DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.401.201.495.000 (dua triliun empat ratus satu miliar dua ratus satu juta empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah : Rp. 2.330.604.028.000
b.Belanja Daerah : Rp. 2.358.085.495.000
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan : Rp. 70.597.467.000
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 43.116.000.000 Jumlah Pembiayaan Neto : Rp. 27.481.467.000 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) : Rp. 0

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.330.604.028.000 (dua triliun tiga ratus tiga puluh miliar enam ratus empat juta dua puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp409.754.026.000 (empat ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah) , yang terdiri atas :
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.788.470.000 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp219.580.394.000 (dua ratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.760.000.000 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.625.162.000 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.844.738.221.000 (satu triliun delapan ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.754.045.401.000 (satu triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar empat puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.692.820.000 (sembilan puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 7

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp76.111.781.000 (tujuh puluh enam miliar seratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Hibah; dan
2. b.Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.513.281.000 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(3)Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.598.500.000 (empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.358.085.495.000 (dua triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 9

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.708.268.108.340 (satu triliun tujuh ratus delapan miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.019.842.751.846 (satu triliun sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp603.087.426.024 (enam ratus tiga miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu dua puluh empat rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.998.522.470 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.223.408.000 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp182.096.606.660 (seratus delapan puluh dua miliar Sembilan puluh enam juta enam ratus enam ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.844.690.000 (lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.946.554.560 (empat puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.971.499.700 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.922.344.400 (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp251.518.000 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…