DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

1. kedudukan, Tugas dan wewenang 2. Hak dan Kewajiban 3. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian 4. Sumpah / Janji Pengangkatan 5. KTP dan Atribut PPNS 6. Kode Etik PPNS 7. Pelaksanaan Penyidikan 8. Pelaksanaan Operasi 9. Sekretariat PPNS 10. pendidikan dan Pelatihan 11. pembinaan dan Pengawasan 12. Kerjasama 13. Pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu untuk disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4
9.Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5094);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk- Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298); 5
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 6
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Banjarnegara.
8.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
9.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara.
10.Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. 7
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan.
16.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 8
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
19.Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.
21.Kartu Tanda Pengenal PPNS yang selanjutnya disingkat KTP PPNS adalah bukti identitas sebagai penyidik yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas.
22.Tim pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS di Daerah.
23.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di Daerah.
24.Yustisi adalah suatu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan di tempat.
25.Non Yustisi adalah upaya penegakan hukum oleh penegak hukum melalui pendekatan yang sifatnya lebih ke arah preventif (pencegahan) terhadap segala sesuatu yang berpotensi atau mempuyai kecenderungan untuk menciptakan suatu pelanggaran hukum. 9

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
(2)PPNS memberikan laporan secara berkala kepada pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 3

(1)PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

(1)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang- undangan; 10
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
b.membuat Berita Acara setiap tindakan yang telah dilakukan;
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Penyidik POLRI di wilayah hukumnya; dan
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

(1)Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum; 12
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
(2)Calon PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati untuk diangkat menjadi PPNS kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(3)Usulan pengangkatan Calon PPNS menjadi PPNS oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)PPNS yang telah diangkat, dapat menjalankan tugasnya setelah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melakukan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati memperhatikan tugas dan wewenang PPNS sehingga dapat tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
(3)Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta pertimbangan teknis dengan Perangkat Daerah terkait. 13
(4)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.

Pasal 9

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

a.diberhentikan sebagai PNS;
b.atas permintaan sendiri secara tertulis;
c.melanggar disiplin kepegawaian, sedang dan berat;
d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
e.meninggal dunia; dan
f.tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum.

Pasal 10

Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003