DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bangli

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal 2 Ketentuan Pasal 2 huruf 1 diubah, Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli;

b.bahwa sehubungan dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dipandang perlu meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli; Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/1/0838/2014 tentang penetapan kelas Rumah Sakit Umum Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali menetapkan Rumah Sakit Umum Bangli sebagai Rumah Sakit kelas B; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGLI, PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG NOMOR 8 TAHUN 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI BUPATI BANGLI PROVINS! BALI
1. 10.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
2. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; ·
3. 8.Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentartg Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); '
4. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pernerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben tu kan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 5.Undang-Un<lang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang rxomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli, meliputi:
a.Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
b.Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
c.Organisasi dan Tata Kerja Sadan Lingkungan Hidup;
d.Organisasi dan Tata Kerja Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
e.Organisasi dan Tata Kerja Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

Pasal 2

1.Ketentuan Pasal 2 huruf 1 diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli (Lembaraan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10) diubah sebagai berikut : Pasall :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBANGLINOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAHKABUPATENBANGLI. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATISANGLI dan DEWAN PER\VAKILAN RAKYAT DAERAH l(ABUPATEN BANdLi Dengan Persetujuan Bersama
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli (Lernbaran Daewrah Kabupaten Bangli Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1463/Menkes/SK/X/2010 tentang . · Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penetapan Kelas Rumah Sakit Tertentu;

(2)Wakil Direktur Penunjang dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat ( 1) huruf b , terdiri dari : a Bidang Penunjang; dan
1. b.Bidang Sarana Prasarana. ( I J Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat ( 1) huruf a, terdiri dari :
2. a.Bidang Pelayanan Medis; dan
3. b.Bidang Keperawatan.

Pasal 81

4.Kctcntuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. ( 1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf b, terdiri dari :
1. a.Wakil Direktur Pelayanan;
2. b.Wakil Direktur Penunjang dan Sarana Prasarana; dan
3. c.Wakil Direktur Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 80

3.Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 seluruhnya berbunyi sebagai beriku t : Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Bangli terdiri dari:

a.Direktur; '
b.Wakil Direktur;
c.Bidang;
d.Bagian;
e.Sub Bagian;
f.Seksi; dan
g.KelompokFungsional

Pasal 79

2.Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

f.Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
g.Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
h.Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan;
1. 1.Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; J. Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja;
k.Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan; dan
1. 1.Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Bangli.

(7)Bagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (3) huruf c, terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Kepegawaian; dan
2. b.Sub Bagian Diklat, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi.
(6)Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (3) huruf b, terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Penganggaran; dan
2. b.Sub Bagian Verifikasidan Akuntansi. ( Si Bagian Umurn sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
3. a.Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Aset; dan
4. b.Sub Bagian Hukum, Humas, dan Pemasaran Rumah Sakit.
(4)Bidarig Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
1. a.Seksi Sarana Prasarana; dan
2. b.Seksi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.
(3)Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
1. a.Seksi Penunjang Medik; dan
2. b.Seksi Penunjang Non Medik.
(2)Bidang Keperawatan sebagairnana dimaksud pada pasal 81 ayat ( 1) h uruf b , terdiri dari :
1. a.Seksi Keperawatan Rawat lnap dan Rawat Jalan; dan
2. b.Seksi Keperawatan Rawat Darurat, Operatif dan Unit Khusus. ( 1) Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat ( 1) huruf a, terdiri dari :
3. a.Seksi Medis Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
4. b.Seksi Medis Rawat Darurat, Operatif dan Unit Khusus.

Pasal 82

5.Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 seluruhnya berbunyi sebag qi beriku t :

(5)Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil direktur.
(3)Wakil Direktur Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Bagian Umum;
2. b.Bagian Keuangan; dan
3. c.Bagian Sumber Daya Manusia
(4)Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil Direktur. Diundangkan di Bangli pada tanggal 22 Agustus 2014 PLT. SEKRET~S DAERAHKABUPATENBANGLI, A. r: BAGUSRArbARMAYUDHA LEMBARANDAERAHKABUPATENBANGLITAHUN2014 NOMOR8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENBANGLI,PROVINS!BALI (7 /2014) BUrl· I MADEGIANYAR Ditetapkan di Bangli pada tanggal 22 Agustus 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ( l) Kepala Sadan, Inspektur dan Direktur Rumah Sakit Umum Bangli adalah jabatan eselon Ilb.
(2)Kepala Kantor, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Bangli, Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah jabatan eselon Illa.
(3)Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Bangli adalah jabatan eselon Illb. Pasal II

7.Keten+uan Pasal 88 ayat ( 1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Bagan organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 84

6.Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(8)Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
(9)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian. TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENBANGLINOMOR7 Pasal II Cukup jelas. Pasal I C uku p jelas. II. PASAL- PASAL. Menindak lanjuti hasil Keputusan Menteri Kesehatari Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/0838/2014 tentang penetapan kelas Rumah Sakit Umum Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali memutuskan Rumah Sakit Umum Bangli ditetapkan sebagai Rumah Sakit kelas B, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematik, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas. Penataan kelembagaan tersebut disertai dengan perubahan signifikan pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perai.gkat Daerah mengamanatkan pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli. I. UMUM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 11 TAHUN2008 TENTANGPEMBENTUKAN,SUSUNANORGANISASI DANTATAKERJA LEMBAGATEKNISDAERAH KABUPATENBANGLI TENTANG NOMOR 8 TAHUN 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI PENJELASAN ATAS BAD AN I - I JAFUNG SEKRET ARIA T I SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN UMUM KEUANGAN KEPEGA W AIAN I I I I --·----- BIDAN<, BIDANG BID ANG BID ANG FISH,[)-\'.; EKONOMI DAN PENA NAMAN STATISTIK DAN PRASARA\.i\ SOSlAL BUDAY A MODAL PENELITIAN - ·-·· --- -r-------- I I I SUB Bl DANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUBBIDANG PERHUBUNCiAN KEBUDA Y AAN DAN KEBIJAKAN DATA, PARIWISATA DAN .... KESEJ AHTERA AN .... PEN AN AMAN .... PENGENDALJAN DAN PENGAIRAN I SOSIAL MODAL EVALUASI SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG TATA RUANG DAN PERTANIAN, PELAKSANAAN PENELITIAN DAN~ .... .... SUM BER DA YA ALAM INDUSTRI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA PENANAMAN MODAL UPT A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8 TAHUN 2014 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI SU w KEB SU UI KEMA I IDEO w KEB BADAN I Jab. Fungsional SEKRETARIA T I SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN -··· UMUM KEUANGAN KEPEGA WAIAN c·.~.~- I I I llDANCi I BID ANG BID ANG BID ANG LOGIDAN PENANGANAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN AWAS/\N KONFLIK PENGEMBANGAN MASYARAKAT ANGS/\AN DEMOKRASI I I I I I B BIDANC SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG WANISASI DETEKSI DINI DAN FASILIT ASI POLITlK KESIAGAAN DAN SY/\RAKAIAN DAN PENGEMBANGAN PENANGGULANGAN JAN L SM ..... SOS I AL ,- - KEMASY ARAKAT AN DEMO KRAS I BENCANA B BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUBBIDANG AWASAN FASILITASI FASILITASI PENGEMBANGAN ANGSAAN - - ...... PENANGANAN PEMILU SOM DAN SATUAN KONFLIK LINMAS UPT B. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAD AN I I JAFUNCi SEKRETARIAT I I SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUB BAGIAN UMUM KEUANGAN KEPEGA WAIAN I I BIDANG BJDANG BIDANG BID ANG PENGENDALIAN PENGELOL/\i\N Kl IAL!Ti\S PEMANTAUAN SARANA, PRASARANA DAMP AK PENCEM/\RAN AIR, KONSERVASI SUMBER DAN PEMBINAAN LINGKUNGAN DANAU DAN T1\Ni\l l DAYA ALAM I I SUB BIDANG SUB BlDANG SUBBIDANG SUBBIDANG DOKUMEN PENGELOLAAN PEMULIHAN PEMBINAAN DAN - - KUALIT AS DAN - KUALITAS LINGKUNGAN - PELATIHANLIN GK UNG AN PENCEMARAN AIR DAN DANAU SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUBBIDANG PENGELOLAAN PENGELOLAAN KUALITAS EKONOMIDAN PENGELOLAAN ,-- ,-- PENCEMARAN UDARA - MANAJEMEN -- SARANA,PRASARANALIMBAHB3 DANTANAI'I LING KUNGAN DAN PELA YANAN I UPT I C BA DAN LIN(; I\ U NGAN HIDUP. BA DAN I I SEKRETARIAT JAFUNG I 'r I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN UMUM KEUANGAN KEPEGAWAlAN I I I I BID ANG BID ANG BID ANG BIDANG PEMERINT AHAN PNGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAY AAN DESADAN DESADAN DAN PARTISIPASI USAHA EKONOMI KELURAHAN KELURAHAN MASYARAKAT MASYARAKAT I ' I I SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUBBIDANG ADMINJSTRASI DAT A PROFIL DESA PENGUATAN PENGEMBANGAN >-- PEMBANGUNAN DESA L- DAN KELURAHAN ...... KELEMBAGAAN ..... EKONOMI DAN KELURAHAN MASYARAKAT SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG ..... KEUANGAN DAN L- PENGEMBANGAN ...... PEMBANGUNAN '- SUMBER DAYA ALAM ASET DESA DAN KAPASITAS APARAIUR PARTISIPATIF DAN TEKNOLOGI DESA DAN K.ELIJRA!li\N KELURAHAN TEPAT GUNA ( TTG) UPT D. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA BADAN I I SEKRETARIAT JAFUNG I SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN UMUM KEUANGAN KEPEGAWAlAN I I I BIDANG B!DANG BID ANG BID ANG DATA DAN KELUARGA PENGGERAKAN PEMBERDAYAAN INFO!Uv1 .\SI BERENCANA DAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA PERLINDUNGAN SEJAHTERA ANAK -··~--- I I I I -··----··--- SUB Bill,\',( i SUBBIDANG SUB BIDANG SUBBIDANG PENGUMPUL\>; Di\N OPERASIONAL INSTITUSI DAN KESETARAAN GENDER ..... PENGOL/\IIAN Di\Ti\ ..... KELUARGA - PERAN SERTA ,_ BERENCANA SUB BIDANCi SUB BIDANG SUB BIDANG SUBBIDANG EVALUASI Di\N OPERASIONAL KS ADVOKASI DAN KIE HAKHAKIKI - INFORMASI .__ - '-- PEREMPUAN DANDAN PENGENT ASAN KEMISKINAN PERLINDUNGAN ANAK UPT E. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA BAD AN I I ~· [" ----·- SEKRET ARIA T JAFlJN< i I I I I SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN UMUM KEUANGAN KEPEGAWAIAN I I I I I Bl DANG BID ANG BID ANG BID ANG PERENCANAAN MUTASI PENGEMBANGAN PENDATAAN & PELAPORAN I I I I SUB BIDANG SUBBIDANG SUB 13IDANG BTNTAL SUBBIDANG ..:.. FORMASI DAN - .MUTASI ._ DAN BIN.JAB ,.... PENGUMPULAN JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI DATA SUB 13!1)/\NG SUBBIDANG SUB BIDANG SUBBIDANG - ANALISA DAN - MUTASI - PENGEMBANGAN - EVALUASI DAN 1'1-:NGADAAN FUNGSIONAL KARIER DAN DIKIAJ' PELAPORAN !'EGA W Al UPT F. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. INSPEKTUR I II JAFUNG SEKRET ARIA T I I l SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN ADMINISTRASI PELAPORAN DANUMUM I I I INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU WILAYAH I WILAYAHII WILAYAHIII WILAYAHIV I -r SEKSI PENG AW AS SEKSI PEN GAW AS SEKSI PEN GA WAS SEK.SI PENGA WAS PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH - BID ANG - BIDANG ...... BIDANG --- BID ANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEKSI PENG AW AS SEKSI PENG AW AS SEKSI PENG AW AS SEKSI PENGA WAS PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAI-I PEMERINTAH '- BIDANCi f- BID ANG -- BID ANG '- BID ANG PEMERINTAI IAN PEMERINT AHAN PEMERINT AHAN PEMERINTAHAN SEKSI PEN<iA WAS SEKS! PENG AW AS SEKSI PENG AW AS SEKSI PENGA WAS PEMERINTAH PEMER!NTAII PEMERINTAH PEMERINTAH ~ BID A NU ..... BIDANG ..... BIDANG '- BID ANG KEMASYARAKATAN KEMASY ARAKATAN KEMASY ARAKATAN KEMASY ARAKATAN G. INSPEKTORAT KANTOR I I I JAFUNG SUBBAGIAN TATAUSAHA I I SEKSI SEKSI SEKSI KETERSEDIAAN DAN KEWASPADAAN DAN PENGEMBANGAN DAN DISTRIBUSI PANGAN PENGANEKARAGAMAN PEMBERDAYAAN KONSUMSI PANGAN PANGAN DAN GIZI H. KANTOR KETAHANAN PANGAN. KANTOR I r I.. ______ FUN<i SUBBAGIAN TATA USAHA I I SFKSI SEKSI SEKSI PELJ\ YANAN PEMBINAAN DAN DOKUMENTASI DAN PENYULUHAN ARSIP DAERAH JJ\ I. KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI. SA TUAN I I JAFUNG SUB BAGIAN TATA USAHA I I SEK SI SEK SI SEK SI BINA OPERAS I PENGEMBANGAN MASYARAKAT KAPASITAS J. SATUAN POLlSI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGLI SEK SI PEMROSESAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKSI PENANGANAN PENGADUAN SEK SI PELA''ANAN PERIZINAN DAN NON PERTZINAN II SUBBAGIAN TATAUSAHA JAFUNG l I KANTOR I K. KANTOR PELAYANAN PERIZINAN. BUPATI BANGLI, v--4--- I MADE GIANYAR SUB BAOIAJI DIKl>.T, PEIIGEl,IWIGAN SUt.llER DAYA MANllSIA DAN SER111'1KASI SUB BAG!AN KEPEGAWAIAN BAGIAN SUMBER DAYA MAl!USIA SUBBAGIAN VERll'lKASI DAN A~'UTANSl SUBBAGIAN PEIIGAIIGGARAN BAGIAN KEUANC'J\N WAKIL DlRE-liTIJR UNUM, Kl!UANGAN DAN SUMBER DAYA M'.NUSIA ~----------' Sim IIACIAN IIIJKIJM. lll'MAS DAN PEMASARAN RIIMAII SAKIT SUB MGIAN Pr,RENCANAAN, l'EIAPORAN DAN ASET [!AGIAN IJMIJM SEKSI SANITASI !JAN KESF,IIATAN LING KU NGAN -------~ SEKSI MRANA DAN PRASARANA HIDANn SARANA PRASARANA PENU~.~:;,:JNON MEDIS ~--- SEKSI PENIINJANG MWIS lllDAN(,J PENIIN,JAN(, ~--1 1 t WAKII. DIHf:KTUR llJANG DAN SARANA PRASARANA f'EIAYANAN Mtll11' RAWAT IJARIJRAT, OPERATIF DAN UNIT KIIUSllS SEKSI i·i[J,'.Ni i ---- i .,>;'~';;;,:_] !: : J ~ , I. . [_j ! i SEI\SI I I ! SF.KS] \l f'~;Aw\A1N1:N~IM' lf1'.1Nn, I l ,f Pf RAWArANN> " " " ~AWM ltlAJ' DAU f1AWAT RAWAT .JAIAN IAIAN ·- ---- - - -- -- - + [ :~::~-:~~~~ .. JA~lllv\T. <IPERAllF DAN IINII KIIUSIIS WAKII. DIRF,KTIIR l'r:IAYANAN ,-----~-------' I I JAFUNG DIREKTUR L. RUMAH SAK.IT UMUM BANGLI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…