DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

regulasi_utama

Ringkasan

1. Program Pengentasan Kemiskinan 2. Penghargaan 3. Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 4
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 5
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- Undangan;
16.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 163); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA 6

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 163) diubah sebagai berikut :

1.Setelah huruf i Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Pasal 18

Program pengentasan kemiskinan, meliputi :

a.bantuan pengembangan potensi diri;
b.bantuan pangan;
c.bantuan pelayanan kesehatan;
d.bantuan pelayanan pendidikan;
e.bantuan pelayanan perumahan;
f.bantuan pelayanan peningkatan keterampilan; 7
g.bantuan penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
h.bantuan kewirausahaan;
i.bantuan perlindungan rasa aman; dan
j.pelayanan sosial.
1. 2.Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Program bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilaksanakan melalui :
1. a.pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya, termasuk Puskesmas rawat inap; dan pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan Pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b.
(2)Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 8

3.Setelah Bagian Kesepuluh BAB VI ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesebelas sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
(2)Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
2. b.meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
3. c.meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
4. d.meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.
  1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 34

(1)Masyarakat yang berprestasi dan berpengaruh terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan, diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah. 9
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(4)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Negara.

6.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berwenang : 10

a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c.meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.mengambil sidik jari atau memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana; dan
i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 11 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 29 Mei 2015 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 4/2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI Pembina NIP. 19721030 199703 1 003 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 29 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA I. UMUM Bahwa dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran, telah dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, dan percepatan pembangunan di semua sektor. Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor 180/002843 tanggal 26 Pebruari 2014 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013, Nomor 12 Tahun 2013, Nomor 13 Tahun 2013, Nomor 15 Tahun 2013, Nomor 16 Tahun 2013, Nomor 18 Tahun 2013, dan Nomor 20 Tahun 2013, dengan klarifikasi pada BAB VI, Pasal 34 ayat

(2), Pasal 42 ayat (4), dan Pasal 44. 13 Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 18

Ketentuan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dengan menambahkan 1 (satu) program yaitu “pelayanan sosial”.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 27A

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 27A

Pasal 34

Pasal 42

Pasal 44

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 27A

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 27A

Pasal 34

Pasal 42

Pasal 44

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 27A

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013