DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan ini memuat penjabaran upaya perlindungan satwa dan tumbuhan di Kabupaten Banjarnegara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Satwa dan Tumbuhan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 3
8.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 4
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit- penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 5
17.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002); 6
23.Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
27.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199); 7
28.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40 Seri E);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 158); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SATWA DAN TUMBUHAN. 8

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati di bidang perlindungan satwa dan tumbuhan langka.
5.Badan adalah perkumpulan atau yang sejenis baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang memiliki fungsi sosial maupun komersial.
6.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup.
7.Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
8.Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. 9
9.Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan saling mempengaruhi.
10.Pemanfaatan Satwa dan Tumbuhan adalah penggunaan sumber daya alam baik satwa maupun tumbuhan dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata.
11.Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati yang tumbuh dan ditanam baik di darat maupun di air yang terdapat di Banjarnegara.
12.Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air dan atau di udara.
13.Waktu Tertentu adalah waktu, atau masa tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, dimana masyarakat dilarang memanfaatkan jenis satwa dan tumbuhan tertentu guna kepentingan perlindungan satwa dan tumbuhan.
14.Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
15.Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan habitat untuk mendukung kelangsungan hidup populasi sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang.
16.Habitat adalah lingkungan tempat satwa dan tumbuhan dapat hidup dan berkembang biak secara alami.
17.Pengelolaan Habitat adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan dengan maksud untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan habitat dan populasi. 10
18.Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu, tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat dan lingkungannya.

Pasal 2

(1)Perlindungan satwa dan tumbuhan dimaksudkan untuk menjaga kelestarian satwa dan tumbuhan, sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
(2)Tujuan perlindungan satwa dan tumbuhan adalah :
1. a.terciptanya keseimbangan ekosistem;
2. b.terwujudnya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. c.terwujudnya pelestarian jenis satwa dan tumbuhan tertentu; dan
4. d.terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan satwa dan tumbuhan.

Pasal 3

Perlindungan Satwa dan Tumbuhan berdasarkan atas azas :

a.tanggungjawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian; 11
g.keanekaragaman hayati;
h.partisipatif; dan
i.kearifan lokal.

BAB II

PERLINDUNGAN

Pasal 4

(1)Satwa dan tumbuhan yang dilindungi oleh Peraturan Daerah ini adalah jenis satwa dan tumbuhan tertentu di Daerah yang tidak dilindungi oleh Pemerintah dan tidak termasuk dalam Daftar Appendix Cites.
(2)Jenis satwa dan tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Upaya perlindungan satwa dan tumbuhan dilaksanakan melalui :

a.pemanfaatan;
b.penyuluhan;
c.perizinan;
d.pelarangan;
e.pengawasan; dan
f.pengendalian. 12

Pasal 6

(1)Pemanfaatan satwa dan tumbuhan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan penangkaran dan studi wisata.
(2)Pemanfaatan jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan.
(3)Pemanfaatan jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau menghindari penurunan potensi populasi jenis satwa dan tumbuhan sebagai perwujudan dari asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 7

(1)Penyuluhan perlindungan satwa dan tumbuhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan terkait agar mampu mendukung perlindungan satwa dan tumbuhan.
(2)Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/lembaga non pemerintah atau masyarakat yang peduli.
(3)Pemerintah Daerah memberikan motivasi, fasilitasi dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan perlindungan satwa dan tumbuhan. 13

Pasal 8

(1)Pemanfaatan jenis satwa dan/atau tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk kepentingan pengkajian, penelitian, peragaan, pertukaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Izin pemanfaatan jenis satwa dan tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berlaku selama yang bersangkutan menjalankan kegiatannya.

Pasal 10

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin pemanfaatan jenis satwa dan/atau tumbuhan tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 apabila :

a.Pemegang izin menghentikan kegiatannya;
b.Pemegang izin mengubah atau menambah jenis kegiatannya tanpa memperoleh persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
c.melanggar ketentuan dalam surat izin; dan 14
d.setelah izin diberikan, keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan ternyata tidak benar atau palsu.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…