DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang ketentuan umum; perencanaan; pelaksanaan; kelembagaan; koordinasi; kerjasama; sistem informasi; pembiayaan, penghargaan dan dukungan; pembinaan, pengawasan dan pengadilan; ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, perlu disusun Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkunhan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 240); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komperhensif, berkesinambungan, gradual, koordinatifdan optimal secara berkelanjutan oleh Ppemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasikan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagaiaan lahir dan batin.
8.Keluarga sejahtera adalah yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki keluarga yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkuangan.
9.Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
10.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara untuk periade 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dengan berpedomanpada RPJMD serta memperhatikan RPJMD Nasional
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
14.Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disingkat TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga.
15.Masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dan kelompok-kelompok keluarga yang dibentuk dengan prakarsa dan swadaya masyarakat.
16.Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
17.Keluarga rentan adalah keluarga yang dalam berbagaimatranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
18.Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuh salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, dilaksanakan dengan berdasarkan asas :

a.norma agama;
b.perikemanusiaan
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.kekeluargaan;
g.keterpaduan;
h.partisipasi;
i.legalitas; dan
j.non diskriminatif.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk :

a.mewujudkan kualitas keluarga untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan rasa kesadaraan, kemauan, kemampuan, dan tanggung jawab keluarga dalam memenuhi kebutuhan spritual dan material sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir batin;
b.mewujudkan ketahanan keluarga bayi dibawah lima tahun, anak serta kualitas anak dalam memenuhi hak tumbuh kembang anak;
c.mewujudkan ketahanan keluarga remaja dan kualitas remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga;
d.meningkatkan kualitas lanjut usia dan pemberdayaan keluarga rentan sehingga mampu berperan dalam keluarga; dan
e.mewujudkan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi seluruh anggota keluarga, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat dan kader pendamping keluarga.

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.kelembagaan;
d.koordinasi;
e.kerjasama;
f.sistem informasi;
g.pembiayaan, penghargaan dan dukungan; dan
h.pembinaan pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga Jangka Panjang dan Jangka Menengah sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
(2)Rencana Pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas ang diarahkan untuk :
1. a.landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kesetaraan gender;
2. b.ketahan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga;
4. d.ketahanan sosial psikologi keluarga; dan
5. e.ketahanan sosial budaya dan agama.
(3)Rencana Jangka Panjang dan Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam RPJPD dan RPJMD.
(4)Perencanaan jangka panjang dan menegah ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.melalui monitoring, evaluasi dan pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.meliputiidentifikasi dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
3. c.melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak beresiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
4. d.melalui pengendalian dampak pembangunan terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keuarga berdasarkan rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga yang diintergrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah tahunan.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penggalangan peran pemangku kepentingan, individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga pada seluruh komponen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keluarga, masyarakat, swasta dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh :

a.Pemerintah Daerah;
b.keluarga;
c.masyarakat; dan
d.dunia usaha.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga meliputi :
1. a.penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktifitas keluarga yang berbasis agama;
2. b.landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kesetaraan gender yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
3. c.ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan, kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang. pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
4. d.ketahanan ekonomi keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga;
5. e.ketahanan sosial psikologi keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secaraa efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah keluarga serta menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diriyang positif; dan
6. f.ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya dimana keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.
(2)Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dilaksanakan melalui ;
1. a.peningkatan kualitas keluarga dalam beragama melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama, sikap hormat menghormati dan toleransi antar umat beragama serta pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal;
2. b.peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak;
3. c.peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
4. d.peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
5. e.peningkatan peran, tugas dan delapan fungsi keluargamelalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, toleransi dan kesetaraan gender;
6. f.pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dari/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agarsetara dengan keluarga lain;
7. g.peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui pendidikan bela negara, program desa siaga, penyuluhan kesadaran hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
8. h.peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha bersama, peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan;
9. i.pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
10. j.pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga melalui pembinaan perempuan kepala keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…