DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 2 Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal 12 Tunjangan Ketenagakerjaan Pasal 17 Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan serta Penerimaan Lainnya yang sah Perbekel dan Perangkat Desa di Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia www.jdih.banglikab.go.id Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN SERTA PENERIMAAN LAIN YANG SAH PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA DI PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3.Bupati adalah Bupati Bangli.
4.Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
5.Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. www.jdih.banglikab.go.id
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7.Perbekel adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
8.Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
9.Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan oleh Perbekel dan Perangkat Desa.
10.Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa disesuaikan dengan jabatan dalam struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
11.Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang objektif.
12.Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk.
13.Tunjangan Akhir Masa Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa yang telah menyelesaikan periode jabatannya.
14.Tunjangan Dana Wafat adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa yang meninggal dan masih menjabat dalam jabatannya.
15.Staf Desa adalah pegawai Kantor Desa yang tidak termasuk Perangkat Desa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Perbekel.
16.Honorarium Staf adalah penghasilan yang diperoleh oleh Staf Desa dan diterima secara rutin setiap bulannya.
17.Tunjangan Bendahara adalah tunjangan yang diterima oleh Staf Desa yang menjabat sebagai bendahara Desa.
18.Tunjangan Operator adalah tunjangan yang diterima oleh Staf Desa yang menjabat sebagai operator Sistem Informasi Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam mengalokasikan penghasilan penyelenggara Pemerintahan Desa dalam APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan tanggungjawab penyelenggara Pemerintahan Desa. www.jdih.banglikab.go.id

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu : pemberian penghasilan tetap, tunjangan serta penerimaan yang sah, kepada Perbekel, Perangkat Desa dan Staf Desa

BAB II

PENGHASILAN TETAP PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA .

Pasal 5

(1)Setiap Perbekel dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
(2)Besaran penghasilan tetap untuk Perbekel dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Perbekel dan Perangkat Desa disamping diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)juga diberikan penghasilan bulan ke 13.
(2)Besaran Penghasilan bulan ke 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap.

BAB III

TUNJANGAN PERBEKEL, PERANGKAT DESA DAN STAF DESA

Pasal 7

Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa meliputi :

(1)Tunjangan Jabatan; dan
(2)Tunjangan Tambahan Penghasilan.

Pasal 8

(1)Perbekel dan Perangkat Desa memperoleh Tunjangan Jabatan setiap bulan.
(2)Besaran Tunjangan Jabatan untuk Perbekel dan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. www.jdih.banglikab.go.id

Pasal 9

(1)Perbekel dan Perangkat Desa mendapat Tunjangan Tambahan penghasilan.
(2)Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk Perbekel dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah dusun yang ada di masing-masing wilayah dengan perhitungan sebagai berikut:
1. a.Desa yang memiliki jumlah dusun antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
2. b.Desa yang memiliki jumlah dusun antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh); dan
3. c.Desa yang memiliki jumlah dusun lebih dari 10 (sepuluh).
(3)Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Perbekel dan Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan Hari Raya.
(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam setahun.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap yang terakhir diterima.

Pasal 11

(1)Perbekel dan Perangkat Desa memperoleh Tunjangan Kesehatan.
(2)Tunjangan Kesehatan untuk Perbekel dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada Lembaga Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pembayaran premi kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan perhitungan premi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
(4)Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD.
(5)Besaran premi kepesertaan Jaminan Kesehatan untuk Perbekel dan Perangkat Desa setiap bulan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. www.jdih.banglikab.go.id

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…