DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

1. kebijakan dan strategi 2. langkah-langkah penanggulangan 3. surveilans 4. tugas, tanggung jawab, kewajiban dan larangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Banjarnegara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; 6
18.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 165); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA 7

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME (AIDS) DI KABUPATEN BANJARNEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 165) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 27 dan angka 30 diubah dan diantara angka 33 dan angka 34 disisipkan 1 (satu) pengertian baru yakni angka 33a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 8
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Defisiency Syndrome (AIDS) Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut KPA Daerah adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan Human Immuno Deficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Defisiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Banjarnegara.
5.Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
6.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat menular dan ditularkan melalui hubungan seksual.
7.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita misalnya darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. 9
8.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS yang secara harfiah dalam Bahasa Indonesia berarti Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
9.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
10.Orang Yang Bertempat Tinggal Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
11.Kelompok Kunci adalah kelompok yang mempunyai perilaku beresiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS meliputi pekerja seks, pelanggan pekerja seks, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pria berhubungan seks dengan pria, waria, narapidana, anak jalanan, pengguna napza suntik beserta pasangannya.
12.Konseling adalah suatu dialog antara seseorang yang bermasalah atau klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling atau konselor dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar mampu menghadapi permasalahannya dan sanggup mengambil keputusan yang mandiri atas permasalahan tersebut.
13.Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14.Prevention Mother To Child Transmision yang disingkat PMTCT adalah pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu kepada bayinya. 10
15.Tes HIV adalah tes darah yang dilakukan baik melalui VCT (Voluntary Counseling and Testing) atau PITC (Provider Initiated Testing and Counseling) dan dijamin kerahasiaannya dengan informed concent melalui gabungan konseling (pre-test counseling, testing HIV dan post-test counseling) yang digunakan untuk memastikan apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV.
16.Voluntary Counseling Test (Tes HIV Sekarela) yang disingkat VCT adalah suatu tes darah secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan informed concent melalui gabungan konseling (pre-test konseling, testing HIV dan post-test konseling) yang digunakan untuk memastikan apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV di dalam sampel darahnya.
17.Provider Initiated Testing and Counseling yang selanjutnya disingkat PITC adalah petugas kesehatan yang berinisiatif untuk melakukan tes HIV pada pasien dan selanjutnya dilakukan konseling.
18.Pelayanan IMS adalah kegiatan pemeriksaan dan pengobatan rutin masalah IMS sebagai fungsi kontrol terhadap kasus IMS dan pencegahan penularan HIV dan AIDS.
19.Skrining adalah tes anonim yang dilakukan pada sampel darah dan produk darah, secret (vagina, anus, penis), jaringan dan organ tubuh.
20.Penjangkauan adalah pemberian informasi IMS, HIV dan AIDS kepada kelompok rawan dan rentan terinfeksi HIV dan AIDS.
21.Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku. 11
22.Tenaga kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan dibidang kesehatan untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.
23.Kondom adalah sarung karet atau lateks yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki yakni penis dan alat kelamin perempuan yakni vagina pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
24.Dampak Buruk (Harm Reduction) adalah program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS melalui pengurangan dampak buruk penggunaan napza suntik yang merupakan pendekatan pragmatis kesehatan guna merespon ledakan infeksi HIV dan AIDS di kalangan pengguna alat suntik.
25.Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
26.Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas kedaerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. 12
28.Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok rawan dan rentan tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
29.Pelayanan adalah perawatan dan pengobatan untuk meningkatkan derajat kesehatan Orang Dengan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
30.Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
31.Perlindungan adalah upaya melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS.
32.Perawatan dan Pengobatan adalah upaya tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
33.Dukungan adalah upaya baik dari sesama orang dengan HIV dan AIDS maupun dari keluarga dan masyarakat sekitar kepada orang dengan HIV dan AIDS. 33a. Surveilans Epidemiologi adalah pemantauan dan analisa sistematis terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk melakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
34.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 13
2.Ketentuan huruf e Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

a.penanggulangan HIV dan AIDS harus diintegrasikan dalam program pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia;
b.upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara sistematik dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA dan orang-orang terdampak HIV dan AIDS;
c.upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh masyarakat sipil, swasta dan pemerintahan daerah secara bersama berdasarkan kemitraan;
d.upaya penanggulangan HIV dan AIDS menyertakan peran aktif ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS; dan
e.upaya perawatan dan pengobatan gratis bagi ODHA yang miskin dan tidak mampu. 14
1. 3.Setelah huruf l Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf m sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

a.meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan;
b.meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan;
c.mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan akses program mitigasi sosial bagi mereka yang memerlukan;
d.menguatkan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat;
e.meningkatkan koordinasi antara para pemangku kepentingan dan mobilisasi penggunaan sumber dana di semua tingkat;
f.mengembangkan intervensi struktural;
g.menerapkan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data;
h.memberdayakan individu, keluarga, masyarakat dan kelompok masyarakat, swasta dan LSM dalam pencegahan HIV di lingkungannya;
i.meningkatkan kemampuan dan memberdayakan individu, keluarga, masyarakat dan kelompok masyarakat, swasta dan LSM yang terlibat dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan;
j.meningkatkan dan memperluas upaya pencegahan yang efektif dan efisien; 15
k.meningkatkan dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar serta rujukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah ODHA yang memerlukan akses perawatan dan pengobatan;
l.meningkatkan survai dan penelitian serta menyelenggarakan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh data bagi pengembangan program penanggulangan AIDS; dan
m.meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan dan mutu sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
1. 4.BAB IV diubah dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN

Pasal 6A

(1)Langkah-langkah kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi Promosi kesehatan, Pencegahan penularan HIV, Penanganan dan rehabilitasi.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(3)Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan. 16

5.Ketentuan judul Bagian Kesatu dan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Promosi kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV-AIDS dan mengilangkan stigma serta diskriminasi.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan terlatih.
(3)Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
(4)Kegiatan Promosi perubahan perilaku melalui pendidikan dan penyuluhan.
(5)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan pada populasi sasaran dan populasi kunci.

6.Ketentuan judul Bagian Kedua dan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Pencegahan penularan HIV dan AIDS dapat dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak berisiko. 17
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
1. a.penyediaan pelayanan IMS, VCT, PITC dan PMTC;
2. b.pengawasan dan pengontrolan darah dan produk darah yang bebas HIV;
3. c.pencegahan penularan HIV dan AIDS pada pengguna narkoba suntik melalui pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction);
4. d.peningkatan kewaspadaan universal;
5. e.peningkatan perlindungan pada anak dengan melakukan skrining pada calon pengantin dan ibu hamil;
6. f.peningkatan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, dengan mewajibkan kepada ODHA hamil untuk perawatan dan melahirkan dalam pengawasan Tenaga Ahli; dan
7. g.pencegahan penularan HIV dan AIDS dari Jenazah ODHA melalui pemulasaraan jenazah yang dilakukan oleh Tenaga Terlatih; dan
8. h.pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual.
  1. 7.Ketentuan judul Bagian Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  2. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 18

Pasal 10

(1)Rehabilitasi pada kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bagi ODHA dan OHIDHA dilakukan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial meliputi :
1. a.motivasi dan diagnosa psikososial;
2. b.perawatan dan pengasuhan;
3. c.bimbingan mental spiritual;
4. d.bimbingan sosial dan konseling psikososial;
5. e.pelayanan aksesibilitas;
6. f.bantuan dan asistensi sosial;
7. g.bimbingan resosialisasi;
8. h.bimbingan lanjut;
9. i.rujukan;
10. j.pendidikan dan pelatihan; dan
11. k.kelompok dukungan sebaya.
(2)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup untuk menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.

9.Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IVA SURVEILANS

Pasal 10A

(1)Surveilans HIV dan AIDS dilakukan untuk pemantauan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan HIV dan AIDS. 19
(2)Surveilans HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pelaporan kasus HIV;
2. b.pelaporan kasus AIDS;
3. c.sero surveilans sentinental HIV dan sifilis;
4. d.surveilans IMS;
5. e.surveilans HIV berbasis layanan konseling dan Tes HIV;
6. f.surveilans terpadu biologis dan perilaku;
7. g.survei cepat perilaku; dan
8. h.kegiatan pemantauan resistensi ARV.
  1. 10.Ketentuan judul BAB V, judul Bagian Kesatu dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

(1)Tugas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :
1. a.melakukan penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS;
2. b.menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV tingkat kabupaten;
3. c.menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan; dan 20
4. d.menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi.
(2)Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :
1. a.mengembangkan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha penanggulangan HIV dan AIDS untuk melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS serta ODHA dan OHIDHA dari stigma, diskriminasi dan penyiksaan.
2. b.mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi kelompok resiko tinggi HIV dan AIDS berbasis pendekatan keagamaan, sosial dan psikologis yang berdampak positif terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.
3. c.memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi dan yang terinfeksi HIV dan AIDS untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas setempat dan Pusat Pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan unit pelayanan kesehatan tersebut.
4. d.melindungi hak asasi orang terinfeksi HIV dan AIDS serta menjaga kerahasiaan identitas orang yang terinfeksi HIV dan AIDS.
5. e.memberikan bantuan dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada ODHA dan OHIDHA. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 21 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 29 Mei 2015 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 6/2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI Pembina NIP. 19721030 199703 1 003 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 29 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 22 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME (AIDS) DI KABUPATEN BANJARNEGARA I. UMUM Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan HIV dan AIDS serta menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi perlu dilakukan langkah-langkah strategis. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, ditegaskan bahwa Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten mengacu pada Strategi Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, dibentuklah Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Banjarnegara. Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor 180/002843 tanggal 26 Pebruari 2014 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013, Nomor 12 23 Tahun 2013, Nomor 13 Tahun 2013, Nomor 15 Tahun 2013, Nomor 16 Tahun 2013, Nomor 18 Tahun 2013, dan Nomor 20 Tahun 2013, dengan klarifikasi untuk menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pencegahan HIV dan AIDS. Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Banjarnegara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 193

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 10A

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 10A

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013