DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bangli

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa indikator kabupaten layak anak yang menjadi tolak ukur atas keberlangsungan hak anak, dimana salah satunya yaitu adanya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak yang diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tabun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangli.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5.Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk melarang dan mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.
6.Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8.Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
9.Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upayaupaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, Anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia Anak di Daerah.
10.Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim umum untuk memberikan ijin bagi pria yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan.
11.Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikolog, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikolog bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikolog anak.
12.Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
13.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
14.Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberadaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
15.Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
16.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
17.Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, desa adat, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
18.Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring di tingkat kabupaten dan kecamatan.
19.Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga adalah bentuk layanan untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan pengasuhan, keterampilan menjadi Orang Tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga, maupun melaksanakan program konseling bagi anak dalam keluarga.
20.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat UPTDPPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
21.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
22.Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Kelana adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalamprogram dan kegiatan pemenuhan hak anak.
23.Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Dekela adalah sistem pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
24.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
25.Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kelana adalah lembaga koordinatif di tingkat Kecamatan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kelana.
26.Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Dekela adalah lembaga koordinatif di tingkat desa yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Dekela.
27.Forum Anak Daerah adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak dan organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintah, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
28.Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat Masyarakat yang berkerja secara koordinasi untuk mencapai tujuan Perlindungan Anak.
29.Posyandu Remaja adalah salah satu upaya kesehatan fisik dan mental bersumberdaya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk Masyarakat termasuk remaja guna memberdayakan Masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan bagi remaja.
30.Satuan Pendidikan adalah lelompok layanan pendidikan yang menyelenggaran pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
31.Kepala Kewilayahan adalah kepala lingkungan atau kepala dusun dan atau prajuru adat di wilayah masing-masing.
32.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
33.Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
34.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
35.Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
36.Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disingkat RAD PPA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
37.Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA merupakan bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan.
38.Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan Anak.
39.Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah lembaga pemerintah yang menyediakan layahan kesehatan dasar untuk masyarakat.

Pasal 2

(1)Pencegahan Perkawinan Anak berasaskan:
1. a.non diskriminasi;
2. b.kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak; dan
4. d.partisipasi.
(2)Pencegahan Perkawinan Anak bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. b.mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
3. c.mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
4. d.mencegah terjadinya tindakan KDRT;
5. e.meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
6. f.mencegah putus sekolah; dan
7. g.menurunkan angka kematian ibu dan anak.

BAB II

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Sasaran dalam Peraturan Daerah ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
(2)Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
2. b.penguatan kelembagaan;
3. c.upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi Anak yang melakukan Perkawinan Pada Usia Anak, dan bagi Orang Tua, keluarga dan Masyarakat;
4. d.pengaduan;
5. e.kebijakan, strategi dan program;
6. f.monitoring dan evaluasi;
7. g.pembiayaan; dan
8. h.sanksi.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 4

Pencegahan perkawinan anak dilakukan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.Orang Tua;
c.Anak;
d.Masyarakat;
e.lembaga adat; dan
f.Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan kabupaten layak anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
(2)Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
(3)Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 6

(1)Orang Tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara:
1. a.memberikan pendidikan karakter;
2. b.memberikan pendidikan keagamaan;
3. c.memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
4. d.pendidikan kesehatan reproduksi.
(2)Orang Tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan Perkawinan Anak;
(3)Orang Tua berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

Pasal 7

Setiap Anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara antara lain :

a.menghormati dan menjaga nama baik Orang Tua, wali dan guru;
b.mencintai keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa dan keluarga;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
f.menyelesaikan pendidikan dasar; dan
g.berpartisipasi aktif dalam pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi.

Pasal 8

(1)Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog, Konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, tutor sebaya dan pemerhati Anak.
(2)Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
(3)monitoring dan evaluasi. Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.
(4)Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak baik secara secara perseorangan maupun kelompok.
(5)Peran Masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga Perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
(6)Peran Masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
1. a.memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan Peraturan Perundangundang tentang Anak;
2. b.memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
3. c.melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Anak;
4. d.berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak;
5. e.peran aktif Masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati Anak antara lain yaitu Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas KELANA, Gugus Tugas DEKELA, FPK2PA dan UPTDPPA;
6. f.Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh Pemangku pemangku kepentingan; dan
7. g.peran serta masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB IV

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1)Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui kerjasama dan koordinasi dengan:
1. a.UPTDPPA Kabupaten;
2. b.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
3. c.Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
4. d.Gugus Tugas Desa/ Kelurahan Layak Anak;
5. e.Puspaga;
6. f.Sekolah dan atau Lembaga Pendidikan;
7. g.Forum Anak Daerah;
8. h.PATBM i.Sanggar Anak; j.FPK2PA Kabupaten;
9. k.FPK2PA Kecamatan; l.organisasi kemasyarakatan, Keagamaan dan Lembaga Adat;
10. m.organisasi perempuan; dan
11. n.lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan Perlindungan anak.
(2)Penguatan Kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
(3)Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
(4)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketetapan sasaran.

BAB V

UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi Anak yang melakukan atau akan melakukan Perkawinan Anak dan bagi Orang Tua, keluarga serta Masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

a.Orang Tua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi Anaknya, dapat meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak;
b.layanan Psikolog atau Konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat atau melalui UPTDPPA;
c.layanan Posyandu Remaja yang diberikan kepada Anak oleh DPMD PPKB dan bersinergi dengan lembaga kesehatan terkait;
d.Orang Tua yang akan memohon Dispensasi Kawin bagi Anaknya, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
e.Dinas Kesehatan Daerah melalui Puskesmas dan RSUD Bangli dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi Anak yang akan dan telah melakukan Perkawinan Pada Usia Anak;
f.UPTDPPA dapat melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi Anak melalui kerja sama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan Dispensasi Kawin dilakukan;
g.UPTDPPA dapat menyediakan layanan Psikolog Anak atau konselor;
h.Pemerintah Daerah melalui Satuan Pendidikan wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun serta memberikan edukasi tentang Pencegahan Perkawinan Anak; dan
i.lembaga adat dan agama turut mengupayakan pendampingan dan pembinaan terhadap Anak dan Orang Tua untuk pencegahan terjadinya Perkawinan Anak yang dikuatkan melalui kebijakan Hukum Adat.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…