DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 10 Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; Menimbang: a. DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPA TI BANGLI, PROVINS!BALI PERATURANDAERAH KABUPATENBANGLI NOMOR 6 T AHUN 2014 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN2013

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keungan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4540);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
27.Peraturan Daerah Kabu paten Bangli Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 1);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23.Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24.Keputusan Gubernur Bali Nomor 1419/01- F/HK/2014 tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 13;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabu paten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
26.Peraturan Daerah Kabu paten Bangli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 1);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 37.069.963.622,26 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 749.596.991.643,24
2. b.Realisasi .::....;R:.:cP..c..· ---'6:;....;5~2=·-=3-'-4-=3~.6:;..;:5:;..;:8;..;...=-56=-3=-·=8-=3 Selisih lebih/ (kurang) Rp. (97 .253.333.079,41) Rp. 680.300.719.487,28 Rp 702.904.029.712,53 Rp. 22.603.310.225,25 ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 22.603.310.225,25 dengan rincian sebagai berikut:
3. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan
4. b.Realisasi Selisih le bih / (kurang) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : Pasal 3 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
5. a.Pendapatan Rp. 702.904.029.712,53
6. b.Belanja Rp. 652.343.658.563,83 Surplus/ defisit Rp. 50.560.371.148,70
7. c.Pembiayaan - Penerimaan Rp. 54.132.910.936,37 - Pengeluaran Rp. 4.489.815.153,00 Surplus/ defisit Rp. 49 .643.095. 783,37 Pasal 2
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah.
(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLI per 1 Januari Tahun 2013 Rp. 54.132.910.936,37

b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. l 13.314.650.362,70
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp. (62. 754.279.214,00)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (4.489.815.153,00)
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0,00
f.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2013 Rp. 93.261. 981.005,4 7 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:
a.Saldo kas awal Pasal 5 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :
a.Jumlah Asset Rp. 713.958.370.318,65
b.Jumlah kewajiban Rp. 4.576.920.317,02
c.Jumlah ekuitas dana Rp 709.381.450.001,63 Pasal 4 Rp. 69.296.272.155,96 Rp. 49.643.095.783,37 Rp. (l 9.653.176.372,59)

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (l 9.653.176.372,59) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih / (kurang)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (500.000.000,28) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.464.737.473,00
2. b.Realisasi Rp. 2.664.464.473.00 Selisih lebih/(kurang) Rp. (500.000.000,28)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (20.153.176.372,87) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 74.286.087.309,24
2. b.Realisasi Rp. 54.132.910.936,37 Selisih lebih/ (kurang) Rp.(20.153.176.372,87) Rp. (69.296.272.155,96) Rp. (50.560.371.148,70) Rp. (18.735.901.007,26)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejurnlah Rp. (18.735.901.007,26) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/ defisit setelah peru bah an
2. b.Realisasi Selisih lebih/ (kurang) cl. Lampiran IV Catatan atas laporan keuangan
3. c.Lampiran III Laporan arus kas
4. b.Lampiran II Neraca Lampiran I.11 :Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran 1.9: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.8: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I 7: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran 1.6: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran 1.5: Daftar piutang daerah; Lampiran 1.4: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan orgarusasi; Lam piran I. 1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I Laporan realisasi anggaran

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINS! BALI : (4/2014) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 6 BAGUS R.$tl DARMAYUDHA Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, Diundangkan di bangli pada tanggal 8 Agustus 2014 MADE GIANYAR BUPATI BANGLI, Ditetapkan di Bangli pada tanggal 8 Agustus 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli. Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 9

b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini. Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini; dan

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…