DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH; 3. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH; 4. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 5. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.

31.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
32.Selaras adalah pembangunan daya tarik wisata yang sesuai dengan potensi dan kondisi lingkungan yang ada.
33.Terstruktur adalah mengembangan daya tarik pariwisata secara berjenjang untuk menciptakan struktur pusat-pusat pelayanan pariwisata yang kuat dan merata di seluruh wilayah.
34.Terpadu adalah menciptakan efisiensi konektivitas antar daya tarik wisata di Daerah yang bermuara pada pemerataan pembangunan pariwisata di seluruh wilayah.
35.Desa Wisata adalah kawasan pedesaan yang memiliki, keunikan dan karakteristik khusus menjadi destinasi wisata antara lain lingkungan alami, tradisi dan budaya masih dipegang masyarakat, makanan khas, system pertanian dan system kekerabatan.
36.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
37.Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
38.Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi.
39.Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
40.Wisata Buatan adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, nilai dan kemudahan berupa hasil buatan manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan.
41.Sapta Pesona adalah gimik atau jargon yang digunakan dalam kampanye sadar wisata, yang merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah, yang mengandung 7 (tujuh) unsur sebagai tolak ukur peningkatan kwalitas produk pariwisata yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. www.jdih.banglikab.go.id
42.Wisata Pendidikan adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga terdapat aktivitas edukasi atau pendidikan didalamnya.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.destinasi pariwisata daerah;
2. b.pemasaran pariwisata daerah;
3. c.industri pariwisata daerah; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan daerah.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
(3)RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran;
5. e.kebijakan;
6. f.strategi; dan
7. g.rencana pembangunan perwilayahan pariwisata.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
(2)Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memperhatikan tata ruang daerah, keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal dan/atau kekhasan daerah.
(3)Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dalam 2 (dua) periode yaitu:
1. a.jangka menengah, Tahun 2019-2021; dan
2. b.jangka panjang, Tahun 2019-2025.

Pasal 4

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

RIPPARDA merupakan pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah. www.jdih.banglikab.go.id

Pasal 6

Visi RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang dijiwai oleh kebudayaan daerah guna dapat meningkatkan ekonomi masyarakat berdasarkan Tri Hita Karana.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:

a.mewujudkan destinasi pariwisata yang Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah, kenangan) berdasarkan potensi sosial, budaya, dan lingkungan kawasan yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah berlandaskan Tri Hita Karana;
b.menciptakan pemasaran pariwisata yang sinergis, berkualitas, efektif dan efisien guna memperluas pasar wisatawan serta mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri dan mancanegara;
c.mewujudkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menyerap potensi sumberdaya manusia lokal secara luas, bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial budaya; dan
d.mewujudkan lembaga pengelolaan kepariwisataan daerah, sumberdaya manusia, regulasi dan mekanisme yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi :

a.meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi sosial, budaya, dan lingkungan wilayah;
b.melakukan kegiatan pemasaran melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah, swasta, akademisi dan masyarakat dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
c.mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
d.mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi:

a.peningkatan kualitas tata kelola dan kuantitas destinasi wisata;
b.peningkatan konektivitas antar destinasi wisata;
c.peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan;
d.peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
e.peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan;
f.peningkatan kualitas industri pariwisata; www.jdih.banglikab.go.id
g.peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga pengelola destinasi wisata;
h.peningkatan kualitas sumberdaya manusia pariwisata; dan
i.Peningkatan kualitas lingkungan.

Pasal 10

Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, meliputi:

a.kebijakan pembangunan destinasi wisata;
b.kebijakan pengembangan pemasaran dan pasar pariwisata;
c.kebijakan pembangunan industri pariwisata; dan
d.kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 11

Kebijakan pembangunan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

a.pengembangan perwilayahan destinasi wisata Daerah berdasarkan karakter dan potensi destinasi wisata yang proporsional dan merata;
b.peningkatan tata kelola destinasi wisata guna mewujudkan destinasi wisata yang Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah, kenangan), dan berdaya saing;
c.pengembangan dan Pembinaan destinasi wisata baru dalam meningkatkan pemerataan pembangunan kepariwisataan;
d.peningkatan aksesibilitas destinasi pariwisata untuk menciptakan kepariwisataan terpadu dan terstruktur; dan
e.peningkatan kualitas, dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah.

Pasal 12

Kebijakan pengembangan pemasaran dan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

a.pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien yang berbasis kerjasama antar Pemerintah Daerah, swasta, akademisi dan masyarakat;
b.pengembangan branding kepariwisataan yang mewakili roh pembangunan kepariwisataan;
c.pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sebagai media utama promosi kepariwisataan; dan
d.pengembangan kegiatan promosi baru skala regonal dan/atau nasional berdasarkan karakter dan potensi utama destinasi wisata.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…