DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH; 4. HASIL USAHA; 5. PENGAWASAN; 6. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); www.jdih.banglikab.go.id
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11); www.jdih.banglikab.go.id Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangli.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memproses Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3.Bupati adalah Bupati Bangli.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
7.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagaian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli. www.jdih.banglikab.go.id

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk menggali potensi ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli sampai Tahun 2016 sebesar Rp.14.706.835.143,55 (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Koma Lima Puluh Lima Sen Rupiah)
(2)Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli Tahun 2017 dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.900.000.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah)
(3)Jumlah Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp.17.606.835.143,55 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Lima Puluh Lima Sen Rupiah)
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 4

Bagian laba atas hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah. BAB V PENGAWASAN

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah. www.jdih.banglikab.go.id

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli. Ditetapkan di Bangli pada tanggal 28 Juli 2017 BUPATI BANGLI, ttd I MADE GIANYAR Diundangkan di Bangli pada tanggal 28 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, ttd IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI : ( 4, 27/ 2017 ) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, ttd IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI PEMBINA TK.I (IV/b) NIP.19650210 199503 1 003 www.jdih.banglikab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM I. UMUM Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan semangat kerja masyarakat maka sangat diperlukan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk menumbuh kembangkan Perusahaan Daerah sebagai mitra kerja dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Agar Perusahaan Daerah dapat terus berkembang dengan kondisi sehat maka diperlukan adanya Penyertaan Modal Daerah. Untuk memberikan landasan hukum yang kuat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan maka Penyertaan Modal Daerah tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. www.jdih.banglikab.go.id

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 4

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…