DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Penyertaan Modal Daerah, Sasaran, Jumlah dan Waktu Penyertaan Modal Daerah, Hasil Penyertaan Modal Daerah, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah, dan meningkatkan pelayanan publik, perlu dilakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik daerah pada badan usaha milik daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Badan Usaha Milik Daerah Lain yang selanjutnya disebut BUMD Lain adalah badan usaha milik daerah lain yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Daerah Percetakan adalah BUMD yang bergerak dibidang pelayanan kebutuhan percetakan.
9.Perusahaan Daerah Pertambangan adalah BUMD yang bergerak dibidang pelayanan kebutuhan usaha pertambangan, usaha kelistrikan, serta usaha manufaktur dan perdagangan.
10.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serayu yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Serayu adalah BUMD Kabupaten Banjarnegara yang bergerak dibidang penyediaan pelayanan Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
11.Perusahaan Umum Daerah Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas yang selanjutnya disebut Perumda Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas adalah BUMD yang bergerak dibidang penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, edukasi, sosial budaya, jasa hiburan, dan jasa-jasa kepariwisataan.
12.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
13.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Mandiraja yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda) adalah perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
15.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPD Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah berasaskan:

a.akuntabilitas;
b.kepastian hukum.
c.keadilan;
d.transparansi; dan
e.manfaat.

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pendapatan Daerah;
2. b.pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(2)Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
(3)Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan Penyertaan Modal Daerah;
2. b.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan Penyertaan Modal Daerah;
3. c.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal Daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
4. d.peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
5. e.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan
6. f.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk:
1. a.pendirian BUMD;
2. b.penambahan modal BUMD dan/atau BUMD Lain; dan
3. c.pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD dan/atau BUMD Lain.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
(2)Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
(3)Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dan/atau BUMD Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:

a.pengembangan usaha;
b.penguatan struktur permodalan; dan
c.penugasan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(2)Barang milik Daerah sebagaimana dimakud pada ayat
(1)dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
(3)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah dilakukan:

a.analisis investasi Pemerintah Daerah; dan
b.rencana bisnis BUMD dan/atau BUMD Lain.

Pasal 10

(1)Analisis investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a didahului dengan penyusunan perencanaan investasi.
(2)Perencanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
(3)Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.
(4)Hasil analisis investasi Pemerintah Daerah berupa hasil analisis:
1. a.penilaian kelayakan,
2. b.portofolio; dan
3. c.risiko.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…