DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Penerima Bantuan Hukum,Penyelenggraan,Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum,Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 www.jdih.banglikab.go.id Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3.Bupati adalah Bupati Bangli.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
10.Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
11.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemeberian
12.Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
13.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas www.jdih.banglikab.go.id

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin hak konstitusional warga negara dalam hal persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
c.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB II

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Non Litigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menerima dan menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi;
3. c.mewakili;
4. d.membela; dan/atau
5. e.melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman dan partisipasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum sebagiamana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
(4)Perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pda ayat (3) sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaksana Bantuan Hukum yang dilakukan Pemberi Bantuan Hukum selama 1 (satu) tahun.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. www.jdih.banglikab.go.id

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma;
c.mencabut surat kuasa dengan alasan yang logis;
d.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum; dan
e.mendapatkan layanan yang sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a.mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum;
b.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
c.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

a.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
b.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
c.menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
d.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
f.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

a.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
b.merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
c.melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
d.melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran, meliputi:
1. 1.perkembangan penanganan perkara;
2. 2.penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
3. 3.penggunaan anggaran.
e.memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen. www.jdih.banglikab.go.id

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…