DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 157

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembiayaan dan Pendanaan, Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kecenderungan meningkatknya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, Petani/Pembudidaya membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan Petani secara komprehensif, sistemik dan holistik;
d.bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuk Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
9.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
10.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
11.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
14.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
15.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);
18.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
21.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
27.Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PERBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
6.Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik, mandiri dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan penyuluhan dan pendampingan, pembentukan kelembagaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dan pembentukan Badan Usaha Milik Petani.
8.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam suatu agroekosistem.
9.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
10.Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
11.Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Banjarnegara.
12.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
14.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun pembudidaya ikan/nelayan/kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, kelompok nelayan, asosiasi yang ada di Daerah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani yang ada di Daerah yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16.Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani dan kelompok tani dan/atau Gapoktan.
17.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh dari dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18.Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUMPetani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani yang ada di Daerah melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
19.Lembaga Pembiayaan Petani/Pembudidaya adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani.
20.Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.
21.Asuransi Peratanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.
22.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
23.Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya berdasarkan asas :

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk :

a.mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
b.memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian;
c.meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah; dan
d.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4

Ruang Lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi :

a.perencanaan;
b.perlindungan petani;
c.pemberdayaan petani;
d.pembiayaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.profil Petani;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis; dan
8. h.kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan Daerah;
2. b.rencana pembangunan pertanian; dan
3. c.rencana APBD.
(4)Rencana pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

(1)Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
1. a.prasarana dan sarana produksi pertanian;
2. b.penyediaan lahan pertanian;
3. c.kepastian usaha;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. f.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
7. g.asuransi pertanian;
8. h.bantuan dan subsidi;
9. i.komoditas unggulan;
10. j.hak kekayaan intelektual; dan
11. k.perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
5. e.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
6. f.regenerasi Petani; dan
7. g.penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 8

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyuluh dan Petani.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 9

(1)Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i diberikan kepada:
1. a.Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah;
2. b.Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan yang dilindungi;
3. c.Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
4. d.Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
5. e.Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.Petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani peternak yang memiliki sapi betina produktif; dan/atau
7. g.Pembudidaya ikan dan nelayan.
(3)Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf j, huruf k diberikan kepada Petani.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
(2)Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jalan usaha tani, jalan produksi dan jalan desa;
2. b.bendungan desa, dam, jaringan irigasi, embung, long storage; dan
3. c.jaringan listrik, pergudangan, lumbung dan pasar.
(3)Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi:
1. a.benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan dan ikan sesuai dengan standar mutu; dan
2. b.alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
(4)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
(5)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.
(6)Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Isi peraturan

Teks157PDFHirarki

Memuat teks peraturan…