DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan SPALD, Peran Serta Masyarakat, Kerjasama dan Kemitraan, Pembiayaan, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Insentif dan Desinsentif, Kelembagaan, Sistem Informasi dan Penyuluhan, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan air limbah domestik yang baik akan memberikan dampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa amanat peraturan perundang-undangan tentang percepatan akses sanitasi dan kebijakan Pemerintah Daerah mewujudkan masyarakat Kabupaten Bangka Barat yang sehat perlu didukung dengan sistem pengelolaan air limbah domestik di daerah secara berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9.Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8 /2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat 2014 Nomor 3);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat 2015 Nomor 11);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat 2015 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat 2016 Nomor 3 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8.SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
9.SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
10.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
11.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
12.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
13.Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
14.Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
15.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
16.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
17.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
19.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
20.Orang adalah seorang atau badan usaha.
21.Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan limbah domestik.
22.Badan Usaha adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya ditangan individu atau swasta.
23.Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
24.Operator adalah lembaga pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik.
25.Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26.Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
27.Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
28.Efluen adalahKelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
29.Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
30.Izin'lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
31.Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keterpaduan;
d.kehati-hatian;
e.keadilan;
f.partisipatif; dan
g.manfaat.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
b.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c.mendorong penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik;
d.mengendalikan pembuangan air limbah domestik; dan
e.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik bertugas:

a.menyusun Perencanaan SPALD secara menyeluruh;
b.membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
c.menetapkan standar pelayanan minimal Penyelenggaraan SPALD;
d.mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
e.melaksanakan pengawasan dan pengendalian standar pelayanan minimal penyelenggaraan SPALD; dan
f.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik berwenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
b.melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.memberikan izin pada Badan Usaha SPALD;
d.memberikan rekomendasi penyelenggaraan SPALD;
e.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penyelenggaraan SPALD;
f.melaksanakan pengembangan kelembagaan penyelenggaraan SPALD; dan
g.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

Dalam pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

a.mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
b.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
c.mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan; dan
d.memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 7

Setiap Orang dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik wajib:

a.mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
b.melakukan pembuangan lumpur tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLTD secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
c.membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan SPALD-T yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 8

(1)Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
(2)Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
1. a.melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku; dan
3. c.memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 ( bulan ) bulan.
(3)Hasil pemeriksaan baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 9

(1)Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
(2)Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BAB V

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 10

(1)SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
(2)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…