DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang fasilitas parkir, penyelenggara parkir, perizinan, tanda parkir, karcis, hak, kewajiban, dan larangan, ganti kerugian dan kehilangan, parkir insidentil, target dan potensi parkir, pungutan, pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan penertiban, peran serta masyarakat, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara tertib dan terkendali;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan parkir, perlu disusun Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkunhan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8.Badan adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
9.Pengelolaan parkir adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
10.Perparkiran adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir.
11.Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir, yang ditetapkan oleh Bupati.
12.Tempat Parkir Khusus adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
13.Juru Parkir adalah orang yang diberi tugas untuk menyelenggarakan perparkiran.
14.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
15.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
16.Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17.Retribusi Parkir adalah pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang diberikan kepada pengguna jasa parkir.
18.Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran retribusi parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
19.Porporasi adalah tanda khusus yang dibuat oleh Dinas Pendapatan pada karcis parkir, sebagai legalitas pengenaan pajak atau retribusi parkir.
20.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 2

Pengelolaan parkir dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.transparansi;
c.akuntabel;
d.seimbang; dan
e.keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan parkir adalah untuk :

a.mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan;
b.menjamin keteraturan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan disekitar tempat parkir;
c.mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan di tempat parkir;
d.memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan di tempat parkir yang telah ditentukan;
e.mewujudkan transparansi penerimaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dibidang perparkiran; dan
f.menjamin agar retribusi parkir dan pajak parkir yang dibayar oleh masyarakat masuk ke kas daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.fasilitas parkir;
b.penyelenggara parkir;
c.perizinan;
d.tanda parkir
e.karcis;
f.hak, kewajiban, dan larangan;
g.ganti kerugian dan kehilangan;
h.parkir insidentil;
i.target dan potensi parkir;
j.pungutan;
k.pembinaan dan pengawasan;
l.pengendalian dan penertiban;dan
m.peran serta masyarakat.

BAB II

FASILITAS PARKIR

Pasal 5

(1)Fasilitas parkir terdiri dari:
1. a.fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
2. b.fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
(2)Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3)Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi :
1. a.tempat khusus parkir; dan
2. b.tempat parkir khusus pada fungsi bangunan gedung tertentu.
(4)Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Penetapan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.analisis dampak lalu lintas;
3. c.kelestarian lingkungan; dan
4. d.kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
(6)Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir.
(7)Tempat parkir khusus pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok.

BAB III

PENYELENGGARA PARKIR

Pasal 6

Penyelenggara parkir meliputi:

a.Pemerintah Daerah;
b.setiap orang; dan
c.badan.

Pasal 7

(1)Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir.
(2)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk juru parkir.
(3)Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
(4)Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lain saat melaksanakan tugasnya.
(5)Juru parkir wajib:
1. a.memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
2. b.mengatur kendaraan yang akan masuk parkir dan keluar parkir dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas;
3. c.menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir bagi kendaraan yang tidak memiliki stiker tanda parkir berlangganan;
4. d.menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran terhadap kendaraan- kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya; dan
5. e.menjaga kebersihan dan kerapian lahan parkir.
(6)Juru parkir dilarang:
1. a.menggunakan karcis selain yang disediakan dan diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah;
2. b.menggunakan karcis lebih dari 1 (satu) kali;
3. c.meminta pembayaran di luar jumlah yang ditetapkan dalam retribusi parkir;
4. d.memungut retribusi parkir bagi kendaraan yang memiliki stiker tanda parkir berlangganan;
5. e.memungut dan/ atau menerima uang retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir kepada pengguna parkir; dan
6. f.meninggalkan area/lokasi tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
(7)Juru parkir yang melakukan pelanggaran selama bertugas, dapat dicabut surat penunjukannya dan diberhentikan sebagai juru parkir.
(8)Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggara parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara fasilitas parkir, Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perhubungan membuat dan menentukan garis batas parkir.
(2)Garis batas parkir bagi kendaraan roda 2 (dua) atau lebih cukup dengan batas lahan parkir, sedangkan bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dibuat dengan sudut parkir yang disesuaikan dengan kondisi tempat parkir dan arus lalu lintas.
(3)Ketentuan tentang garis batas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (10 dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 :

a.mengadakan pembukuan usaha perparkiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.bertanggungjawab atas keamanan kendaraan yang diparkir;
c.menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan/petugas parkir sesuai tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 10

(1)Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakanparkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c wajib memiliki izin.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perizinan.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)Izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…