DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Lambang Daerah Bab III Desain Lambang Daerah Bab IV Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah Bab V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA Dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.lambang daerah;
b.desain lambang daerah;dan
c.penggunaan dan penempatan lambang daerah;

BAB II

LAMBANG DAERAH

Pasal 3

Lambang Daerah meliputi:

d.logo daerah;
e.bendera daerah;
f.bendera jabatan Bupati; dan
g.himne dan mars daerah.

Pasal 4

(1)Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
(2)Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 5

(1)Desain Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berbentuk perisai berwarna hijau dengan pelisir berwarna kuning emas, terlukis 14 (empat belas) macam benda alam atau bangunan yang tata letaknya tersusun secara artistik terdiri dari :
1. a.sebuah segi lima yang berdiri tegak, melambangkan watak kepribadian serta jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat Banjarnegara yang berlandaskan Pancasila;
2. b.setangkai padi berisi 17 [tujuh belas] bulir berwarna kuning emas di sebelah kanan segi lima melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia;
3. c.serangkai 8 [delapan] buah kapas yang terbuka penuh berwarna putih di sebelah kiri segi lima melambangkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia;
4. d.padi dan kapas menggambarkan hari depan gemilang bagi masyarakat Banjarnegara dalam mengisi kemerdekaan, menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Alloh Subhanahu Wa Ta'ala;
5. e.sebuah bintang sudut lima berwarna kuning emas. Bintang melambangkan kepercayaan beragama yang kuat;
6. f.bidang-bidang berwarna merah dan putih di dalam segi lima menandakan Daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. g.sebatang pohon beringin daunnya berwarna hijau bermakna bahwa Daerah merupakan tempat bernaung untuk kehidupan damai dan sejahtera, sedangkan akar gantung sebanyak 4 [empat] buah melambangkan elemen tanah, air, udara dan api sebagai unsur pembentuk wilayah Banjarnegara yang bermakna harmoninya masyarakat Banjarnegara dengan alam yang melingkupinya;
8. h.Candi Arjuna melambangkan tingginya keluhuran dan kebesaran nilai-nilai budaya Masyarakat Banjarnegara;
9. i.sebuah keris tak berukel, berwarna hitam, keris melambangkan jiwa kepahlawanan dan kesetiaan masyarakat Banjarnegara pada nilai-nilai kebenaran dan kejujuran;
10. j.bendungan Panglima Besar Jenderal Soedirman melambangkan daya cipta yang besar yang menghasilkan kemudahan bagi kemaslahatan hidup masyarakat Banjarnegara dan sekitarnya;
11. k.air sungai dengan 3 jalur gelombang, melambangkan Sungai Serayu yang mengalir di sepanjang Daerah dengan 3 macam penggunaan airnya, yaitu untuk pertanian, perikanan dan industri;
12. l.petak tanah persawahan dan petak tanah perkebunan kentang yang berbanjar melambangkan bermacam-macam kekayaan sumber daya alam di Daerah sebagai sumber mata pencaharian dan kehidupan Masyarakat;
13. m.bidang tanah terhampar hijau, melambangkan kesuburan tanah Daerah yang gemah ripah serta diliputi udara yang bersih dan sejuk;
14. n.sederetan pegunungan berwarna biru muda melambangkan bahwa Daerah dilingkupi deretan pegunungan di bagian utara dan selatan, Pegunungan Serayu Utara dan Dataran Tinggi Dieng di wilayah utara serta pegunungan Serayu Selatan di wilayah bagian selatan; dan
15. o.sehelai selendang dibawah segi lima berwarna kuning emas, diatasnya tercantum nama “BANJARNEGARA” dengan tulisan hitam.
(2)Dibawah perisai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlukis dalam bentuk pita berwarna putih dengan semboyan atau sesanti “Manunggaling Swara Tumataning Praja” ditulis dengan huruf kapital berwarna hitam yang menunjukan candra sengkala tahun lahir Daerah yaitu Tahun 1571 Masehi bermakna “Bersatu Padunya Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Membangun dan Manata Kehidupan demi terwujudnya Daerah yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur yaitu wilayah yang selalu dinaungi kemakmuran dan kebahagiaan lahir dan batin bagi seluruh Masyarakat Banjarnegara.
(3)Desain Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Desain Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berbentuk segi empat dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) memuat logo daerah.
(2)Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar hijau dengan pinggiran berwarna putih dan hitam dengan tulisan warna hitam.
(3)Gambar Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Desain Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berbentuk segi empat panjang, dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebar 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan dasar warna biru.
(2)Gambar lambang negara pada Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
(3)Gambar Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Notasi dan syair Himne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 9

(1)Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat digunakan pada :
1. a.bangunan resmi Pemerintahan Daerah/Pemerintahan Desa;
2. b.gapura;
3. c.tanda batas antar kabupaten;
4. d.kop Surat Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah;
5. e.stempel Perangkat Daerah;
6. f.lencana atau gambar; dan
7. g.kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.
(2)Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada :
1. a.pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri; dan
2. b.dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 10

(1)Logo Daerah yang digunakan pada bangunan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar/di bagian dalam bangunan.
(2)Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
1. a.kantor Bupati;
2. b.kantor DPRD;
3. c.kantor Perangkat Daerah;
4. d.kantor Kecamatan;
5. e.kantor Kelurahan/Desa;
6. f.rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
7. g.rumah jabatan Ketua DPRD;
8. h.rumah jabatan Sekretaris Daerah; dan
9. i.bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
(3)Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
1. a.ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
2. b.ruang kerja Ketua DPRD;
3. c.ruang sidang DPRD;
4. d.ruang kerja Kepala Perangkat Daerah;
5. e.kantor Kecamatan;
6. f.kantor Kelurahan/Desa;
7. g.ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
8. h.ruang Kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
(4)Penempatan Logo Daerah di bagian luar/di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 11

(1)Logo Daerah selain ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka/tertutup.
(2)Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…