DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 211) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2.Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10.Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
11.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
13.Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
14.Lembaga Perencana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LP3M adalah suatu lembaga yang tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
15.Lembaga Kemasyarakatan Lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat

Pasal 2

(1)Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2)Mekanisme dan tata cara Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksudkan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan masyarakat Desa.
(2)Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :
1. a.menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan Desa;
2. b.meningkatkan peran serta dan gotong royong masyarakat; dan
3. c.menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah Kepengurusan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Pasal 5

Asas yang digunakan adalah :

a.asas Musyawarah;
b.asas Mufakat; dan
c.asas gotong Royong.

Pasal 6

Jenis Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari :

a.LP3M;
b.Tim penggerak PKK ;
c.RT/RW;
d.Karang Taruna; dan
e.Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 7

(1)Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dan mufakat.
(2)Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar1945;
3. c.berkelakuan baik dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
4. d.sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa;
5. e.berkemampuan dan berkemauan untuk bekerja dan membangun desa.
(3)Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali, sedangkan untuk TP PKK adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 8

(1)Biaya Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dibebankan kepada APBDes.
(2)Dalam rangka untuk pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa bisa didukung dengan dana kegiatan yang bersumber dari :
1. a.APBN;
2. b.APBD Provinsi;
3. c.APBD;
4. d.APBDes;
5. e.Bantauan Pemerintah Provinsi;
6. f.swadaya masyarakat; dan
7. g.bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 9

(1)LP3M merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri dan berkedudukan di Desa.
(2)LP3M membantu Kepala Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapat persetujuan BPD.
(3)Kepala Desa bersama LP3M berdasarkan aspirasi, prakarsa dan partisipasi masyarakat, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kondisi dinamis serta peran aktif masyarakat.

Pasal 10

(1)LP3M mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam :
1. a.merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah;
2. b.menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan
3. c.menumbuhkankembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam meningkatkan ketahanan di Desa.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), LP3M mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
2. b.menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan Pancasila;
3. c.menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun;
4. d.sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri;
5. e.meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
6. f.membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan;
7. g.membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan; dan
8. h.melaksanakan tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…