DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 138

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Keanggotaan BPD, Kelembagaan BPD, Fungsi dan Tugas BPD, Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14.Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
15.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
17.Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
18.Perwakilan masyarakat adalah penduduk desa yang merupakan wakil dari wilayah Rukun Tetangga yang berhak menggunakan hak pilih dalam proses musyawarah perwakilan.
19.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan langsung Anggota BPD.
20.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
21.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan pengisian anggota BPD memalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sampai dengan penetapan.
22.Bakal Calon adalah orang yang dijaring oleh Panitia Pengisian anggota BPD.
23.Calon adalah Bakal Calon yang telah diseleksi memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
24.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
25.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
26.Wilayah Pemilihan adalah wilayah dalam Desa yang ditetapkan oleh Panitia untuk menentukan pembagian jumlah alokasi anggota BPD.
27.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.keanggotaan BPD;
b.kelembagaan BPD ;
c.fungsi dan tugas BPD
d.hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
e.peraturan tata tertib BPD;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa dengan perhitungan skor jumlah penduduk ditambah skor kemampuan keuangan Desa dibagi dua dengan ketentuan:
1. a.jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) dengan skor 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga);
2. b.jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) dengan skor lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam); dan
3. c.jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) dengan skor lebih dari 6 (enam).
(4)Penentuan skor jumlah Penduduk yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kondisi jumlah penduduk pada akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan pengisian anggota BPD dengan ketentuan:
1. a.Jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa dinilai dengan skor 2;
2. b.Jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa dinilai dengan skor 6; dan
3. c.Jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) jiwa keatas dinilai dengan skor 10.
(5)Penentuan skor kemampuan keuangan Desa yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kondisi jumlah APBDesa pada akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan pengisian anggota BPD dengan ketentuan:
1. a.Jumlah APBDesa sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dinilai dengan skor 1;
2. b.Jumlah APBDesa lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dinilai dengan skor 2; dan
3. c.Jumlah APBDesa lebih dari Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dinilai dengan skor 3.
(6)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Dusun.
(7)Dalam hal Desa hanya terdiri dari 1 (satu) Dusun, maka wilayah merupakan wilayah RW.
(8)Dalam hal Desa hanya terdiri dari 1 (satu) RW, maka wilayah merupakan wilayah RT.
(9)Ketentuan mengenai penetapan wilayah pemilihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(10)Penetapan Mekanisme Proses Pemilihan anggota BPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah Desa.
(11)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh:
1. a.anggota BPD;
2. b.Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. c.Lembaga Kemasyarakat Desa;
4. d.unsur perempuan; dan
5. e.unsur masyarakat.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil Dusun atau RW atau RT.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah Dusun atau RW atau RT.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah Dusun atau RW atau RT ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Alokasi jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun atau RW atau RT sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan oleh Panitia secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(5)Dalam hal alokasi jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi jumlah wilayah pemilihan, maka 1 (satu) alokasi kelebihannya dialokasikan untuk perwakilan perempuan dan apabila masih ada kelebihan lainnya ditambahkan secara merata dengan memprioritaskan wilayah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.
(6)Dalam hal alokasi jumlah anggota BPD sama dengan jumlah wilayah pemilihan, maka alokasi dari wilayah dusun yang jumlah penduduknya paling sedikit menjadi alokasi untuk perwakilan perempuan dan wilayah pemilihan tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) wilayah pemilihan dengan wilayah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit berikutnya.
(7)Dalam hal alokasi jumlah anggota BPD kurang dari jumlah wilayah pemilihan, maka terlebih dahulu mengalokasikan 1 (satu) alokasi untuk perwakilan perempuan dan alokasi selebihnya dibagi kepada wilayah pemilihan atau gabungan wilayah pemilihan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk wilayah pemilihan.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Penetapan alokasi wakil perempuan ditetapkan oleh Panitia.
(4)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah Dusun atau RW atau RT.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Anggota.
(5)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
1. a.membentuk Wilayah Pemilihan Dusun atau RW atau RT dengan menetapkan jumlah alokasi anggota BPD yang diperlukan sesuai dengan ketentuan;
2. b.menyusun jadwal kegiatan pengisian Anggota BPD;
3. c.menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
4. d.menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan anggota BPD;
5. e.mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai adanya kekosongan anggota BPD;
6. f.mengadakan penjaringan Bakal Calon anggota BPD;
7. g.menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota BPD;
8. h.menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota BPD yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat;
9. i.menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan;
10. j.mengadakan penyaringan Bakal Calon anggota BPD;
11. k.membuat Berita Acara Penetapan Calon, dan Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota BPD; dan
12. l.melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
(6)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 10

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD.
(4)Pemilihan calon anggota BPD dalam tahapan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Pada hari pada hari pemungutan suara pengisian anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau pernah menikah; dan
2. b.bertempat tinggal di desa sebelum disahkannya Daftar Pemilih Tetap Wilayah dan Daftar Pemilih Tetap Perempuan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atau Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang sah.
(4)Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perwakilan pemilih dari wilayah pemilihan yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang untuk masing- masing Rukun Tetangga dengan salah satunya terdiri dari 1 (satu) orang perempuan yang ditetapkan dengan mekanisme Musyawarah di tingkat Rukun Tetangga
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pengisian dan pemberhentian anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
(7)Calon anggota BPD antar waktu adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak berikutnya.

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…