DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan Perlindungan kepada masyarakat dari upaya menjadikan objek komersial untuk diperdagangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 entang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3.Bupati adalah Bupati Bangli.
4.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negari atau di luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
5.Korban Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana Perdagangan Orang.
6.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perdagangan Orang.
7.Penertiban dan Pengendalian adalah suatu proses, tindakan atau cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar setiap tindakan yang berkaitan dengan migrasi penduduk dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8.Pembinaan adalah suatu proses, tindakan atau cara berupa pembaharuan, penyempurnaan atau kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna berkaitan dengan Pencegahan Perdagangan Orang.
9.Perlindungan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, jaminan atas pemenuhan hak dan terhindarnya penduduk dari tindakan Perdagangan Orang.
10.Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar Pencegahan Perdagangan Orang dapat terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11.Migrasi Penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap, menetap sementara meliputi perpindahan antar kota, kabupaten, provinsi dan negara.
12.Penanganan adalah setiap tindakan atau upaya untuk mengatasi dan atau mengembalikan kondisi korban baik fisik, psikis, ekonomi dan/atau sosial sebagai akibat tindak pidana Perdagangan Orang meliputi kegiatan pemantauan, penguatan dan peningkatan kemampuan penegakan hukum dan para pemangku kepentingan lain.
13.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
15.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tetapi tidak terbatas ada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun inmateriil.
16.Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
17.Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
18.Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19.Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah.
20.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
21.Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
22.Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
23.Perantara adalah seseorang atau sekelompok orang dan/atau suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang atau satu badan hukum untuk dipekerjakan kepadanya atau pada suatu badan hukum.
24.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
25.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
26.Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan/atau ibu dan Anak
27.Surat Izin Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disingkat SIBLD adalah dokumen perizinan tertulis yang dikeluarkan oleh Perbekel atau Lurah yang telah disetujui oleh Camat berdasarkan permohonan dari penduduk desa/kelurahan yang telah memenuhi
28.Surat Izin Pindah adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Perbekel atau Lurah kepada penduduk perdesaan atau kelurahan yang berisikan izin untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah desa atau kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
29.Pemulangan adalah pengembalian Korban Perdagangan Orang dari suatu daerah dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ke daerah asal Korban.
30.Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang meliputi kesehatan/mental, ekonomi yang menjadi Korban Perdagangan Orang dari gangguan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial agar orang tersebut dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
31.Reintegrasi Sosial adalah kondisi kemasyarakatan dimana Korban Perdagangan Orang kembali berbaur dan hidup bersama masyarakat secara baik.
32.Pencegahan Perdagangan Orang adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk meniadakan, menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi Penertiban dan Pengendalian, Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan.
33.Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
34.Restitusi adalah pemberian ganti rugi kepada Korban berdasarkan amar putusan pengadilan.
35.Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat (UPTD PPA) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.
36.Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan yang terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
37.Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi Daerah untuk Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
38.Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PMI adalah setiap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
39.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja
40.Pekerja Migran Ilegal adalah calon pekerja yang tidak memiliki dokumen yang sah dan tanpa melalui prosedur yang sah.
41.Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
42.Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukanPencegahan Perdagangan Orang melalui Pengawasan,Perizinan, Pembinaan dan Pengendalian.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang didasarkan pada asas:

a.kemanusiaan;
b.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan;
c.kepastian hukum;
d.kesetaraan gender;
e.Perlindungan Korban; dan
f.tidak diskriminasi dan keterpaduan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan Perlindungan kepada masyarakat dari upaya menjadikan objek komersial untuk diperdagangkan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah untuk:

a.melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk perdagangan;
b.mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan serta menghargai, menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
c.membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
d.melakukan Penanganan yang komprehensif terhadap Korban demi menyelamatkan dan memberikan keadilan sesuai dengan harkat dan martabatnya; dan
e.meningkatkan kepekaan terhadap ancaman tindak pidana.

Pasal 5

(1)Peraturan Daerah ini mencakup:
1. a.Pencegahan Perdagangan Orang; dan
2. b.Penanganan Korban Perdagangan Orang.
(2)Pencegahan Perdagangan Orang dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat serta Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah harus:

a.melakukan koordinasi dan komunikasi dalam upaya Pencegahan Perdagangan Orang;
b.menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan Perdagangan Orang;
c.melakukan pembinaan terhadap semua perusahaan jasa tenaga kerja di wilayah Daerah;
d.melaksanakan pengawasan terhadap semua aktivitas Perekrutan, penampungan, pengiriman TKI ke luar Daerah; dan
e.menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan dan prosedur Perekrutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 7

Pencegahan Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup:

a.penyebarluasan informasi;
b.penerbitan administrasi kependudukan;
c.penerbitan surat pindah;
d.penertiban izin bekerja di luar daerah;
e.pelaporan kepada pejabat yang berwenang; dan
f.pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

(1)Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a kepada masyarakat mencakup informasi:
1. a.ketenagakerjaan;
2. b.bentuk-bentuk Perdagangan Orang; dan
3. c.kerja sama tentang Pencegahan terhadap terjadinyaPenyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a kepada masyarakat mencakup informasi:
(2)Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan berbagai media komunikasi.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan penerbitan administrasi kependudukan.
(2)Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.akta kelahiran;
2. b.kartu tanda penduduk;
3. c.surat jalan; dan
4. d.surat pindah penduduk.
(3)Penerbitan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak hanya dilakukan bagi penduduk Daerah yang mencari pekerjaan keluar Daerah juga setiap Orang yang masuk dan bekerja di wilayah Daerah.

Pasal 10

(1)Perbekel atau Lurah wajib menerbitkan SIBLD kepada setiap Orang yang mengajukan permohonan untuk bekerja di luar Daerah setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
(2)SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Camat setempat.
(3)SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikeluarkan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
1. a.akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
2. b.surat tanda penduduk yang masih berlaku;
3. c.surat rekomendasi dari Kepala Dusun;
4. d.melampirkan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. e.bagi laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dan masih terikat perkawinan, suami atau istri harus menandatangani surat permohonan tersebut;
6. f.bagi laki-laki atau perempuan yang belum menikah harus mendapat persetujuan dari Orang Tua atau Wali; dan
7. g.melampirkan surat penerimaan lamaran bekerja dari perusahaan bersangkutan, jenis pekerjaan, tempat bekerja, nama dan alamat pengurus perusahaan tempat bekerja.
(4)Surat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diajukan melalui PPTKIS atau perantara harus:
1. a.datang langsung ke Desa atau Kelurahan bersangkutan;
2. b.bersama-sama dengan pemohon; dan
3. c.melapor secara resmi kepada Perbekel atau Lurah;
(5)SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
(6)Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditolak pengesahannya oleh Camat.
(7)Camat mengadministrasikan semua dokumen SIBLD yang disampaikan oleh Perbekel atau Lurah baik yang telah disetujui atau yang ditolak pengesahannya dan melaporkan kepada Bupati setiap bulan.
(8)Para pejabat yang berwenang menertibkan SIBLD dilarang menghalang- halangi urusan perizinan dimaksud.
(9)SIBLD wajib disampaikan kepada Perbekel atau Lurah untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 11

(1)Setiap orang yang akan menetap diluar tempat asal, wajib mengajukan permohonan surat pindah penduduk kepada Perbekel atau Lurah setempat.
(2)Surat pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Perbekel atau Lurah setempat.
(3)Seorang Anak yang mengajukan permohonan pindah kepada Perbekel atau Lurah setempat wajib didampingi oleh Orang Tua/Wali sebagai penanggung jawab disertai identitas diri yang jelas dan keterangan tertulis tentang maksud kepindahan serta alamat dan nama keluarga yang dituju.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…