DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2022

Nomor: 14
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB II BENTUK, BESARAN, DAN OBJEK PENYERTAAN MODAL Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan daerah melalui penyertaan modal Pemerintah daerah;
c.bahwa dalam rangka memberikan arah dan landasan serta kepastian hukum dalam penyertaan modal Pemerintah daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur bahwa penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, perlu pengaturan yang taat asas dan komprehensif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli; www.jdih.banglikab.go.id Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3.Bupati adalah Bupati Bangli.
4.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli. www.jdih.banglikab.go.id
5.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bank Daerah Bangli yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pemenuhan modal dasar PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dalam pengembangan usaha dan untuk menggali potensi ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB II

BENTUK, BESARAN, DAN OBJEK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan tambahan modal disetor kepada PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) berupa barang milik Daerah yang telah dinilai dengan uang.

Pasal 5

(1)Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa sebidang tanah berlokasi di Jalan Merdeka No. 27 Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Kode Barang : 1.3.1.01.001.004.026 Nomor Register : 000001, Tahun Perolehan : 1993, Nilai Perolehan : Rp. 21.760.000,00 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 68, Desa Kawan, Nama Pemegang Hak : Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, Gambar situasi : tgl 24-3-1992 No. 429/1992, Luas : 340 m², dengan batas-batas sebagai berikut : - Utara : Jalan Belimbing (Pasar Kidul) - Selatan : Tanah Milik Warga - Timur : Gedung Utama Bank Daerah Bangli - Barat : Jalan Merdeka www.jdih.banglikab.go.id
(2)Nilai objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.085.210.000,00 (dua miliar delapan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
(3)Penyerahan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima dan disajikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai barang milik Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) berhak menerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Laba usaha yang menjadi pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 8

Bagian laba atau hasil usaha PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB V PEMBINAN DAN PENGAWASAN

BAB V

PEMBINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
(2)Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal, PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) berkewajiban membuat laporan secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun kepada Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. www.jdih.banglikab.go.id

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli. Ditetapkan di Bangli pada tanggal 26 Desember 2022 BUPATI BANGLI, ttd SANG NYOMAN SEDANA ARTA Diundangkan di Bangli pada tanggal 26 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, ttd IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI : ( 14,111/2022 ) Salinan Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH PEMBINA (IV/a) NIP. 197907202005012013 www.jdih.banglikab.go.id PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) I. UMUM Pelaksanaan keuangan daerah dalam Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan dan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Penanaman modal pemerintah daerah pada bank daerah adalah salah satu pengeluaran daerah dalam bentuk belanja tidak langsung. Implementasi otonomi daerah telah membawa iklim baru pada semua Kabupaten dan Kota di Indonesia. Daerah diberi lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya lokal yang ada di daerahnya masing- masing. Pada dasarnya semua bidang usaha untuk melakukan penanaman modal daerah, dalam upaya daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbuka bagi seluruh bidang ekonomi dan tidak hanya perbankan. Namun, hal ini harus tetap memperhatikan manfaat penyertaan modal ini bagi masyarakat daerah tersebut Perusahaan Daerah, merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah sudah saatnya mulai difikirkan sebagai suatu bagian yang sangat penting dalam menyumbang pendapatan daerah. Perusahaan daerah inilah yang nantinya merupakan salah satu profit center bagi pemerintah daerah dan keberadaannya sebagai jantung bagi penggerak kegiatan di segala sektor yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Bangli, berupaya untuk mengembangkan pelayanan kepada nasabah PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bangli. PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan memiliki peran yang sangat penting yaitu, memberi pelayanan kepada masyarakat dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) berupaya mengembangkan pelayanan kepada para nasabah dengan memaksimalkan potensi dan peluang. Semakin berkembangnya PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) tentu saja akan berdampak kepada pengembangan dan penambahan sumber daya manusia yang dimilki oleh PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda). Perkembangan ini juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai ruang kerja yang nyaman, aman, fungsional dan representatif. Upaya pemerintah Kabupaten Bangli untuk mewujudkan hal tersebut melalui pembangunan Gedung Pelayanan. Pembangunan gedung ini www.jdih.banglikab.go.id diharapkan akan memberikan kenyaman baik kepada para nasabah dan juga para karyawan agar dapat meningkatkan kinerja layanannya. Guna mewujudkan hal tersebut di atas PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) merencanakan untuk membangun gedung kantor. Pembangunan gedung tersebut adalah merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ambigu. Selama ini PT BPR Bank Daerah Bangli menempati Tanah milik Pemerintah Daerah Bangli untuk tempat kegiatan operasional Bank. Bangunan yang ada saat ini kondisinya sudah tidak memadai lagi untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Ruang kerja tidak nyaman, sempit dan tidak kondusif yang mengakibatkan pelayanan kepada nasabah terbatas. Ruang tempat arsip dokumen sempit, akibatnya arsip dokumen tidak beraturan. Tempat parkir sempit, nasabah parkir jauh dari lokasi bank. Untuk meningkatkan pelayanan pada nasabah dan kinerja PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) membutuhkan ruang kerja yang nyaman dan fasilitas lainnya yang memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli berencana untuk melakukan penyertaan modal pada PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) berupa uang dan barang milik daerah (tanah). Agar dapat memberikan landasan hukum maka dibentuk peraturan daerah sebagai dasar dalam penyertaan modal Pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…