DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. RUANG LINGKUP; 4. PEMBENTUKAN BANJAR DINAS DAN LINGKUNGAN; 5. PERSYARATAN PEMBENTUKAN BANJAR DINAS DAN LINGKUNGAN; 6. MEKANISME PEMBENTUKAN BANJAR DINAS DAN LINGKUNGAN; 7. BATAS WILAYAH; 8. PENGHAPUSAN BANJAR DINAS DAN LINGKUNGAN; 9. MEKANISME PENGHAPUSAN BANJAR DINAS DAN LINGKUNGAN; 10. KETENTUAN PERALIHAN; 11. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penghapusan Banjar Dinas dan Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang jdih.banglikab.go.id Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN BANJAR DINAS DAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Dalam daerah Kabupaten Bangli.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangli.
4.Kecamatan adalah Pembagian wilayah administratif di jdih.banglikab.go.id Indonesia dibawah Kabupaten atau Kota.
5.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai bagian dari perangkat kecamatan.
6.Lurah adalah kepala kelurahan.
7.Desa adalah Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Musyawarah Kelurahan adalah Musyawarah pada tingkat Kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
12.Banjar Dinas adalah Wilayah bagian Desa yang merupakan perangkat Desa.
13.Wilayah bagian kelurahan yang selanjutnya disebut lingkungan adalah merupakan bagian dari pemerintah kelurahan.
14.Pembentukan Banjar Dinas dan Lingkungan adalah Penggabungan beberapa Banjar Dinas dan Lingkungan atau bagian Banjar Dinas dan Lingkungan yang bersandingan atau pemekaran dari satu Banjar Dinas dan Lingkungan menjadi dua Banjar Dinas dan Lingkungan atau lebih atau pembentukan Banjar Dinas dan Lingkungan diluar Banjar Dinas dan Lingkungan yang telah ada.
15.Penghapusan Banjar Dinas dan Lingkungan adalah tindakan meniadakan Banjar Dinas dan Lingkungan yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pembentukan dan Penghapusan Banjar Dinas dan Lingkungan. jdih.banglikab.go.id
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya efektivitas tatakelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, memastikan pelayanan sipil, untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing Desa dan Kelurahan serta mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa dan Kelurahan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah Pembentukan dan Penghapusan Banjar Dinas dan Lingkungan.

BAB IV

PEMBENTUKAN BANJAR DINAS DAN LINGKUNGAN

Pasal 4

(1)Pembentukan Banjar Dinas dan Lingkungan terjadi karena pembentukan Banjar Dinas dan Lingkungan baru diluar Banjar Dinas dan Lingkungan yang telah ada sebagai akibat pemekaran dan penggabungan.
(2)Banjar Dinas dan Lingkungan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, kualitas pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban.

BAB V

PERSYARATAN PEMBENTUKAN BANJAR DINAS DAN LINGKUNGAN

Pasal 5

(1)Pembentukan Banjar Dinas dan Lingkungan dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
1. a.jumlah penduduk minimal 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) Kepala Keluarga, sesuai dengan administrasi kependudukan yang berlaku;
2. b.peta Banjar Dinas induk dan Lingkungan induk dan peta Banjar Dinas dan Lingkungan yang akan dibentuk dengan menunjukan batas-batas wilayah yang jelas;
3. c.rekomendasi dari banjar dinas induk dan Lingkungan Induk;
4. d.luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. e.tersedianya sarana untuk pertemuan masyarakat, tercipta suasana yang memberikan jaminan adanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat; jdih.banglikab.go.id
6. f.lebih terjaminnya pelayanan sipil kepada masyarakat; dan
7. g.terjaminnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.
(2)Dalam hal keadaan tertentu, Pemerintah Daerah dapat membentuk Banjar Dinas dan Lingkungan.
(3)Banjar Dinas dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PEMBENTUKAN BANJAR DINAS DAN LINGKUNGAN

Pasal 6

(1)Pembentukan Banjar Dinas diusulkan oleh Perbekel atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.
(2)Pembentukan Lingkungan diusulkan oleh Lurah atas prakarsa masyarakat kepada Bupati melalui Camat.
(3)Bupati membentuk Tim Verifikasi Pembentukan dan Banjar Dinas dan Lingkungan.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
1. a.unsur pemerintah daerah kabupaten yang membidangi pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.camat.
(5)Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Banjar Dinas dan Lingkungan setelah mendapat verifikasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Pembentukan Banjar Dinas dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum ditetapkan sebagai Banjar Dinas dan Lingkungan definitif, diberikan status dan kedudukan sebagai Banjar Dinas dan Lingkungan persiapan.
(7)Banjar Dinas dan Lingkungan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(8)Banjar Dinas dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditetapkan sebagai Banjar Dinas dan Lingkungan definitif setelah memenuhi seluruh persyaratan.
(9)Banjar Dinas dan Lingkungan Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(10)Perubahan Banjar Dinas dan Lingkungan Persiapan menjadi Banjar Dinas dan Lingkungan Definitif dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun dari penetapan menjadi Banjar Dinas jdih.banglikab.go.id dan Lingkungan Persiapan.
(11)Apabila dalam 5 (lima) tahun Banjar Dinas dan Lingkungan tidak mampu memenuhi persyaratan menjadi lingkungan Definitif, maka Banjar Dinas dan Lingkungan Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Banjar Dinas dan Lingkungan Induk dan dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dikembalikan ke Banjar Dinas dan Lingkungan Induk.
(12)Penghapusan dan pengembalian Banjar Dinas dan Lingkungan Persiapan ke Banjar Dinas dan Lingkungan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Nama Banjar Dinas dan Lingkungan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Perbekel dan Lurah.

BAB VII

BATAS WILAYAH

Pasal 8

(1)Batas wilayah Banjar Dinas dan Lingkungan yang dibentuk harus menggunakan batas alam atau batas buatan yang jelas.
(2)Penentuan lokasi batas Wilayah Banjar Dinas dan Lingkungan dilaksanakan bersama antara Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan, Kelihan Banjar Adat dan tokoh masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi Perbekel dan Lurah.
(3)Penentuan lokasi batas Wilayah Banjar Dinas yang dilaksanakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
(4)Penentuan lokasi batas Wilayah Lingkungan yang dilaksanakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(5)Pemasangan atau penetapan tanda batas wilayah sebagai dimaksud pada ayat (2) disaksikan oleh Perbekel/Lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan membuat Berita Acara.

BAB VIII

PENGHAPUSAN BANJAR DINAS DAN LINGKUNGAN

Pasal 9

jdih.banglikab.go.id

(1)Banjar dinas dan Lingkungan yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat, dapat dilakukan penghapusan.
(2)Penghapusan Banjar Dinas dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Dalam hal keadaan tertentu, Pemerintah Daerah dapat menghapus Banjar Dinas dan Lingkungan.
(2)Banjar Dinas dan Lingkungan yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…