DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bangli

regulasi_utama

Ringkasan

BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 18 peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; BUPATI BANGLI, DENGAN l~AHMAT TU HAN YANG MAHA ESA l<AWASAN TANPA ROKOK TENTANG PERATU RAN !)A !•:!~AH 1,:Anu PAT!~:N BANG LI NOMOI\ () TAI--! UN 2014 Mengingat Mcnimbang
1. 4.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau clihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Dn larn Pl r.u ur.m Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. 1.Pcrncri uta lt Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. 2.Bup.: 11 ,1d,tlah Bupati Bangli.
4. 3.Kawasan Tan pa Rokok yang sclanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATI BANGLI dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BANGLI Dengan Persetujuan Bersama 5234);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukurn Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9); KTR meliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.tempat kerja; dan
g.tempat urn um.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASANTANPA ROKOK.Menetapkan

Pasal 2

14.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan bail, yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
5.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
6.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tern pat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ a tau masyarakat.
7.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/ atau pelatihan.
8.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
9.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri- ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
10.Angkutan Um .im adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
11.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
12.Tempat Umum adalah semua ternpat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ a tau tempat yang dapat dimanfaatkan bersarna- sarna urituk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/,1t,1u musyarakat. 1.1, PcngrI. -l.: , Pimpinan dan/ a tau penanggungjawab gedung adalah orang clan/c1t;1\1badan yang kareria jabatannya memimpin dan/atau bertanggung j.iwa b .i tn s kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang clitctapk.m scbagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta. ,j /abacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

a.bus umum;
b.taxi;
c.angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
d.angkutan antar kota;
e.angkutan pedesaan; dan
f.angkutan air

BAB II

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d 'meliputi:

a.pura;
b.masjid/mushola;
c.gereja; dan
d.vihara.

Pasal 6

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a.kelompok bermain;
b.penitipan anak;
c.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan cl. Taman Kanak-Kanak.

Pasal 5

Tern pat pro sc s belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.sekolah;
b.perguruan tinggi;
c.balai pendidikan clan pelatihan;
d.balai pelatihan kerja;
e.birnbinga n bclajar; dan
f.tempat kursus.

Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.rumah sakit;
b.rumah bersalin;
c.poliklinik;
d.puskesmas;
e.balai pengobatan;
f.laboratorium;
g.posyand u; dan
h.tempat pra kt ck kesehatan swasta.

Pasal 3

Setiap pengelola, pimpinan dan/ atau penanggung jawab KTR wajib untuk:

a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b.rnc np inuat kan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi ta 11g~· 11 r1,L~ _j; iwa bnya;
c.rncn , :1gkirkc1n asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang nw11_1.1d i t:1 nggung jawabnya; d a n cl. mv m.: s,111g tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai pcr sv.uat an di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipanclang pcrlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 11

(2)Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
(1)Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus merokok.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi:

a.pasar modern;
b.pasar tradisional;
c.tempat wisata;
d.tempat hiburan;
e.hotel;
f.restoran;
g.tempat rekrcasi;
h.halte;
i.terminal angkutan umurn;
j.terminal angkutan barang; dan
k.pelabuhan / derrnaga.

Pasal 9

Tcrnpat kcrj.i scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:

a.per ka ntor a n pcmerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
b.perkantoran swasta;
c.industri; clan
d.bengkel.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 9 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASANTANPA ROKOK.Menetapkan

Pasal 2

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 11

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASANTANPA ROKOK.Menetapkan

Pasal 2

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 11

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009