DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat ketentuan umum; maksud dan tujuan; pembangunan kepariwisataan daerah; arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah; arah kebijakan dan strategi pembangunan pemasaran pariwisata daerah; arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata daerah; arah kebiajakn dan strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah; indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah; pengawasan dan pengendalian; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.

28.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2030 ini adalah dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
(2)Tujuan pembentukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut :
1. a.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
2. b.memudahkan perencanaan pembangunan kepariwisataan;
3. c.memudahkan pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
4. d.mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
5. e.mewujudkan peran penyelenggara pariwisata secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; dan 10
6. f.mewujudkan sistem pembangunan kepariwisataan yang berdaya guna dan berhasil untuk mendukung pelestarian budaya dan terselenggaranya sistem kepariwisataan yang terpadu. BABIII PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 3

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi :
1. a.pembangunan destinasi pariwisata daerah;
2. b.pembangunan pemasaran pariwisata daerah;
3. c.pembangunan industri pariwisata daerah; dan
4. d.pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
(3)RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran;
5. e.arah pembangunan kepariwisataan daerah;
6. f.arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah;
7. g.arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata daerah;
8. h.arah kebijakan dan strategi industri pariwisata daerah; dan
9. e.arah kebijakan dan strategi kelembagaan kepariwisataan daerah. 11

Pasal 4

(1)Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
(2)Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
1. a.jangka pendek, tahun 2015-2020;
2. b.jangka menengah, tahun 2020-2025; dan
3. c.jangka panjang, tahun 2025-2030.

Pasal 5

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a yaitu BANJARNEGARA SEBAGAI DESTINASI BERDAYA SAING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR KEPARIWISATAAN DAN INDUSTRI KREATIF UNTUK KESEJAHTERAAN SECARA BERKELANJUTAN.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, meliputi:

a.spesifikasi wilayah yang potensial dan strategis untuk pembangunan pariwisata;
b.spesifikasi potensi atraksi, amenitas dan aksesibilitas sebagai bagian dari produk pariwisata yang akan dikembangkan; 12
c.spesifikasi stakeholders yang terkait dengan pembangunan pariwisata;
d.spesifikasi kelembagaan, SDM dan jaringan (networking) atau para pihak yang terlibat dalam pembangunan pariwisata, termasuk pembangunan pariwisata di semua tingkatan;
e.spesifikasi industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
f.spesifikasi kondisi perekonomian, utamanya berkaitan dengan pendapatan dan belanja serta investasi pariwisata; dan
g.spesifikasi komponen pasar pariwisata.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:

a.meningkatkan kualitas destinasi pariwisata di Banjarnegara agar mampu meningkatkan arus kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan pendapatan rakyat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;
b.mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalinnya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan;
c.mensinergikan tata kelola lembaga kepariwisataan agar mampu secara maksimal membangun industri, destinasi, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan
d.mengoptimalkan peran media dan asosiasi pariwisata untuk lebih cermat, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi sekaligus mampu menarik kunjungan dan repeater ke Daerah. 13

Pasal 9

(1)Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, meliputi :
1. a.peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
2. b.peningkatan lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan;
3. c.peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan; dan
4. d.peningkatan produk domestik regional bruto dan pendapatan per kapita masyarakat serta pengurangan kemiskinan.
(2)Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, meliputi:

a.pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
b.pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;
c.pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
d.pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan 14
e.pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan daerah.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Pasal 12

Pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.perwilayahan destinasi pariwisata;
b.pembangunan DTW;
c.pembangunan aksesibilitas pariwisata;
d.pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
e.pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
f.pengembangan investasi di bidang pariwisata. 15

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…