DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bangli

regulasi_utama

Ringkasan

INSENTIF BENDESA/KELIHAN DESA ADAT, BANJAR ADAT, KELIHAN BANJAR ADAT, SUBAK/SUBAK ABIAN DI KELURAHAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Bendesa/Kelihan Desa Adat, Kelihan Banjar Adat, Kelihan Adat dan Kelihan Subak/Subak Abian memiliki fungsi dan peran yang nyata dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan tradisi adat dan budaya serta melaksanakan fungsi Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, ekonomi, kesejahteraan pemerintahan dan pembangunan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pemahaman bahwa Desa Adat/Banjar Adat, Subak/Subak Abian memiliki fungsi dan tugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Bendesa/Kelihan Desa Adat, Banjar Adat, Kelihan Banjar Adat, Subak/Subak Abian di Kelurahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); www.jdih.banglikab.go.id

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4.Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);
5.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 3);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF BENDESA/KELIHAN DESA ADAT, BANJAR ADAT, KELIHAN BANJAR ADAT, SUBAK/SUBAK ABIAN DI KELURAHAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2.Bupati adalah Bupati Bangli. www.jdih.banglikab.go.id
3.Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
4.Bendesa/Kelihan Desa Adat adalah Pimpinan Tertinggi Desa Adat.
5.Banjar Adat adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian Desa Adat.
6.Kelihan Banjar Adat adalah Pimpinan tertinggi Banjar Adat.
7.Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
8.Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9.Insentif Bendesa/Kelihan Desa Adat adalah pemberian berupa uang kepada Bendesa/Kelihan Desa Adat sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas peran dan fungsinya dalam mengendalikan dan memimpin Desa Adat menjaga dan melestarikan Tradisi, Adat dan Budaya.
10.Insentif Banjar Adat adalah penghargaan berupa kegiatan di Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan yang diberikan kepada Banjar Adat, sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing Banjar Adat.
11.Insentif Kelian Banjar Adat adalah insentif berupa uang yang diberikan kepada kelian banjar adat sebagai bentuk penghargaan pemerintah kabupaten atas peranan dan fungsi kelian banjar adat.
12.Subak/Subak Abian adalah organisasi profesional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat Adat di Bali yang bersifat sosiografis, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
13.Insentif Subak/Subak Abian adalah penghargaan berupa kegiatan di Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan yang diberikan kepada Subak/Subak Abian, sesuai dengan kebutuhan dimasing masing Subak/Subak Abian. .

Pasal 2

(1)Insentif Bendesa/Kelian Desa Adat, Banjar Adat, Kelihan Banjar Adat, Subak/Subak Abian di Kelurahan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Insentif Banjar Adat dan Subak/Subak Abian dipergunakan untuk :
1. a.paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk biaya administrasi dan biaya operasional seperti : 1) biaya alat tulis kantor; 2) biaya rapat-rapat dan konsultasi; 3) biaya pembuatan laporan; dan 4) biaya sosial dan kemasyarakatan. www.jdih.banglikab.go.id
2. b.paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) untuk peningkatan kegiatan pembangunan fisik, agama dan budaya.
(3)Besaran dan penerima Insentif Bendesa/Kelian Desa Adat dan Kelihan Banjar Adat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Insentif Bendesa/Kelian Desa Adat, Banjar Adat, Kelihan Banjar Adat, Subak/Subak Abian di Kelurahan, dianggarkan dalam kegiatan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli.

Pasal 4

Insentif Bendesa/Kelian Desa Adat, Banjar Adat, Kelihan Banjar Adat, Subak/Subak Abian di Kelurahan yang belum dibayarkan pada bulan berkenan, dapat dibayarkan bersamaan dengan insentif pada bulan berikutya, apabila telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana yang tersedia mencukupi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. Ditetapkan di Bangli pada tanggal 15 Mei 2018 BUPATI BANGLI, ttd I MADE GIANYAR Diundangkan di Bangli pada tanggal 15 Mei 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, ttd IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 12 www.jdih.banglikab.go.id Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI PEMBINA TK.I (IV/b) NIP.19650210 199503 1 003

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…