DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal l Ketentuan Pasal 1 diubah Ketentuan Pasal 3 diubah Pasal 4 Ketentuan Pasal 4 diubah Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuc! dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daeral I tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupater. Bangli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Mo<kil Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;

a.bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan adanv.. beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupateri Bangli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pcnyertaan Mod;il Daerah perlu disempumakan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah perlu ditinjau; Menimbang BUPATI BANGLI, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENBANGLT NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAANMODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNANDAERAH BALI TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLl NOMOR 3 TAHUN 2014 BUPATI BANGLI PROVINS! BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLI Dengan Persetujuan Bersama
1. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
2. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahu n 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
3. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
5. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 4.Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2007 tcntang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Menetapkan
7. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
8. 1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangli.
9. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. 3.Bupati adalah Bupati Bangli.
11. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah »: Kabupaten Bangli.
12. 5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangli yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal.
13. 6.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-rnesin, inventaris, surat - surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
14. 7.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan / atau pernanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
15. 8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Pl',. adalah Sadan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.
16. 9.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagaian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
17. 10.Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2012 tentang I'enyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kabupatcn Bangli Tahun 2012 Nornor 9,Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9) diubah sebagai berikut : Pasal l ( 1) Bagian laba atau basil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetorkan kc Kas Daerah.

Pasal 5

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(2)Penyertaan Modal Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dengan Peraturan Daerah. (l) Pcnyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) dilakukan secara bertahap setiap tahun scsuai dengan kcmampuan kcuangan dacrah clan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang ditetapkan dalam Anggaran Pcndapatan clan Belanja Daerah.

Pasal 4

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(3)Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait.
1. d.Penyertaan Modal Tahun 2014 dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (SatuMiliar Rupiah). sebesarc. Penyertaan Modal Tahun 2013 Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah). sebesarb. Penyertaan Modal Tahun 2012 Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
2. a.Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp.5.493.000.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terinci sebagai berikut;
(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp.13.577.000.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang disetorkan secara bertahap.

Pasal 3

NOf~EG PERATURANDAERAH KABUPATENBANGLr, PROVJNST BALI: (1 /2014) U<:MBARANDAERAH KABUPATENBANGLI TAHUN 2014 NOMOR 3 f>lt.. SEKRET/ DAERAH KABUPATENBANGLI, ~w' r DAGUS RM' DARMAYUDHA Diundangkan di Bangli pada tanggal 8 Agustus 2014 I MADE GIANYAR BUPATf BANGLI, Ditetapkan di Bangli pada tanggal 8 Agustus 2014 Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba untuk Perseroan Terbatas atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham. T/\MRAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 2 Cukup jelas, Pasal fl Cuku p jelas. Pasal ll. PASAL DEMI PASAL Dalam rangka mendukung pembangunan ekonorni daerah dan pcmbangunan ekonomi nasional pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan semangat kerja masyarakat maka sangat diperlukan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk menumbuh kembangkan sektor perbankkan sebagai lembaga keuangan dan sebagai mitera kerja dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Agar sektor perbankkan dapat terus berkembang dcngan kondisi sehat maka diperlukan adanya penyertaan modal daerah. Untuk memberikan landasan hukum yang kuat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan maka penyertaan modal daerah tersebut perlu ditetapkan dalam peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pcmbangunan Daerah Bali. I. UMJ.JM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGU NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 3 TA HUN 2014 PENJELASAN ATAS

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…