DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bangli

regulasi_utama

Ringkasan

PEMBENTUKAN, NAMA DESA, KODE DESA, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, maka sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5( Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pulasari, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PULASARI, KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3.Bupati adalah Bupati Bangli.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7.Camat adalah Camat Tembuku Kabupaten Bangli.
8.Desa adalah Desa di Daerah.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11.Pebekel adalah sebutan lain dari Kepala Desa di Daerah.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13.Pembentukan Desa adalah pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa.
14.Batas Wilayah adalah batas wilayah pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
15.Pusat Pemerintahan adalah pusat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
16.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18.Banjar Dinas adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk :

a.mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa;
b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
e.meningkatkan daya saing Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN, NAMA DESA, KODE DESA, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pulasari Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.

Pasal 4

(1)Nama Desa yaitu Desa Pulasari.
(2)Desa Pulasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Persiapan Pulasari Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
(3)Desa Pulasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
(4)Desa Peninjoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Kode Desa 51.06.03.2006.

Pasal 5

Desa Pulasari berasal dari sebagian wilayah Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku yang terdiri dari 7 (tujuh) Banjar Dinas dengan luas wilayah 681,372 (enam ratus delapan puluh satu koma tiga ratus tujuh puluh dua) hektar, yang terdiri atas :

a.Banjar Dinas Penarukan luas 134 (seratus tiga puluh empat) hektar;
b.Banjar Dinas Pulesari Kawan, luas 104 (seratus empat) hektar;
c.Banjar Dinas Pulesari Kangin, luas 101,412 (seratus satu koma empat ratus dua belas) hektar;
d.Banjar Dinas Kebon Kangin, luas 119,56 (seratur sembilan belas koma lima puluh enam) hektar;
e.Banjar Dinas Kebon Kaja, luas 101 (seratus satu) hektar;
f.Banjar Dinas Kebon Kelod, luas 75,8 (tukuh puluh lima koma delapan) hektar; dan
g.Banjar Dinas Dadem, luas 45,6 (empat puluh lima koma enam0 hektar.

Pasal 6

(1)Desa Pulasari mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
1. a.Sebelah Utara - Desa Yangapi;
2. b.Sebelah Timur - Desa Pempatan, Desa Menanga, Desa Rendang;
3. c.Sebelah Selatan - Desa Bangbang, Desa Peninjoan; dan
4. d.Sebelah Barat - Desa Peninjoan, Desa Yangapi.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran berupa Peta Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penetapan dan penegasan batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

Desa Pulasari memiliki jumlah penduduk 5.485 jiwa (lima ribu empat ratus delapan puluh lima) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.560 (seribu lima ratus enam puluh).

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Desa Pulasari, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli berkedudukan di Banjar Dinas Kebon Kelod.

BAB IV

ASET DESA

Pasal 9

Setelah Penetapan Pembentukan Desa Pulasari, Perbekel Peninjoan menyerahkan aset Desa yang menjadi Aset Desa Pulasari secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Peninjoan dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Desa Pulasari sebelum ditetapkannya APBDesa Pulasari, dibebankan pada :

a.anggaran dan pendapatan belanja Daerah;
b.APBDesa Peninjoan : dan/atau
c.sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017