DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 5049);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri C); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri C), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif dasar retribusi ditetapkan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perkalian Tarif Dasar X Lokasi Menara X Ketinggian Menara X Jenis Menara (TD x LM x KM x JM), berdasarkan parameter sebagai berikut:

a.Lokasi Menara (LM) berdasarkan pola ruang wilayah (jenis kawasan berdasarkan peruntukan) Parameter indeks Kawasan non pemukiman (hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri dan pariwisata) 1 Kawasan pemukiman :
1. 1.Pedesaan 1,5
2. 2.Perkotaan 2 4
b.Berdasarkan ketinggian bangunan menara telekomunikasi (KM) Parameter Indeks 1 – 25 meter 1 25 – 50 meter 1,5 50 meter keatas 2
c.Berdasarkan jenis menara telekomunikasi (JM) Parameter Indeks Menara dengan 3 operator atau lebih 1 Menara dengan 2 operator 1,5 Menara dengan 1 operator 2
1. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Masa pengendalian menara berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Apabila masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pengendalian menara wajib dilakukan perpanjangan dengan membayar retribusi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat. Ditetapkan di Muntok pada tanggal 15 Juli 2019 BUPATI BANGKA BARAT, ttd. MARKUS Diundangkan di Muntok pada tanggal 15 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, ttd. H. YUNAN HELMI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI C NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (NOMOR URUT PERDA 7.8 /TAHUN 2019)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009