DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

regulasi_utama

Ringkasan

1. proses pengambilan kebijakan 2. penyelesaian sengketa informasi publik

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Transparansi dan Partisipasi Pembangunan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 4
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5
15.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40); 6
20.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Transparansi dan Partisipasi Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 161) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Transparansi dan Partisipasi Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 161) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan setelah angka 2 ditambah 1 (satu) pengertian baru sehingga berbunyi sebagai berikut : 7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2a. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6.Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sampai hasil audit.
7.Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif setiap warga atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat.
8.Keterbukaan adalah sikap mental, yang mendukung sistem pelaksanaan pemerintahan yang transparan, yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain. 8
9.Prosedur adalah urutan langkah-langkah mulai dari proses perencanaan sampai selesainya pelaksanaan dari setiap kegiatan.
10.Prosedur Berdampak Publik adalah segala prosedur pengelolaan Pemerintahan Daerah dan DPRD, serta lembaga-lembaga lainya yang menggunakan dana Pemerintah.
11.Rapat adalah Kegiatan pertemuan yang menghasilkan suatu keputusan, rekomendasi, kebijakan.
12.Rapat Kebijakan Publik adalah rapat di lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD, BUMD, BUMN, asosiasi/ himpunan, yang berdampak pada warga Kabupaten Banjarnegara.
13.Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta, data ataupun opini dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik, maupun audio visual.
14.Informasi Publik adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan sesuatu hal dengan sendirinya dalam bentuk format apapun, atau persyaratan lisan pejabat badan publik yang berwenang, yang dihasilkan, dikelola, atau dihimpun dari sumber- sumber lain, sehingga dimiliki oleh suatu badan publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
15.Badan Publik adalah penyelenggara Pemerintah di Daerah, Legislatif dan Lembaga-lembaga lain yang menggunakan dana atau melakukan perjanjian pemberian kerja dengan Pemerintah serta Lembaga- lembaga yang menerima dan menggunakan dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 9
16.Masyarakat adalah orang perseorangan, anggota masyarakat, kelompok masyarakat, yang bersifat sosiologis, fungsional serta badan hukum yang ada berdomisili di Kabupaten Banjarnegara yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
17.Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD.
18.Sengketa Informasi adalah perselisihan antara pemohon/peminta informasi dengan Badan Publik atau Pejabat Dokumentasi dan Informasi akibat adanya pengaduan dan/atau keberatan dari pemohon.
19.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga organisasi satuan kerja yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
20.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. 10
2.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Setiap badan publik wajib membuka akses informasi bagi Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :

a.informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang dapat :
1. 1.menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. 2.mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. 3.mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. 4.membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. 5.membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/ atau prasarana penegakan hukum;
b.informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat; 11
c.informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. 1.informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. 2.dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. 3.data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain, terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
4. 4.jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembanganya;
5. 5.gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
6. 6.sistem persandian Negara; dan/atau
7. 7.sistem intelijen negara.
d.informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; dan/atau Daerah; 12
e.informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, meliputi :
1. 1.rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
2. 2.rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
3. 3.rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman Pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/Daerah lainnya;
4. 4.rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
5. 5.rencana awal investasi asing;
6. 6.proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. 7.hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
f.informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, meliputi :
1. 1.posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
2. 2.korespondensi diplomatik antarnegara;
3. 3.sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
4. 4.perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
g.informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 13
h.informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. 1.riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. 2.riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. 3.kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. 4.hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. 5.catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
i.memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
j.informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
1. 3.Pasal 28 ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Pasal 28

(1)Rapat di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyangkut kebijakan publik, harus terbuka untuk umum. 14
(2)Dalam hal terdapat kebijakan khusus dari Pemerintah atau Provinsi di Daerah, Pemerintah Daerah mempublikasikan melalui media massa dan menyediakan informasinya melalui Website Pemerintah Daerah, sehingga dapat diakses oleh masyarakat.
(3)Dihapus.
(4)Dalam proses pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan kepentingan umum, rapat tersebut melibatkan unsur masyarakat.

4.Ketentuan Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1)Pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan mencantumkan identitas yang jelas dan bukti-bukti dan/atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Ketentuan mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15

5.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

6.Ketentuan Pasal 50 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1)Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, dan/atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2)Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf c, dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 16 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 29 Mei 2015 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 7/2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI Pembina NIP. 19721030 199703 1 003 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 29 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 17 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN I. UMUM Amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Transparansi dan Partisipasi Pembangunan sebagai dasar atau landasan dalam upaya mewujudkan masyarakat madani serta membuka ruang publik bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif dan konstruktif. 18 Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor 180/002843 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013, Nomor 12 Tahun 2013, Nomor 13 Tahun 2013, Nomor 15 Tahun 2013, Nomor 16 Tahun 2013, Nomor 18 Tahun 2013, dan Nomor 20 Tahun 2013. Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Transparansi dan Partisipasi Pembangunan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1) Rapat di lingkungan Pemerintah Daerah harus terbuka untuk umum adalah dalam hal penyampaian kebijakan publik. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…