan sub klas 9a yaitu Bangunan Gedung umum untuk pelayanan Perawatan kesehatan. Contoh rumah sakit. Sedangkan untuk sub klas 9b yaitu Bangunan Gedung umum pertemuan yang tidak termasuk setiap bagian dari bangunan yang merupakan klas lain;
10. j.Klas 10, dengan sub klas 10a yaitu Bangunan Gedung bukan hunian berupa sarana atau prasarana yang dibangun terpisah. Contoh garasi pribadi, garasi umum, dan sejenisnya. Sedangkan untuk sub klas 10b yaitu Struktur berupa sarana atau prasarana yang dibangun terpisah;
(2)Bagian Bangunan Gedung yang penggunaannya insidental dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian Bangunan Gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan bangunan utamanya. 18
(3)Bangunan Gedung dapat memiliki klasifikasi jamak, dalam hal terdapat beberapa bagian dari Bangunan Gedung yang harus diklasifikasikan secara terpisah.

Isi peraturan

Teks236PDFHirarki

Memuat teks peraturan…