DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

1. pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan 2. kemitraan 3. pengelolaan pasar rakyat 4. peran pusat perbelanjaan dan toko swalayan 5. perizinan 6. pelaporan 7. larangan 8. pembinaan dan pengawasan 9. sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2011 tentang 2 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2013 yang menurut hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah harus disesuaikan kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Negara RI Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Negara RI Nomor 3214);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817); 3
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran RI Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5492);
11.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5512);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 4 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat- Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3283);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5404);
16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; 5
18.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 6
4.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
5.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
6.Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/ dikelola oleh Pedagang Kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9.Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, yang menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10.Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya. 7
11.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasokbarang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
12.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
13.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
14.Persyaratan Perdagangan (trading therms) adalah syarat- syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Swalayan dan/atau Pengelola Jaringan Toko Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
15.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
16.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
17.Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
18.Pejabat Penerbit IUPPR, IUPP dan IUTS yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati.
19.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8

BAB II

PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 2

(1)Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah termasuk Peraturan Zonasi.
(2)Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 3

(1)Jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada tiap kecamatan mempertimbangkan kondisi jumlah penduduk, letak geografis, dan faktor lain.
(2)Ketentuan mengenai jarak dalam penyelenggaraan Toko Swalayan diatur sebagai berikut :
1. a.Toko Swalayan berjarak paling sedikit 1000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat;
2. b.jarak antara Toko Swalayan yang satu dengan yang lain paling sedikit 1000 (seribu) meter; dan
3. c.ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak berlaku untuk Toko Swalayan yang berada di dalam Pusat Perbelanjaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada tiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 9

Pasal 4

(1)Pelaku Usaha dapat mendirikan :
1. a.Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
2. b.Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
(2)Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
4. d.rencana Kemitraan dengan UMKM;
5. e.penyerapan tenaga kerja;
6. f.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
7. g.ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
8. h.dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
9. i.tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaaan Pasar Rakyat.
(3)Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b harus melengkapi dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
1. a.rencana Kemitraan dengan UMKM; 10
2. b.penyerapan tenaga kerja;
3. c.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
4. d.dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
5. e.tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaaan Pasar Rakyat.
(4)Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
(5)Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 5

Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir.

Pasal 6

Luas lantai penjualan Toko Swalayan meliputi :

a.Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
b.Supermarket,lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
c.Departement Store, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
d.Hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
e.perkulakan, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi). 11

Pasal 7

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi :

a.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik.
b.Departemen Store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen.
c.Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

BAB III

KEMITRAAN

Pasal 8

(1)Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat melakukan Kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
(3)Perjanjian Kemitraan harus dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba. 12
(2)Kemitraan dengan pola Perdagangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
1. a.kerjasama pemasaran;
2. b.penyediaan lokasi usaha; dan
3. c.penyediaan pasokan.
(3)Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repacking) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
(4)Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
(5)Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
(6)Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan berdasarkan peraturan Perundang- undangan mengenai Waralaba.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…