DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengelompokan Jalan Daerah, Jalan Umum, Jalan Khusus, Dokumen Jalan, Partisipasi Masyarakat dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan penyelenggaraan Jalan Daerah diselenggarakan dalam rangka menciptakan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna Jalan, serta sebagai unsur penunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Banjarnegara;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali Jalan rel, Jalan lori, dan Jalan kabel.
5.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
6.Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
7.Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
8.Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
9.Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
10.Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.
11.Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
12.Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
13.Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14.Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
15.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
16.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan Daerah dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

a.kemanfaatan;
b.keselamatan;
c.keamanan dan kenyamanan;
d.persatuan dan kesatuan;
e.efisiensi dan efektivitas;
f.keadilan;
g.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
h.keterpaduan;
i.kebersamaan dan kemitraan;
j.berkelanjutan;
k.transparansi dan akuntabilitas; dan
l.partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

a.ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
b.Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
c.peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
d.pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
e.Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
f.partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
g.Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah, Pengaturan Jalan Desa dan Pembinaan Jalan Desa.
(2)Wewenang Penyelenggaraan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan Daerah.
(3)Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.

BAB III

PENGELOMPOKAN JALAN DAERAH

Pasal 5

(1)Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.
(2)Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.
(3)Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.

BAB IV

JALAN UMUM

Pasal 6

(1)Sistem Jaringan Jalan terdiri atas Sistem Jaringan Jalan primer dan Sistem Jaringan Jalan sekunder.
(2)Sistem Jaringan Jalan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sistem Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
(3)Sistem Jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 7

Sistem Jaringan Jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

a.menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
b.menghubungkan antar pusat kegiatan nasional.

Pasal 8

Sistem Jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Pasal 9

(1)Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri sekunder, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan.
(2)Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perJalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.
(3)Pembatasan jumlah Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan izin Penyelenggara Jalan.
(4)Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perJalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
(5)Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perJalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
(6)Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perJalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Pasal 10

(1)Fungsi Jalan suatu ruas Jalan dapat berubah apabila:
1. a.berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
2. b.semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
3. c.lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang Penyelenggara Jalan yang baru; dan/atau
4. d.oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
(2)Perubahan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
(3)Dalam hal usulan perubahan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Penyelenggara Jalan yang menyetujuinya mengusulkan penetapan perubahan fungsi Jalan kepada pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…